dr Udin Shaputra Malik Hadiri Focus Group Discussion”Stunting”Di Camba Berua

Published

3 tahun ago

10 Agustus 2023

Kitasulsel–Makassar–Upaya pemerintah kota makassar dalam merealisasikan target makassar 2023 zero stunting terus digenjot,salah satunya dengan memberikan edukasi perihal stunting kepada masyarakat lewat FGD stunting di setiap kelurahan.

Fucus Group Discussion(FGD)Stuting pekan ke dua bulan Agustus ini kembali di gelar di Aula Kantor kelurahan camba berua kecamatan ujung tanah kamis 10/08/2023.

Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar(FKKM) dr Udin Syaputra Malik Hadir menjadi salah satu pembicara dalam FGD kali ini,dipandu oleh ketua Pakandatto Kota Makassar Akil Djamaluddin,FGD Kali ini juga di hadiri oleh ibu Tety Fahyudin Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.

dr Udin Malik dalam sambutannya memaparkan langkah langkah kongrit yang telah pemerintah kota jalankan dalam upaya merealisasikan terget makassar zero stunting.

“Ditengah keterbatasan yang pemerintah kota makassar miliki saat ini,kita tetap berupaya untuk manargetkan capaian makassar zero stunting,langkah itu kita mulai dengan memberikan edukasi ke masyarakat tentang pencegahan dan langkah pengobatan,stunting ini bisa di sembuhkan dengan pemberian asupan gizi yang konsisten,pemberian gizi dan vitamin yang konsisten inilah perlu melibatkan kita semua,jelasnya.

lebih lanjut dr udin Malik juga memintah kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta melibatkan diri dalam program makassar zero stunting.

“Perlu sinergitas dari kita semua untuk mewujudkan apa yang kita harapkan bersama,program 1 anak 1 warung makan ini perlu sinergi dengan kita semua,jika ini bisa kita terapkan maka makassar zero stunting optimis kita bisa wujudkan bersama.

FGD yang juga dihadiri oleh Kasi kebersihan Ujung Tanah Mewakili Camat Ujung Tanah, Lurah Camba berua ,Seklur Camba Berua,Babinsa,Binmas,Kader PKK,Posyandu dan tokoh masyarakat ini lebih menarik saat dr udin malik memberikan hadia bagi masyarakat yang mengajukan pertanyaan.

Agenda Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar di kelurahan Camba Berua kecamatan ujung tanah ini ditutup dengan kunjungan kerumah satu satu warga penderita stunting serta kunjungan silaturahmi ke kediaman Bapak H.Andi Muh Said Ayah Dari H.Andi Astia Anggota DPRD Kota Makassar.

Nasional

Kemenag Catat Kinerja Anggaran Meningkat, IKPA 2025 Naik Jadi 96 Poin dan Pertahankan Opini WTP

Published

58 detik ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara sepanjang tahun anggaran 2025. Selain berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenag juga mencatat peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi 96,00 poin.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menghadiri rapat kerja gabungan bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Nasaruddin Umar, nilai IKPA Kementerian Agama pada 2025 meningkat sebesar 1,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 94,88 poin. Peningkatan itu mencerminkan pelaksanaan anggaran yang semakin efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

“Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Agama menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 sebesar 96,00 poin yang mengalami peningkatan sebesar 1,12 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 94,88 poin. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di Kementerian Agama secara umum semakin efektif dan akuntabel,” ujar Menag.

Selain peningkatan IKPA, Kemenag juga mencatat realisasi belanja negara yang tinggi. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp85,68 triliun, realisasi belanja hingga akhir 2025 mencapai Rp81,83 triliun atau 95,51 persen dari pagu yang tersedia.

Menag menjelaskan, besarnya anggaran yang dikelola Kementerian Agama tersebar di berbagai kantor daerah di seluruh Indonesia. Hal itu mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan keagamaan serta pelayanan urusan keagamaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Realisasi Belanja Negara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81,83 triliun atau mencapai 95,51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp85,68 triliun. Besarnya alokasi anggaran Kementerian Agama yang tersebar pada kantor di daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam pelayanan publik di bidang pendidikan keagamaan dan layanan urusan keagamaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh provinsi,” jelasnya.

Kemenag juga berhasil menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara konsisten. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menekan belanja perjalanan dinas dalam negeri sehingga hanya mencapai Rp991,77 miliar atau sekitar 4,36 persen dari total belanja barang.

Kebijakan efisiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan mengalihkan anggaran operasional ke berbagai program prioritas di bidang pendidikan dan keagamaan.

Meski telah mempertahankan opini WTP serta meningkatkan nilai IKPA, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak akan berhenti melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran.

Ia memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI akan dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem perencanaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik pada Tahun Anggaran 2026.

Melalui berbagai capaian tersebut, Kementerian Agama menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara guna mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas di bidang keagamaan dan pendidikan.