dr Udin Shaputra Malik Hadiri Focus Group Discussion”Stunting”Di Camba Berua
Kitasulsel–Makassar–Upaya pemerintah kota makassar dalam merealisasikan target makassar 2023 zero stunting terus digenjot,salah satunya dengan memberikan edukasi perihal stunting kepada masyarakat lewat FGD stunting di setiap kelurahan.
Fucus Group Discussion(FGD)Stuting pekan ke dua bulan Agustus ini kembali di gelar di Aula Kantor kelurahan camba berua kecamatan ujung tanah kamis 10/08/2023.
Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar(FKKM) dr Udin Syaputra Malik Hadir menjadi salah satu pembicara dalam FGD kali ini,dipandu oleh ketua Pakandatto Kota Makassar Akil Djamaluddin,FGD Kali ini juga di hadiri oleh ibu Tety Fahyudin Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
dr Udin Malik dalam sambutannya memaparkan langkah langkah kongrit yang telah pemerintah kota jalankan dalam upaya merealisasikan terget makassar zero stunting.
“Ditengah keterbatasan yang pemerintah kota makassar miliki saat ini,kita tetap berupaya untuk manargetkan capaian makassar zero stunting,langkah itu kita mulai dengan memberikan edukasi ke masyarakat tentang pencegahan dan langkah pengobatan,stunting ini bisa di sembuhkan dengan pemberian asupan gizi yang konsisten,pemberian gizi dan vitamin yang konsisten inilah perlu melibatkan kita semua,jelasnya.
lebih lanjut dr udin Malik juga memintah kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta melibatkan diri dalam program makassar zero stunting.
“Perlu sinergitas dari kita semua untuk mewujudkan apa yang kita harapkan bersama,program 1 anak 1 warung makan ini perlu sinergi dengan kita semua,jika ini bisa kita terapkan maka makassar zero stunting optimis kita bisa wujudkan bersama.
FGD yang juga dihadiri oleh Kasi kebersihan Ujung Tanah Mewakili Camat Ujung Tanah, Lurah Camba berua ,Seklur Camba Berua,Babinsa,Binmas,Kader PKK,Posyandu dan tokoh masyarakat ini lebih menarik saat dr udin malik memberikan hadia bagi masyarakat yang mengajukan pertanyaan.
Agenda Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar di kelurahan Camba Berua kecamatan ujung tanah ini ditutup dengan kunjungan kerumah satu satu warga penderita stunting serta kunjungan silaturahmi ke kediaman Bapak H.Andi Muh Said Ayah Dari H.Andi Astia Anggota DPRD Kota Makassar.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login