Connect with us

Kontingen Makassar Meriahkan Pawai Karnaval Expo Dekranasda Sulsel 2023 di Wajo

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar mengikuti kegiatan Pawai Karnaval yang menjadi salah satu rangkaian Expo Dekranasda Sulawesi selatan tahun 2023.

Karnaval dan pawai berlangsung di Kawasan RTH Callaccu Sengkang Kabupaten Wajo, Rabu (9/08/2023) sore.

Tercatat sebanyak 21 kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Sulsel meramaikan karnaval tersebut. Termasuk diantaranya Kota Makassar yang menjadi kontingen pawai peserta terbanyak setelah Kabupaten Bone.

Arak-arakan Kota Makassar sangat meriah diwarnai dengan parade baju bodo bugis modern oleh pengurus Dekranasda Kota Makassar, kipas pakkarena, dan parade lipa’ sabbe (sarung tenun sutra bugis) oleh pelajar SMP Kota Makassar.

Kontingen Kota Makassar turut menampilkan sejumlah ikon mereka lewat desain baju yang dikenakan oleh model remaja seperti Kapal Phinisi, Makassar Kota Makan Enak, dan Logo Dekranasda Makassar.

Desain baju unik tersebut pun tampak memukau dan menarik perhatian masyarakat Kabupaten Wajo dan pengunjung dari daerah lain. Beberapa warga tampak antusias berdatangan untuk berfoto bersama.

Ketua Dekranasda Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengatakan kehadiran kontingen Makassar di acara Karnaval Expo Dekranasda Sulsel tentu telah dipersiapkan secara totalitas.

Indira yang sekaligus sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar ini bahkan mengecek langsung kostum dan persiapan peserta karnaval sebelum menuju lokasi.

“Kita ingin tampilkan yang terbaik dari Makassar, sekaligus memperkenalkan budaya, ciri khas dan kualitas kita kepada seluruh tamu dan masyarakat yang hadir di Expo ini,” jelas Indira.

Adapun Karnaval ini merupakan salah satu rangkaian dari acara pembukaan secara resmi Expo Dekranasda Sulsel 2023 yang dihelat mulai dari 8-11 Agustus 2023 di Kabupaten Wajo.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending