Connect with us

Ketua FKKM dr Udin Saputra Malik Apresiasi Kerja Nyata Camat Wajo Dalam Wujudkan Makassar Menuju Zero Stunting

Published

on

Kitasulsel–Makassar--Dalam sebuah aksi nyata yang menginspirasi, Kecamatan Wajo bergerak bersatu untuk mengatasi permasalahan stunting yang telah lama menjadi perhatian di wilayah ini.

“Berkat dukungan dari semua lapisan masyarakat, mulai dari BKPMT, Majelis taklim, hingga LPM, Alhamdulillah kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan,” ungkap Camat Wajo, Hamna Faisal usai acara, Jumat (11/8/2023)

Hamna menambahkan, dengan semangat yang tinggi, masyarakat Kecamatan Wajo secara bersama-sama berhasil mengumpulkan berbagai sumbangan makanan bergizi.

“Berupa telur, susu, gula, biskuit, dan kacang ijo. Hal ini lanjut Hamna, tidak hanya mewakili kerjasama yang erat antara berbagai elemen masyarakat,” urainya.

Tetapi juga merupakan bentuk kepedulian yang tulus terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini.Stanting sendiri adalah sebuah kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

“Namun, berkat aksi nyata seperti ini, harapan untuk menurunkan angka stunting semakin nyata,” ujar Hamna Faisal.

Sementara, founder FKKM, Dokter Udin Malik turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi bantuan yang berhasil dikumpulkan oleh warga Kecamatan Wajo.

“Kita berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Wajo,” ujarnya

Menurut Udin, tujuan yang lebih besar adalah mewujudkan Kecamatan Wajo sebagai wilayah bebas stunting pada tahun 2024.

“Aksi solidaritas ini bukan hanya sekadar kegiatan sosial, tetapi juga simbol dari tekad masyarakat Kecamatan Wajo dalam mengatasi tantangan kesejahteraan anak-anak dan masa depan yang lebih cerah,” katanya. (**)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending