Tindaki Penunggak Pajak, Bapenda Makassar Pasang Stiker dan Baliho di Beberapa Kecamatan

Published

2 tahun ago

11 Agustus 2023

Kitasulsel—Makassar—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar melakukan penindakan kepada wajib pajak PBB yang menunggak dengan memasang stiker dan spanduk baliho.

Pemasangan ini dilakukan di enam Kecamatan yakni, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Panakukkang, Kamis (10/08/2023).

Diarahkan langsung oleh Andi Reza Nugraha, Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan serta bekerjasama dengan UPT PBB dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Pasalnya, beberapa wajib pajak belum sadar akan komitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak.

Sebelum striker dan spanduk dipasang, Bapenda bertindak secara persuasif melalui surat teguran selama tiga kali namun tidak mendapat jawaban oleh wajib pajak sehingga Bapenda selaku SKPD Pendapatan mengedepankan ketegasan dalam menegakkan aturan yang berlaku.

“Kegiatan hari ini untuk menagih pajak kepada wajib pajak yang menunggak lebih dari lima tahun, dan tentunya akan dibuka kembali jika pihak pemilik tanah dan bangunan menunjukkan niat baiknya sebagai wajib pajak,” tutur Reza.

Diharapkan dengan adanya peringatan ini, masyarakat dapat dengan patuh dan lebih taat untuk menghindari denda sebelum jatuh tempo.

Luwu Timur

DPK Lutim Gelar Pembinaan, Perkuat Pengelolaan Arsip Desa

Published

15 menit ago

15 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur terus berkomitmen meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip, khususnya di tingkat desa. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pembinaan arsip yang digelar di Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Senin (15/09/2025).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Arsip, Hairil Muhtar, bersama tim arsiparis yakni Rakhmidani, Sri Handayani, Malik Akbar, serta Inka Hartawati.

Langkah ini merupakan upaya memperkuat tata kelola administrasi sekaligus memastikan setiap dokumen pemerintahan dapat diakses dengan baik, akurat, dan aman sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan arsip serta amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Tahun ini, tercatat ada 11 desa yang menjadi sasaran program pembinaan arsip, salah satunya Desa Lakawali Pantai.

Menurut Hairil, arsip merupakan bukti autentik yang memiliki nilai penting, baik sebagai dasar pengambilan keputusan maupun sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas pengelola arsip desa dalam menata arsip secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Hairil.

Tim juga menyampaikan sejumlah materi, mulai dari proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Selain itu, diberikan pula pemahaman terkait pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip statis.

Pengelola Arsip Desa Lakawali Pantai, Hasnira menyambut baik kegiatan ini. Ia mengaku pendampingan dari tim arsiparis sangat membantu, khususnya dalam mengidentifikasi arsip vital dan statis yang sebelumnya belum tertata dengan baik.

Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Lakawali Pantai, Abdul Kadir Ibrahim.

“Pembinaan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan administrasi desa agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih lancar. Kami akan berusaha mengikuti semua arahan dari tim. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan agar desa kami semakin maju,” tutup Abdul. (*)