Connect with us

Terkait Polemik TPA Antang, Kapolrestabes Makassar Fasilitasi Negosiasi Antara DPRD dan Perwakilan Warga Tamangapa

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Kapolrestabes Makassar Kombes Mokhamad Ngajib memfasilitasi negosiasi antara pihak DPRD Makassar dan warga Tamangapa perihal polemik TPA Antang.

Selain Kapolrestabes Makassar, proses negosiasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, Anggota Dewan Adi Rasyid Ali (ARA) dan legislator Makassar Nasir Rurung selaku perwakilan warga Tamangapa.

Proses negosiasi itu dilakukan setelah TPA Antang ditutup salama 12 jam pasca aksi unjuk rasa.

Usai negosiasi, TPA Antang akhirnya dibuka kembali pada Senin malam, 14 Agustus 2023, pukul 22.00 Wita.

TPA dibuka kembali setelah adanya kesepakatan bersama antara pemerintah, polisi dan inisiator aksi atas dasar aturan perundang-undangan dan terkait keamanan kota.

Nasir Rurung mewakili warga Tamangapa, membenarkan bahwa pihaknya telah membuka kembali TPA Antang karena taat pada aturan dan menyangkut keamanan kota.

“Semalam kami bernegosiasi bertemu dengan Kapolrestabes Makassar dan Ketua DPRD Makassar serta rekan wakil rakyat,” kata Nasir, dikutip dari Mitrapol.com, Selasa 15 Agustus 2023.

Kendati demikian, Nasir menegaskan bahwa pihaknya membuka kembali TPA Antang bukan karena takut.

“Perlu dipertegas di sini, kami membuka TPA bukan karena kami takut, tetapi taat pada aturan, Insya Allah kami tetap kawal aspirasi warga Tamangapa,” tegasnya.

Sebelumnya, warga Tamangapa Kecamatan Manggala melakukan aksi unjuk rasa sehingga menyebabkan TPA Antang ditutup selama 12 jam.

Aksi unjuk rasa warga itu imbas dari polemik lokasi pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).(*).

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Gelar Ramadan Leadership Camp, Perkuat Kapasitas dan Integritas Pejabat

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar Ramadan Leadership Camp yang dipusatkan di Asrama Haji Sudiang pada 22–28 Februari 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya penguatan kapasitas, integritas, dan karakter pejabat lingkup Pemprov Sulsel selama bulan Ramadan.

Persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut dibahas dalam rapat yang berlangsung di Ruang Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (18/2/2026).

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, menyampaikan bahwa keterlibatan kepala sekolah dalam Ramadan Leadership Camp merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pendidikan di daerah.

“Pada dasarnya kepala sekolah adalah guru yang mendapat penugasan, tetapi dalam praktiknya mereka merupakan pimpinan manajerial di sekolah. Karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan menjadi sangat penting,” ujar Iqbal.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan tahun ini, Dinas Pendidikan Sulsel menugaskan sekitar 100 kepala sekolah sebagai peserta.

“Ini adalah kebijakan Bapak Gubernur melalui program retreat dan leadership camp. Kami diminta mengikutkan kepala sekolah agar ada peningkatan kompetensi, khususnya dalam kepemimpinan dan tata kelola,” katanya.

Menurut Iqbal, salah satu materi penting yang akan diterima peserta adalah pengelolaan keuangan sekolah, khususnya terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Kepala sekolah mengelola dana BOS, sehingga sangat penting bagi mereka memahami tata kelola keuangan yang benar, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujarnya.

Selain pengelolaan keuangan, peserta juga akan dibekali pemahaman mengenai aturan pemerintahan, mitigasi persoalan administrasi, serta pencegahan risiko hukum dalam pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah.

“Saya kira kegiatan ini sangat baik untuk meningkatkan wawasan kita semua dan semoga berdampak langsung pada peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah,” tutur Iqbal.

Program Ramadan Leadership Camp ini merupakan arahan langsung Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, agar seluruh pejabat memahami secara utuh peran dan tanggung jawabnya dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Peserta kegiatan mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator, Pengawas, serta kepala sekolah di lingkup Pemprov Sulsel.

Selama tujuh hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti ceramah umum dan sesi penguatan kebijakan strategis nasional dengan menghadirkan menteri dan pimpinan lembaga negara, unsur Forkopimda Sulsel, perwakilan BPK RI Perwakilan Sulsel, akademisi, serta praktisi hukum dari berbagai perguruan tinggi.

Ramadan Leadership Camp diharapkan menjadi sarana pembentukan pejabat dan pimpinan pendidikan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, karakter, dan akhlak kepemimpinan yang kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending