Terkait Polemik TPA Antang, Kapolrestabes Makassar Fasilitasi Negosiasi Antara DPRD dan Perwakilan Warga Tamangapa

Published

2 tahun ago

15 Agustus 2023

Kitasulsel–Makassar–Kapolrestabes Makassar Kombes Mokhamad Ngajib memfasilitasi negosiasi antara pihak DPRD Makassar dan warga Tamangapa perihal polemik TPA Antang.

Selain Kapolrestabes Makassar, proses negosiasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, Anggota Dewan Adi Rasyid Ali (ARA) dan legislator Makassar Nasir Rurung selaku perwakilan warga Tamangapa.

Proses negosiasi itu dilakukan setelah TPA Antang ditutup salama 12 jam pasca aksi unjuk rasa.

Usai negosiasi, TPA Antang akhirnya dibuka kembali pada Senin malam, 14 Agustus 2023, pukul 22.00 Wita.

TPA dibuka kembali setelah adanya kesepakatan bersama antara pemerintah, polisi dan inisiator aksi atas dasar aturan perundang-undangan dan terkait keamanan kota.

Nasir Rurung mewakili warga Tamangapa, membenarkan bahwa pihaknya telah membuka kembali TPA Antang karena taat pada aturan dan menyangkut keamanan kota.

“Semalam kami bernegosiasi bertemu dengan Kapolrestabes Makassar dan Ketua DPRD Makassar serta rekan wakil rakyat,” kata Nasir, dikutip dari Mitrapol.com, Selasa 15 Agustus 2023.

Kendati demikian, Nasir menegaskan bahwa pihaknya membuka kembali TPA Antang bukan karena takut.

“Perlu dipertegas di sini, kami membuka TPA bukan karena kami takut, tetapi taat pada aturan, Insya Allah kami tetap kawal aspirasi warga Tamangapa,” tegasnya.

Sebelumnya, warga Tamangapa Kecamatan Manggala melakukan aksi unjuk rasa sehingga menyebabkan TPA Antang ditutup selama 12 jam.

Aksi unjuk rasa warga itu imbas dari polemik lokasi pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).(*).

Kementrian Agama RI

Menag: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo untuk Putus Rantai Kemiskinan

Published

24 menit ago

26 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan memberantas akar kemiskinan di Indonesia.

Menurut Nasaruddin, MBG merupakan langkah nyata pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih masa depan.

“Tidak boleh bapak ibunya mungkin kurang pintar, maka anaknya juga mau mewarisinya? Kan tidak. Anak orang miskin tidak boleh melahirkan anak yang miskin. Anak orang miskin harus menjadi kaya nanti. Itu cita-cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Nasaruddin saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

MBG dan Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas

Menag menjelaskan, program MBG bersama Sekolah Rakyat merupakan dua instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

“Kita berterima kasih kepada Presiden, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, tidak ada lagi anak-anak yang menjadi calon orang miskin,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah memastikan seluruh anak sekolah di Indonesia, baik di sekolah umum, madrasah, pesantren, maupun sekolah keagamaan lainnya, akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

“Insyaallah seluruh anak sekolahan, madrasah maupun di sekolah, dari SD sampai SMA, nanti akan mendapatkan gratis. Bahkan di Sekolah Rakyat, makanannya tiga kali sehari,” jelas Menag.

Sekolah Rakyat Sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

Selain MBG, Sekolah Rakyat juga dinilai memiliki peran penting. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu.

Program ini memadukan berbagai prioritas Presiden Prabowo, mulai dari MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga program 3 Juta Rumah.

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini. Di masa depan, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegas Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Sebagai informasi, mekanisme pemberian MBG di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum. Anak-anak di Sekolah Rakyat mendapatkan jatah makan tiga kali sehari (sarapan, makan siang, makan malam) ditambah dua kali kudapan.

Dengan kombinasi MBG dan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa anak miskin di masa depan. (*)