Danny Pomanto Pimpin Gladi Upacara Peringatan HUT RI di Anjungan Pantai Losari

Published

3 tahun ago

16 Agustus 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memimpin langsung Upacara Gladi Kotor dan Gladi Bersih peringatan Hari HUT RI ke-78 di Anjungan Pantai Losari, Rabu, (16/08/2023).

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto juga memandu pengibaran bendera berkonsep baru yakni Bunga Rampai yang akan dilakukan oleh petugas Damkar dan Satpol-PP Kota Makassar.

Wali kota dua periode ini berada di lokasi sejak pukul 07.00 hingga selesai sekira pukul 10.30 WITA. Dirinya membimbing para petugas upacara dan seluruh perangkat upacara sampai selesai gladi.

“Berikan penampilan Anda yang paling berkesan dan rapi karena ini akan ditunggu oleh masyarakat. Jadikan penampilan ini terbaik dan menarik di Indonesia bahkan dan dunia,” imbau Danny di sela-sela acara, pagi tadi.

Dia mengarahkan para tugas pengibaran bendera Bunga Rampai dengan menempati masing-masing titik dan baris setengah melingkar di samping panggung upacara.

Dengan jumlah 78 orang dan 35 meter panjang bendera akan dibentangkan para abdi negara ini.

Pria berlatar arsitektur ini juga mengatur formasi para aparat itu dengan rapi dan simetris.

Gladi dimulai dengan penyerahan bendera duplikat, menyanyikan mars Makassar Jaya oleh Paduan Suara Satpol PP.

Lalu dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibra Kota Makassar.

Usai pengibaran bendera, rangkaian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu hening cipta, pembacaan proklamasi, pembacaan UUD 1945, menyanyikan lagu Hari Merdeka dan ditutup dengan Pembacaan Doa.

Sebagaimana diketahui tahun ini konsep peringatan HUT RI di Makassar menggunakan konsep bunga rampai.

Bunga Rampai tepatnya disebut sebagai Bunga Rampai Kemerdekaan dari Makassar.

Yang mana akarnya diletakkan di pelataran Bugis-Makassar dan bunga-bunganya di laut.

Akar itu diibaratkan sebagai proklamasi. Sedangkan lima kuncup bunga di laut sebagai lambang Pancasila.

Jadi dari akar yang kuat yakni proklamasi dan bunga yaitu pancasila dapat dirasakan seluruh anak bangsa.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

4 jam ago

28 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.