Connect with us

Inisiasi Pelindo Wujudkan Pelabuhan Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menginisiasi Forum Konsolidasi bertajuk “Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Forum di mana PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) bersama seluruh Anak Perusahaannya hadir ini diikuti secara daring oleh seluruh karyawan SPJM Group se-Indonesia.

Dalam forum ini, hadir sebagai keynote speaker, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Mohammad Mahfud MD. Beberapa pembicara penting lainnya juga hadir antara lain Agus Wijayanto Nugroho (Ketua Bidang Sengketa Penyelesaian Informasi (PSI) Komisi Informasi DKI Jakarta), Felia Salim (Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia), Askolani (Direktur jenderal Bea Cukai), Mokh. Najih (Ketua Ombudsman RI), Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK), Ketut Sumedana (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI), dengan moderator Rivana Pratiwi.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari. dalam opening speechnya menyampaikan bahwa Kementerian BUMN menyadari pentingnya menjaga integritas dan keberlangsungan BUMN termasuk Pelindo. Sehingga dalam mengambil kebijakan, benar-benar mencerminkan kepentingan publik bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kata dia, “Tugas KBUMN sebagai value creator adalah berkomitmen pada setiap kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif, transparan, dan bertanggung jawab”.

Dia juga meyakini bahwa forum diskusi yang digagas Pelindo tersebut merupakan wadah yang tepat untuk memastikan komitmen dengan keterlibatan aktif masyarakat pelabuhan. “Kita bisa memastikan integritas sektor pelabuhan,” ujarnya.

Dengan keterlibatan seluruh unsur pelabuhan, Pelindo tidak sendiri dalam menyelenggarakan pelabuhan yang bersih namun juga semua instansi di dalam pelabuhan, stakeholder, termasuk pengguna jasa diharapkan keterlibatannya dalam menciptakan sistem pelabuhan yang lebih transparan, akuntable, dan bebas dari praktek korupsi.

Lebih lanjut Rabin ingin memastikan adanya mekanisme pengawasan dan feedback yang efektif untuk bisa memastikan integritas sektor pelabuhan.

Ketua Ombudsman RI Mohammad Najih menyampaikan bahwa untuk mencegah korupsi ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

“Bagaimana pemenuhan standar berupa tata kelola dalam penyelenggaraan publik yang terukur dan dibangun secara terpadu.”

Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Prasetyadi mengatakan, “Sebagai bagian dari Pelindo Holding, telah ada system warning berupa perangkat WBS (Whistle Blowing System) yang memberikan kesempatan untuk seluruh insan Pelindo di manapun berada dan stakeholder di manapun berada, untuk menyampaikan laporan bila ada indikasi pelanggaran terhadap nilai dan etika bisnis yang seharusnya.”

Pihaknya berupaya untuk menjaga jalannya layanan maritim yang efektif, efisien, serta tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran.

“Kita sama-sama menjaga dan menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan aman. Kami sangat terbantu bila ada indikasi kecurangan dan dilaporkan ke kami. Saluran WBS untuk pelaporan tersedia, telepon langsung ke nomor aduan yang kami sediakan. Boleh melalui WA, email, dan pos,” lanjut Prasetyadi.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Percepat Pembangunan 9 Sekolah Rakyat, Salah Satunya Berlokasi di GOR Sudiang Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mempercepat pembangunan sembilan Sekolah Rakyat permanen yang akan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Sulsel. Salah satu sekolah tersebut akan dibangun di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sistem pendidikan berasrama (boarding school). Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan layak, aman, dan terjangkau bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Pemprov Sulsel Siapkan Lahan dan Dokumen Administrasi

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abd Malik Faisal, menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel telah menyiapkan lahan untuk pembangunan tersebut. Sejumlah dokumen administrasi, termasuk perizinan dan analisis dampak lingkungan (amdal), kini tengah diproses.

“Hal ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mensukseskan program Bapak Presiden. Tadi kita membahas terkait aset kesiapan lahan, pengurusan amdal, dan hal lainnya,” ujar Malik dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Malik menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan agar pembangunan Sekolah Rakyat di Sulsel dapat segera dimulai dan selesai sesuai target nasional.

Rapat Koordinasi Ditingkatkan untuk Percepat Konstruksi

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemprov Sulsel menggelar rapat koordinasi khusus pembahasan konstruksi Sekolah Rakyat pada Jumat (21/11). Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, dengan menghadirkan berbagai pihak lintas sektor.

Rapat ini bertujuan memastikan kesiapan teknis, administrasi, dan dukungan antarinstansi agar tidak terjadi hambatan dalam proses pembangunan.

“Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar percepatan pembangunan ini berjalan efektif,” ujar Jufri dalam rapat tersebut.

Pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan segera dimulai pada awal tahun depan, sehingga fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat semakin merata di Sulawesi Selatan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel