Matangkan Persiapan F8 Makassar, Danny Pomanto: Bawa Botol Minum Diskon 50%

Published

3 tahun ago

21 Agustus 2023

Kitasulsel–Makassar–Pemkot Makassar bersama dengan PT Festival Delapan Indonesia terus mematangkan persiapan Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

Apalagi event tahunan yang masuk daftar Top 10 KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ini tinggal beberapa hari lagi. Yakni 23-27 Agustus 2023.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memimpin langsung jalannya rapat koordinasi persiapan event F8 Makassar, di Kampung Tokka Tena Rata, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sabtu (19/08/2023).

Dalam rapat tersebut turut hadir stakeholder terkait seperti Kepala Dinas Pariwisata Muh Roem, Kesbangpol Zainal Ibrahim, Kepala Diskominfo Ismawaty Nur.

Kepala BPBD Achmad Hendra Hakamuddin, Kepala Dishub Aulia Arsyad, Kepala Bappeda Helmy Budiman, Kepala Damkar Hasanuddin, Plt Kepala Satpol PP Ikhsan NS.

Hadir juga 15 Camat se-Kota Makassar dan Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan beserta jajarannya.

Ada beberapa hal yang didiskusikan bersama dalam rapat tersebut. Mulai dari rekayasa lalu lintas, atraksi demo udara oleh TNI AU, hingga konsep pembukaan F8 pada 23 Agustus 2023 mendatang.

“Untuk pembukaan atraksi udara, saya minta undang masyarakat RT/RW untuk menyaksikan atraksi. Lokasinya di tugu MNEK,” kata Danny Pomanto.

Ia mengatakan event F8 tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya karena dihadiri sekitar sebelas negara.

Diantaranya Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Philipina, Jepang, Malaysia, Prancis, Australia, Portugal, dan India.

Bahkan, lima negara ASEAN mengirim fashion desainer untuk mengikuti F8 di Kota Makassar. Yakni, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, dan Laos.

“Kondisi ini lebih baik dari tahun lalu, apalagi kualitas telent yang hadir lebih baik dari tahun kemarin sehingga kita harus menjaga agar penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Ia juga meminta agar sosialisasi F8 kian masif dilakukan kepada masyarakat. Khususnya soal tiketing. Yaitu Rp20 ribu untuk satu kali masuk setiap hari.

“Dan kalau bawa botol air minum berukuran 60 ml sebanyak dua buah itu cukup bayar Rp10 ribu, ada potongan 50%,” tambahnya.

Untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar, maka ia akan mulai turun memantau lokasi F8 sepanjang 1,7 kilometer di Anjungan Pantai Losari pada 21 Agustus, lusa.

Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan menyampaikan persiapan event F8 saat ini sudah mencapai 80%.

Kata dia, event ini dibagi menjadi empat zona. Yakni zona satu merupakan kawasan komunitas, zona dua area konser, zona tiga panggung utama, dan zona empat kuliner.

Ia menyebutkan nuansa kebangsaan jelas akan terasa pada saat pembukaan event F8 tanggal 23 Agustus nanti. Apalagi di pembukaan akan tampil Band Cokelat dengan lagu-lagunya yang bernuansa kebangsaan.

“Salah satunya itu lagu Kebyar-Kebyar,” singkat Sofyan Setiawan.

Rencananya, event ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Nanti rencananya tamu VVIP mendampingi akan pak Menteri untuk prosesi menarik layar tambang phinisi sebagai tanda dibukanya F8 Makassar,” bebernya.

Sama seperti tahun lalu, sebelum pembukaan, tamu VVIP juga akan dijamu menikmati senja di atas Kapal Pinisi.

Begitu pun dengan dara cantik Nahlah Azizah dengan keterbatasan yang dimiliki, ia kembali dipercaya memberikan penampilan terbaik di panggung F8 pada saat pembukaan.

“Wawa tetap akan tampil, tapi dengan konsep yang berbeda dari tahun lalu,” tuturnya.

Selain Band Cokelat, pada saat pembukaan akan ada penampilan Tari Parimpungang ri Mangkasarak, Sendratari Kontemporer F8 Makassar: Sigetteng Gau na Pau, termasuk penampilan perancang busana perwakilan negara ASEAN.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

4 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.