Connect with us

Matangkan Persiapan F8 Makassar, Danny Pomanto: Bawa Botol Minum Diskon 50%

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Pemkot Makassar bersama dengan PT Festival Delapan Indonesia terus mematangkan persiapan Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

Apalagi event tahunan yang masuk daftar Top 10 KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ini tinggal beberapa hari lagi. Yakni 23-27 Agustus 2023.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memimpin langsung jalannya rapat koordinasi persiapan event F8 Makassar, di Kampung Tokka Tena Rata, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sabtu (19/08/2023).

Dalam rapat tersebut turut hadir stakeholder terkait seperti Kepala Dinas Pariwisata Muh Roem, Kesbangpol Zainal Ibrahim, Kepala Diskominfo Ismawaty Nur.

Kepala BPBD Achmad Hendra Hakamuddin, Kepala Dishub Aulia Arsyad, Kepala Bappeda Helmy Budiman, Kepala Damkar Hasanuddin, Plt Kepala Satpol PP Ikhsan NS.

Hadir juga 15 Camat se-Kota Makassar dan Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan beserta jajarannya.

Ada beberapa hal yang didiskusikan bersama dalam rapat tersebut. Mulai dari rekayasa lalu lintas, atraksi demo udara oleh TNI AU, hingga konsep pembukaan F8 pada 23 Agustus 2023 mendatang.

“Untuk pembukaan atraksi udara, saya minta undang masyarakat RT/RW untuk menyaksikan atraksi. Lokasinya di tugu MNEK,” kata Danny Pomanto.

Ia mengatakan event F8 tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya karena dihadiri sekitar sebelas negara.

Diantaranya Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Philipina, Jepang, Malaysia, Prancis, Australia, Portugal, dan India.

Bahkan, lima negara ASEAN mengirim fashion desainer untuk mengikuti F8 di Kota Makassar. Yakni, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, dan Laos.

“Kondisi ini lebih baik dari tahun lalu, apalagi kualitas telent yang hadir lebih baik dari tahun kemarin sehingga kita harus menjaga agar penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Ia juga meminta agar sosialisasi F8 kian masif dilakukan kepada masyarakat. Khususnya soal tiketing. Yaitu Rp20 ribu untuk satu kali masuk setiap hari.

“Dan kalau bawa botol air minum berukuran 60 ml sebanyak dua buah itu cukup bayar Rp10 ribu, ada potongan 50%,” tambahnya.

Untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar, maka ia akan mulai turun memantau lokasi F8 sepanjang 1,7 kilometer di Anjungan Pantai Losari pada 21 Agustus, lusa.

Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan menyampaikan persiapan event F8 saat ini sudah mencapai 80%.

Kata dia, event ini dibagi menjadi empat zona. Yakni zona satu merupakan kawasan komunitas, zona dua area konser, zona tiga panggung utama, dan zona empat kuliner.

Ia menyebutkan nuansa kebangsaan jelas akan terasa pada saat pembukaan event F8 tanggal 23 Agustus nanti. Apalagi di pembukaan akan tampil Band Cokelat dengan lagu-lagunya yang bernuansa kebangsaan.

“Salah satunya itu lagu Kebyar-Kebyar,” singkat Sofyan Setiawan.

Rencananya, event ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Nanti rencananya tamu VVIP mendampingi akan pak Menteri untuk prosesi menarik layar tambang phinisi sebagai tanda dibukanya F8 Makassar,” bebernya.

Sama seperti tahun lalu, sebelum pembukaan, tamu VVIP juga akan dijamu menikmati senja di atas Kapal Pinisi.

Begitu pun dengan dara cantik Nahlah Azizah dengan keterbatasan yang dimiliki, ia kembali dipercaya memberikan penampilan terbaik di panggung F8 pada saat pembukaan.

“Wawa tetap akan tampil, tapi dengan konsep yang berbeda dari tahun lalu,” tuturnya.

Selain Band Cokelat, pada saat pembukaan akan ada penampilan Tari Parimpungang ri Mangkasarak, Sendratari Kontemporer F8 Makassar: Sigetteng Gau na Pau, termasuk penampilan perancang busana perwakilan negara ASEAN.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Bahas Perluasan Program RISE Bersama Pemerintah Australia dan Monash University

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membahas rencana perluasan Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) bersama Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, dan tim Monash University di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Australia, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi sanitasi berbasis alam (nature-based solutions) yang berkelanjutan.

Program RISE sendiri telah berjalan selama sembilan tahun di Kota Makassar sebagai kolaborasi riset dan implementasi infrastruktur berbasis alam yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman informal dan wilayah rawan banjir.

Program Co-Director RISE, Diego Ramirez, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam Program RISE tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Menurutnya, setiap intervensi dirancang berdasarkan karakteristik wilayah sehingga mampu menghasilkan sistem sanitasi dan pengelolaan air yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Pendekatan infrastruktur berbasis solusi alam ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat,” ujar Diego.

Ia menambahkan, penggunaan infrastruktur hijau seperti constructed wetlands atau lahan basah buatan telah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekaligus kesehatan warga di berbagai lokasi pelaksanaan program.

Keberhasilan Program RISE di Makassar mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan. Selama sembilan tahun implementasi, program tersebut berhasil menunjukkan keterkaitan erat antara perbaikan sanitasi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan risiko penyakit saluran pencernaan pada anak-anak.

Selain itu, Program RISE juga melibatkan berbagai lembaga penelitian dan mitra akademik untuk memantau dampak intervensi sanitasi secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis riset tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat setiap program dapat diukur manfaat dan efektivitasnya secara ilmiah.

Capaian tersebut mengantarkan Kota Makassar masuk dalam lima besar dunia pada ajang penghargaan internasional WRI Ross Center Prize for Cities yang diumumkan di New York pada April 2026. Makassar terpilih bersama sejumlah kota dari berbagai negara setelah melalui proses seleksi yang melibatkan sekitar 300 kota di seluruh dunia.

Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu contoh praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan partisipasi warga.

Hingga saat ini, enam lokasi percontohan Program RISE telah selesai dibangun di Makassar, yakni Batua, Bonolengga, Barombong, Untia, Tallo, dan Kaluku Bodoa dengan dukungan Pemerintah Australia. Sementara enam lokasi tambahan lainnya tengah dipersiapkan untuk pengembangan berikutnya.

Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Australia mengusulkan Makassar menjadi pusat pelatihan nasional (training center) Program RISE. Pusat pelatihan itu direncanakan berlokasi di Universitas Hasanuddin dan diharapkan menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum mengembangkan program serupa di daerah masing-masing.

Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, menilai pengalaman yang dimiliki Makassar menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan Program RISE ke berbagai daerah lain.

Menurutnya, dibandingkan memulai program dari awal di wilayah baru yang memerlukan waktu panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat, pengalaman Makassar dapat menjadi referensi yang sangat berharga.

“Pengalaman Makassar memberikan pembelajaran yang sangat penting untuk mempercepat replikasi program ke daerah lain. Banyak proses yang sudah teruji dan dapat menjadi contoh,” kata Todd Dias.

Selain perluasan wilayah pelaksanaan, pertemuan juga membahas pentingnya skema pendanaan bersama (co-funding) antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan dan perluasan Program RISE.

Menurut Fatmawati, tantangan sanitasi di kawasan perkotaan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek kesehatan, sanitasi, dan pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif serta berkelanjutan.

Selain mendukung penyediaan sanitasi yang layak, pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE juga dinilai mampu memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim.

“Yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, program seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan,” ujar Fatmawati.

Ia mengungkapkan, masih banyak kawasan permukiman padat dan kumuh di Kota Makassar yang membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Berbagai tantangan seperti karakteristik wilayah dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam proses penanganannya.

Karena itu, Fatmawati menilai pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses perubahan menjadi salah satu keunggulan Program RISE.

Selain persoalan sanitasi, Fatmawati juga mendorong agar pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dalam pengembangan program ke depan. Menurutnya, persoalan sampah menjadi tantangan bersama yang dihadapi hampir seluruh kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo.

“Masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan perubahan perilaku,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Deputi Infrastruktur Bappenas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program RISE agar implementasinya dapat diperluas secara nasional.

Fatmawati juga berencana memperkenalkan peta jalan (roadmap) Program RISE kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah memahami manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta pentingnya komitmen daerah dalam mendukung keberhasilan program.

Dengan sinergi antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Program RISE diharapkan mampu memperluas akses sanitasi yang layak, meningkatkan kualitas kesehatan warga, serta menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending