Matangkan Persiapan F8 Makassar, Danny Pomanto: Bawa Botol Minum Diskon 50%

Published

3 tahun ago

21 Agustus 2023

Kitasulsel–Makassar–Pemkot Makassar bersama dengan PT Festival Delapan Indonesia terus mematangkan persiapan Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

Apalagi event tahunan yang masuk daftar Top 10 KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ini tinggal beberapa hari lagi. Yakni 23-27 Agustus 2023.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memimpin langsung jalannya rapat koordinasi persiapan event F8 Makassar, di Kampung Tokka Tena Rata, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sabtu (19/08/2023).

Dalam rapat tersebut turut hadir stakeholder terkait seperti Kepala Dinas Pariwisata Muh Roem, Kesbangpol Zainal Ibrahim, Kepala Diskominfo Ismawaty Nur.

Kepala BPBD Achmad Hendra Hakamuddin, Kepala Dishub Aulia Arsyad, Kepala Bappeda Helmy Budiman, Kepala Damkar Hasanuddin, Plt Kepala Satpol PP Ikhsan NS.

Hadir juga 15 Camat se-Kota Makassar dan Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan beserta jajarannya.

Ada beberapa hal yang didiskusikan bersama dalam rapat tersebut. Mulai dari rekayasa lalu lintas, atraksi demo udara oleh TNI AU, hingga konsep pembukaan F8 pada 23 Agustus 2023 mendatang.

“Untuk pembukaan atraksi udara, saya minta undang masyarakat RT/RW untuk menyaksikan atraksi. Lokasinya di tugu MNEK,” kata Danny Pomanto.

Ia mengatakan event F8 tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya karena dihadiri sekitar sebelas negara.

Diantaranya Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Philipina, Jepang, Malaysia, Prancis, Australia, Portugal, dan India.

Bahkan, lima negara ASEAN mengirim fashion desainer untuk mengikuti F8 di Kota Makassar. Yakni, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, dan Laos.

“Kondisi ini lebih baik dari tahun lalu, apalagi kualitas telent yang hadir lebih baik dari tahun kemarin sehingga kita harus menjaga agar penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Ia juga meminta agar sosialisasi F8 kian masif dilakukan kepada masyarakat. Khususnya soal tiketing. Yaitu Rp20 ribu untuk satu kali masuk setiap hari.

“Dan kalau bawa botol air minum berukuran 60 ml sebanyak dua buah itu cukup bayar Rp10 ribu, ada potongan 50%,” tambahnya.

Untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar, maka ia akan mulai turun memantau lokasi F8 sepanjang 1,7 kilometer di Anjungan Pantai Losari pada 21 Agustus, lusa.

Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan menyampaikan persiapan event F8 saat ini sudah mencapai 80%.

Kata dia, event ini dibagi menjadi empat zona. Yakni zona satu merupakan kawasan komunitas, zona dua area konser, zona tiga panggung utama, dan zona empat kuliner.

Ia menyebutkan nuansa kebangsaan jelas akan terasa pada saat pembukaan event F8 tanggal 23 Agustus nanti. Apalagi di pembukaan akan tampil Band Cokelat dengan lagu-lagunya yang bernuansa kebangsaan.

“Salah satunya itu lagu Kebyar-Kebyar,” singkat Sofyan Setiawan.

Rencananya, event ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Nanti rencananya tamu VVIP mendampingi akan pak Menteri untuk prosesi menarik layar tambang phinisi sebagai tanda dibukanya F8 Makassar,” bebernya.

Sama seperti tahun lalu, sebelum pembukaan, tamu VVIP juga akan dijamu menikmati senja di atas Kapal Pinisi.

Begitu pun dengan dara cantik Nahlah Azizah dengan keterbatasan yang dimiliki, ia kembali dipercaya memberikan penampilan terbaik di panggung F8 pada saat pembukaan.

“Wawa tetap akan tampil, tapi dengan konsep yang berbeda dari tahun lalu,” tuturnya.

Selain Band Cokelat, pada saat pembukaan akan ada penampilan Tari Parimpungang ri Mangkasarak, Sendratari Kontemporer F8 Makassar: Sigetteng Gau na Pau, termasuk penampilan perancang busana perwakilan negara ASEAN.

Nasional

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Pejabat Waspadai Gratifikasi Berkedok Hadiah

Published

1 jam ago

4 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Yogyakarta— Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengajak para pejabat untuk mewaspadai praktik gratifikasi yang berkedok hadiah. Menurutnya, dalam perspektif Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Antikorupsi Pendidikan Tinggi bertajuk “Gratifikasi dalam Perspektif Islam” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring, Kamis (4/6/2026). Webinar tersebut diikuti pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ketika hadiah tersebut berpotensi memengaruhi keputusan, kebijakan, atau objektivitas seorang pejabat, maka statusnya diharamkan. Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang jelas bahwa hadiah yang diterima karena jabatan tidak dapat dibenarkan,” ujar Nasaruddin Umar dari Yogyakarta.

Dalam paparannya, Menag mengutip kisah seorang petugas pengumpul zakat pada masa Rasulullah SAW yang menerima hadiah saat menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW kemudian menegur petugas tersebut dan mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diterimanya jika tidak memiliki jabatan.

“Teguran ini menegaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan atau kedudukan bukanlah hadiah biasa, melainkan memiliki potensi menjadi bentuk gratifikasi yang terlarang,” jelasnya.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga mencontohkan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia menyebut Umar pernah memerintahkan agar keuntungan usaha peternakan putranya diserahkan ke Baitul Mal karena khawatir adanya perlakuan istimewa akibat status sebagai anak khalifah.

Umar bin Khattab juga disebut pernah menolak hadiah berupa sajadah mewah dari Gubernur Kufah karena menilai dana tersebut lebih baik digunakan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Menag turut menjelaskan sejumlah bentuk korupsi yang dikenal dalam Islam, seperti al-ghulul atau penyalahgunaan amanah, riswah atau suap, komisi ilegal, mark up harga dan spesifikasi barang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga sponsorship yang memiliki maksud tersembunyi.

Menurutnya, seluruh praktik tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan agama.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat besar. Karena itu, seorang pemimpin harus berlaku adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menutup paparannya, Menag mengajak seluruh peserta webinar untuk menjadikan integritas, amanah, dan kejujuran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa keberkahan hidup jauh lebih penting daripada harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar.

“Korupsi bukan hanya merusak kehidupan pelakunya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan dunia maupun akhirat,” pungkasnya.