Connect with us

Matangkan Persiapan F8 Makassar, Danny Pomanto: Bawa Botol Minum Diskon 50%

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Pemkot Makassar bersama dengan PT Festival Delapan Indonesia terus mematangkan persiapan Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

Apalagi event tahunan yang masuk daftar Top 10 KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ini tinggal beberapa hari lagi. Yakni 23-27 Agustus 2023.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memimpin langsung jalannya rapat koordinasi persiapan event F8 Makassar, di Kampung Tokka Tena Rata, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sabtu (19/08/2023).

Dalam rapat tersebut turut hadir stakeholder terkait seperti Kepala Dinas Pariwisata Muh Roem, Kesbangpol Zainal Ibrahim, Kepala Diskominfo Ismawaty Nur.

Kepala BPBD Achmad Hendra Hakamuddin, Kepala Dishub Aulia Arsyad, Kepala Bappeda Helmy Budiman, Kepala Damkar Hasanuddin, Plt Kepala Satpol PP Ikhsan NS.

Hadir juga 15 Camat se-Kota Makassar dan Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan beserta jajarannya.

Ada beberapa hal yang didiskusikan bersama dalam rapat tersebut. Mulai dari rekayasa lalu lintas, atraksi demo udara oleh TNI AU, hingga konsep pembukaan F8 pada 23 Agustus 2023 mendatang.

“Untuk pembukaan atraksi udara, saya minta undang masyarakat RT/RW untuk menyaksikan atraksi. Lokasinya di tugu MNEK,” kata Danny Pomanto.

Ia mengatakan event F8 tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya karena dihadiri sekitar sebelas negara.

Diantaranya Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Philipina, Jepang, Malaysia, Prancis, Australia, Portugal, dan India.

Bahkan, lima negara ASEAN mengirim fashion desainer untuk mengikuti F8 di Kota Makassar. Yakni, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, dan Laos.

“Kondisi ini lebih baik dari tahun lalu, apalagi kualitas telent yang hadir lebih baik dari tahun kemarin sehingga kita harus menjaga agar penyelenggaraan kegiatan ini berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Ia juga meminta agar sosialisasi F8 kian masif dilakukan kepada masyarakat. Khususnya soal tiketing. Yaitu Rp20 ribu untuk satu kali masuk setiap hari.

“Dan kalau bawa botol air minum berukuran 60 ml sebanyak dua buah itu cukup bayar Rp10 ribu, ada potongan 50%,” tambahnya.

Untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar, maka ia akan mulai turun memantau lokasi F8 sepanjang 1,7 kilometer di Anjungan Pantai Losari pada 21 Agustus, lusa.

Direktur PT Festival Delapan Indonesia Sofyan Setiawan menyampaikan persiapan event F8 saat ini sudah mencapai 80%.

Kata dia, event ini dibagi menjadi empat zona. Yakni zona satu merupakan kawasan komunitas, zona dua area konser, zona tiga panggung utama, dan zona empat kuliner.

Ia menyebutkan nuansa kebangsaan jelas akan terasa pada saat pembukaan event F8 tanggal 23 Agustus nanti. Apalagi di pembukaan akan tampil Band Cokelat dengan lagu-lagunya yang bernuansa kebangsaan.

“Salah satunya itu lagu Kebyar-Kebyar,” singkat Sofyan Setiawan.

Rencananya, event ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Nanti rencananya tamu VVIP mendampingi akan pak Menteri untuk prosesi menarik layar tambang phinisi sebagai tanda dibukanya F8 Makassar,” bebernya.

Sama seperti tahun lalu, sebelum pembukaan, tamu VVIP juga akan dijamu menikmati senja di atas Kapal Pinisi.

Begitu pun dengan dara cantik Nahlah Azizah dengan keterbatasan yang dimiliki, ia kembali dipercaya memberikan penampilan terbaik di panggung F8 pada saat pembukaan.

“Wawa tetap akan tampil, tapi dengan konsep yang berbeda dari tahun lalu,” tuturnya.

Selain Band Cokelat, pada saat pembukaan akan ada penampilan Tari Parimpungang ri Mangkasarak, Sendratari Kontemporer F8 Makassar: Sigetteng Gau na Pau, termasuk penampilan perancang busana perwakilan negara ASEAN.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending