250 Penari Kolosal Siswi SMP se Kota Makassar Tampil di Pembukaan F8 2023
Kitasulsel—MAKASSAR,- Acara tahunan Makassar Internasional Eight Festival atau Makassar F8 2023 resmi dibuka. Ratusan siswi SMP se Kota Makassar turut memeriahkan acara pembukaan yang spektakuler tersebut.
Sebanyak 250 Siswi SMP se Kota Makassar mempersembahkan tari kolosal pa’rimpungang ri mangkasara di atas panggung pembukaan F8 Makassar di Anjungan Pantai Losari, Rabu (23/08/2023) Malam.
Ratusan pelajar tersebut merupakan binaan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar. Kepala Disdik Kota Makassar Muhyiddin, menjelaskan tarian ini merupakan tari kreasi yang menggambarkan keanekaragaman budaya daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) yang ada di Kota Makassar.
“Penarinya semua anak-anak dari sekolah SMP se- Makassar. Tarian ini merupakan seni tari baru dari lagu pa’rimpungang ri mangkasara yang kita aransemen sehingga sedikit lebih modern,” jelas Muhyiddin
Muhyiddin melanjutkan, melalui koreografinya, tarian ini mengirim pesan dengan harapan masyarakat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam membangun kota Makassar dengan prinsip Toddopuli atau A’bulo si batang yang dilihat dengan sesuainya perkataan dan perbuatan.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menuturkan Makassar F8 sebagai acara tahunan yang menampilkan semua potensi seni dan pariwisata yang tentunya tidak lepas dari partisipasi dan kreativitas kalangan para pemuda.
Sehingga, dirinya berharap dengan adanya acara F8 ini menjadi ajang bagi Makassar semakin mengenalkan ragam budaya Makassar kepada dunia. Apalagi, pembukaan Makassar F8 ini dihadiri oleh sebanyak sebelas negara dari Asia dan Eropa.
“F8 adalah lokalisasi yang mengglobal. F8 adalah anak muda, kita lihat mulai dari di belakang panggung sampai pertunjukan pembukaan kita anak muda semua. Kita harap F8 kita ingin menjadi the best Waterfront event of the world,” harapnya.
Adapun opening ceremony Makassar F8 ini dibuka langsung oleh Menparekraf Sandiaga Uno, dan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan RI, dan delegasi dari sejumlah negara diantaranya Australia, Jepang, Jerman, Malaysia dan USA.
Turut hadir pula, Wali Kota bogor dan Wali Kota Ternate. Acara Makassar F8 2023 ini dilangsungkan mulai dari 23 hingga 27 Oktober mendatang.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login