Connect with us

Dinkes Makassar Sebut Kesadaran Masyarakat Terkait Kawasan Tanpa Rokok Masih Rendah

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Warga kota Makassar masuk dalam masyarakat yang kurang memperhatikan aturan pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, dr. Andi Mariani, terkait penilaian penerapan Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Yang pasti tingkat kepatuhan di Makassar itu sangat rendah,” kata dr. Nani sapaan akrab dr. Mariani.  Rabu (23/8/2023).

Menurut dr. Nani, meski Perda KTR sudah ditetapkan pada tahun 2013 lalu, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi.

“Banyak kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, namun banyak aktivitas rokok ataupun hal-hal yang lain. Yang sesuai Perda seharusnya tidak ada lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas KTR melakukan sidak di Kantor OPD dan menemukan masih banyak aktivitas merokok di dalam ruangan yang seharusnya menjadi KTR. “Di kawasan perkantoran atau di gedung perkantoran seharusnya sama sekali tidak ada aktivitas merokok,” terangnya.

dr. Nani juga menuturkan bahwa udara yang dihirup akan menjadi udara yang tidak sehat dan membahayakan bagi setiap orang. “Pasti sangat berbahaya kalau di dalam ruangan, apa lagi rata[rata perkantoran sekarang banyak ber-AC, pasti asap rokoknya akan di situ saja terputar, akan berbahaya bagi kesehatan,” imbuhnya.

Selain itu, berdasarkan catatan yang ditulis World of Statistics di Twitter, tentang Pengguna Rokok kategori Laki-laki di Indonesia berada diurutkan pertama dengan jumlah perokok sebesar 70,5 persen.

Sedangkan, pada catatan hasil survei Hasanuddin Contact bekerjasama dengan Udayana Central pada tahun 2019, pelanggaran yang sering terjadi yakni tidak adanya tanda dilarang merokok di kawasan Tanpa Rokok, sebesar 77,9 persen. Sedangkan kepatuhan di dalam ruangan 11,8 persen dan terhitung sangat rendah. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

47 PLTS Diresmikan Presiden, 5.383 Rumah Tangga di Wilayah 3T Kini Nikmati Listrik Bersih

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Indonesia terus meningkatkan utilisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai langkah strategis dalam menghadirkan pemerataan energi di seluruh penjuru tanah air.

Terbaru, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) dan mitra swasta meresmikan operasional 47 PLTS yang tersebar di 47 desa pada 11 provinsi di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengembangan energi surya memiliki peran krusial dalam menjangkau wilayah yang selama ini belum teraliri listrik secara optimal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi, setiap kecamatan bisa swasembada energi, setiap kabupaten bisa swasembada energi, pulau-pulau terpencil akan punya energi, dan bisa swasembada desa-desa yang sangat terpencil, yang di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik,” ucap Presiden dalam peresmian 55 proyek EBT yang dipusatkan di PLTP Ijen, Bondowososo, Jawa Timur, Kamis, 26 Juni 2025.

Presiden pun mengapresiasi sinergi yang tejalin dalam pengembangan PLTS secara masif tersebut. Menurutnya langkah ini tidak hanya penting dalam mewujudkan swasembada energi tapi juga selaras dengan target Net Zero Emissions di tahun 2060.

“Kita akan mungkin jadi negara di dunia mungkin yang bisa menuju zero carbon emissions tepat pada waktu yang direncanakan.

Tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita bisa menghasilkan energi dengan memotong jalur-jalur logistik yang mahal inilah dampak daripada program besar kita,” tegas Presiden.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa proyek PLTS akan menjadi tulang punggung pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa yang belum terjangkau listrik.

“Tadi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 4-5 tahun, insyaallah desa-desa yang tidak ada listrik akan kita pasang listriknya lewat PLTS, kerja sama nanti swasta, PLN, sama negara.

Inilah kabar baik dalam rangka memberikan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang belum mendapatkan fasilitas listrik,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen penuh PLN dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi di wilayah 3T melalui pemanfaatan PLTS secara masif.

“Program ini bukan sekadar menghadirkan listrik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi global. Ini adalah bentuk gotong royong nasional untuk mewujudkan masa depan yang bersih, hijau, dan inklusif,” ujar Darmawan.

Ia menjelaskan bahwa 47 PLTS yang diresmikan hari ini memiliki total kapasitas 27,8 megawatt (MW) dan berhasil memberi akses listrik bagi 5.383 rumah tangga di 47 desa, yang tersebar di 11 provinsi seluruh Indonesia.

“Dulu, anak-anak belajar ditemani lampu minyak, layanan kesehatan terbatas, dan roda ekonomi desa berhenti saat malam tiba. Kini, listrik dari energi bersih mengubah segalanya, anak bisa belajar lebih lama, Puskesmas dapat melayani masyarakat dengan optimal, dan usaha rakyat tumbuh. Inilah keadilan energi.

PLN siap menjalankan visi Presiden menuju kemandirian energi lewat akselerasi energi terbarukan,” tutup Darmawan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel