Danny Pomanto Nobar Film Freeman Bersama Konsulat Australia

Published

3 tahun ago

24 Agustus 2023

Kitasulsel–MAKASSAR, — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengajak masyarakat khususnya anak muda sebagai generasi penerus untuk memperkuat tekad dalam menggapai tujuan dan cita-cita.

Hal itu diungkapkan usai menonton film pendek dokumenter berjudul Freeman bersama Konsulat Australia, Todd Dias di Anjungan Pantai Losari tepatnya Zona 1, F8 Makassar, Kamis (24/8/2023).

Film yang mengangkat kisah seorang atlet pelari wanita terkemuka Australia, Cathy Freeman yang berhasil memenangkan medali emas pertama dalam acara olahraga internasional pada tahun 1990 pada usia 16 tahun.

Dia sangat terkenal dengan pencapaiannya memenangkan medali emas di final 400 meter Putri di Olimpiade Sydney pada tahun 2000, yang menyatukan bangsa Australia.

“Kisah inspirasi ini dari Australia. Dimana sangat memberi inspirasi yang menembus batas. Nilainya bukan hanya perjuangan tapi tekad seorang perempuan yang tidak peduli berasal dari mana dan lahir dari mana tapi keinginannya untuk mencapai cita-citanya. Seperti saya, tidak pernah berfikir seorang anak lorong bisa menjadi Wali Kota,” ucapnya.

Kata Danny, setiap orang khususnya perempuan dan anak perempuan memiliki potensi luar biasa di dalam dirinya tinggal bagaimana cara mengolah potensi tersebut sehingga ada hasil yang terlihat.

Apalagi pada bidang olahraga. “Jangan berhenti mengejar mimpi. Olahraga memperkuat persaudaraan. Perempuan juga bisa menggapai mimpinya,” ujarnya.

Danny juga mengatakan film tersebut sejalan dengan tema F8 Makassar 2023 tahun ini yakni “Next Gen” yang artinya generasi penerus yang akan melanjutkan F8 Makassar dan membuatnya semakin lebih baik kedepannya. Karenanya, butuh tekad dan kemauan yang kuat sejak dini.

Danny pun berterima kasih kepada Konsulat Australia atas partisipasinya dalam pagelaran F8 Makassar.

“Australia negara sahabat. Terima kasih karena selalu berpartisipasi tiap tahun di F8 Makassar. Memberikan inspirasi kepada warga kota Makassar,” ungkapnya.

Senada dengan Konsulat Australia, Todd Dias mengungkapkan rasa hormat terbesarnya karena bisa berpartisipasi pada pagelaran F8 Makassar.

“F8 Makassar sangat keren dan luar biasa. Pencetus idenya juga sangat inspiratif yakni Wali Kota Makassar, Danny Pomanto,” pujinya.

Ia berharap F8 Makassar bisa memberikan dampak positif bagi warga Kota Makassar dan Australia bisa selalu mengambil bagian dari kegiatan tersebut.

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

8 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.