Proses Pembukaan F8, Nuansa Semangat Kemerdekaan HUT RI ke 78

Published

2 tahun ago

24 Agustus 2023

Kitasulsel—MAKASSAR, Proses Pembukaan Event Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8), diwarnai dengan semangat Kemerdekaan HUT RI.

Hal ini ditunjukkan dengan warna yang mendominasi yakni merah dan putih, dari seluruh tamu undangan maupun pengisi acara.

Selain itu, penarikan tali tambang, yang dibagi atas dua sisi yakni tali tambang pertama oleh tim Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Ketua Apeksi Bima Arya, dan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

Sedangkan sisi lainnya, tali tambang ditarik dengan penuh semangat oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, Pj Sekda Sulsel, Andi Muh Arsjad.

Dengan penuh semangat kedua tim menarik tali menjadikan Layar Phinisi Makassar Terkembang, memberi makna akan semangat, kekompakan dan kesiapan kota Makassar.

Berbarengan dengan terkembangnya Layar Phinisi Makassar, dibacakan pula sumpah Makassar, sebagai tempat lahirnya para petarung sejati, yang memegang teguh setiap kata dan perbuatan.

Kalau layar telah terkembang, kemudi telah terpasang, biarkan kemudi patah layar robek daripada biduk kembali surut ke pantai.

Selain itu, hadirnya Band asal Bandung, Band Cokelat yang membawakan lagu Bendera, menjadikan nuansa proses pembukaan F8 semakin penuh semangat kemerdekaan HUT RI.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

3 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.