Connect with us

Kemenpan RB-APEKSI Searah Reformasi Birokrasi, Danny Pomanto: Kinerja dan Dedikasi yang Utama

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA,– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengungkapkan gagasan yang sejalan dalam upaya reformasi birokrasi pemerintahan.

Bahwa birokrasi sebagai mesin pembangunan didesain untuk mampu menyelesaikan masalah rakyat. Makanya transformasi reformasi itu dilaksanakan dengan menyasar sektor sumber daya manusia, organisasi, hingga sistem dan budaya kerja.

Sejalan, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan ikhtiar dalam reformasi birokrasi itu mesti diikuti dengan kinerja dan dedikasi dalam bekerja.

Termasuk, wali kota dua periode ini mengarahkan agar para birokrat mesti terus mengupdate pengetahuannya. Usaha itu bagian dari kriteria keunggulan dalam aspek kinerja.

Lantaran pengetahuan kian berkembang detik demi detik di tengah era informasi saat ini.

Begitu juga dengan dedikasi atau loyalitas.

“Meningkatkan kinerja dengan terus belajar untuk mengupdate pengetahuan lalu ikhlas dalam pengabdian dan dedikasi itu menjadi kuncinya,” kata Danny Pomanto usai mengikuti diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF)-City Leaders Community bersama Menpan RB dan Apeksi di Menara Kompas, Jakarta, Jumat, (25/08/2023), kemarin.

Hingga kini, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyebut pihaknya terus berbenah dalam perwujudan reformasi birokrasi ini.

Sebagaimana mencari kualitas tenaga honorer yang sesuai dengan cita-cita di atas, seperti, mengadakan seleksi menggunakan sistem CAT.

Juga dengan seleksi wawancara bagi tenaga semisal sopir, pemadam kebakaran, penggali kubur untuk mendapatkan pegawai sesuai jumlah dan kapasitas yang dibutuhkan.

Menpan RB Azwar Anas melanjutkan bahwa di sisi hulu, pihaknya telah memperbaiki sistem rekrutmen ASN berdasarkan proyeksi kebutuhan dari instansi pembina.

Yang nantinya, kebutuhan rekrutmen akan disesuaikan dengan instansi terkait dan kebutuhan jangka panjang pegawai.

Sedangkan ada 2,3 juta pegawai honorer yang juga harus dicarikan solusi. Sebab pada 28 November 2023, tidak ada lagi tenaga honorer karena ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah sedang menyiapkan solusi yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang ASN. Yang pada prinsipnya, pemerintah tak melakukan pemutusan hubungan kerja massal pada pegawai non-ASN.

Untuk memastikan reformasi birokrasi bergulir, Anas menjelaskan proses bisnis layanan kepegawaian perlu dibenahi lebih dahulu. Segala prosedur yang panjang dan rumit untuk kenaikan pangkat, pensiun, atau pindah instansi disederhanakan.

Baru setelahnya, reformasi birokrasi yang lebih berdampak diterapkan dengan reformasi birokrasi tematik.

Indikator untuk penilaian reformasi birokrasi ditambah perubahan angka kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan program prioritas aktual Presiden seperti pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog, maupun digitalisasi administrasi pemerintahan.

“Ke depan, nggak boleh lagi (pemerintah) daerah mendapat penghargaan, tetapi angka kemiskinan di daerahnya masih tinggi,” ujar Anas.

Sementara itu, Ketua Umum Apeksi Bima Arya menuturkan ada kultur yang perlu diubah ketika ingin transformasi terjadi.

Dengan manajemen talenta, semua akan dinilai sesuai kompetensi, kapasitas, dan performa masing-masing. Semisal, ASN yang lebih senior harus siap untuk dipimpin kepala dinas yang bisa saja lebih junior.

Foto :Ketua Apeksi Bima Arya bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam acara YCC, Rakernas Apeksi di Tokka Tena Rata, beberapa waktu lalu.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Pendidikan Jadi Prioritas, Bupati Sidrap Tunjuk Sirajuddin sebagai Plt Kadis

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) bergerak cepat menyikapi kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasca pengunduran diri Faisal Sehuddin.

Bupati Sidrap, H. Syahruddin Alrif, secara resmi menunjuk Sirajuddin A, SP., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas tersebut.

Surat Keputusan (SK) penunjukan diserahkan langsung oleh Bupati Syahruddin pada Senin sore, 7 Juli 2025, di halaman Kantor Bupati Sidrap, sesaat setelah agenda penerimaan mahasiswa KKN dari Universitas Hasanuddin (Unhas).

Dalam sambutannya, Bupati Syahruddin menegaskan bahwa penunjukan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan program pendidikan di Sidrap.

Ia berharap Plt yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan berbagai agenda penting yang telah dirancang.

“Penunjukan ini bukan sekadar administratif, tapi ini bagian dari harapan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sidrap.

Mulai dari kompetensi guru, penguatan fasilitas sekolah, hingga inovasi dalam metode pengajaran, semua harus terus dipacu,” tegas Syahruddin.

Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan dengan para pemangku kepentingan, mulai dari guru, kepala sekolah, komite, hingga masyarakat luas. Menurutnya, kolaborasi adalah kunci utama untuk memajukan sektor pendidikan di daerah.

Sirajuddin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Pengalamannya di birokrasi pendidikan dinilai cukup matang untuk langsung memimpin dan menjalankan tugas-tugas strategis dinas.

Dalam keterangannya usai menerima SK, Sirajuddin menyatakan kesiapannya mengemban amanah tersebut.

“Insya Allah, amanah ini akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Saya siap bekerja keras sesuai arahan Bapak Bupati, demi mewujudkan Sidrap yang lebih baik dan sejahtera melalui sektor pendidikan,” ujar Sirajuddin. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel