Wali Kota Danny Pomanto, Kapolrestabes Makassar dan Masyarakat Nobar Indonesia vs Vietnam di Festival F8
Kitasulsel–MAKASSAR,– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Kapolrestabes Makassar Kombes Mokhamad Ngajib dan jajaran SKPD juga masyarakat Makassar menggelar nonton bareng atau nobar Indonesia vs Vietnam.
Nobar Partai final Piala AFF U-23 ini secara langsung digelar pada sela-sela acara Makassar Festival F8 di Anjungan Pantai Losari, Sabtu, (26/08/2023), malam.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto duduk berdampingan bersama Kapolrestabes juga Kadis Pariwisata Makassar Moh Roem. Di sekeliling mereka ada masyarakat Makassar yang juga ikut menonton.
Sesekali ratusan pengunjung ikut meneriakkan yel-yel untuk Indonesia. Danny pun begitu. Tangannya pun bertepuk saat pekikan Indonesia dinyanyikan.
Banyak momen di mana dirinya melantunkan semangat dan aplaus saat peluang-peluang emas tercipta. wali kota dua periode ini pun larut dalam suasana senang juga tegang setiap menit pertandingan.
Pria berlatar pendidikan arsitektur ini bahkan menonton timnas U-23 ini sampai selesai. Padahal pertandingan berlangsung selama 120 menit lantaran kedua tim tak mencetak gol di dua babak normal.
Tak terlihat lelah, Danny bersama ratusan warga Makassar tampak serius. Mereka menanti-nanti gol dari kaki-kaki pemuda Indonesia, namun sayang belum membuahkan hasil.
Satu-dua peluang dari penyerang timnas Indonesia, Ramadhan Sananta sempat membuat gemuruh di lokasi. Lantaran tendangan bebasnya mengenai mistar gawang.
Begitu juga dengan peluang emas lainnya. Hanya belum dapat dikonversi menjadi gol.
Keberuntungan belum berpihak pada timnas meski sudah melewati dua kali penambahan waktu. Lantaran tak ada gol tercipta maka permainan harus diakhiri dengan adu penalti. Sayangnya timnas Indonesia mesti mengakui keunggulan Vietnam melalui adu penalti.
Meski timnas menempati posisi runner up tak menyurutkan semangat masyarakat juga Danny dalam mendukung timnas.
Semua pengunjung F8 juga merasa senang dan menikmati fasilitas di festival termegah di Indonesia ini.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login