Tempo Apresiasi Pemkot Makassar dalam Pengembangan Digitalisasi

Published

2 tahun ago

29 Agustus 2023

Kitasulsel–JAKARTA, – Pengembangan digitalisasi pada masa pemerintahan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dengan beragam inovasi mendapatkan apresiasi dari media Tempo.

Ada lima kota di Indonesia yang mendapatkan apresiasi kategori pengembangan digitalisasi. Yakni, Tarakan, Medan, Malang, Makassar, dan Padang Panjang.

Kota Makassar bersama empat daerah lainnya dianggap berhasil menunjukkan pencapaian digitalisasi dalam berbagai hal.

Seperti pelayanan publik, pembayaran pajak, pemberdayaan ekonomi, hingga gerakan cinta rupiah melalui sistem pembayaran non-tunai.

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara Apresiasi Tokoh Indonesia yang digelar media Tempo di The Ritz Carlton Jakarta, Selasa (29/08/2023) malam.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh tiga menteri yakni Mendagri Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Wali Kota Danny Pomanto mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh media Tempo khususnya dalam langkah pemerintah kota mengembangkan sistem digitalisasi.

Apresiasi akan menjadi acuan dalam memicu dan memacu Pemkot Makassar untuk lebih baik dengan melahirkan inovasi-inovasi dalam hal digitalisasi.

Transformasi digitalisasi sudah dilakukan Pemkot Makassar sejak periode pertama Danny melalui penerapan Homecare dan Aplikasi Telemedicine yang memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan.

Dan saat ini, Pemkot Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah mengembangkan aplikasi Pakinta (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi) yang memudahkan masyarakat membayar pajak daerah secara non-tunai.

“Kota Makassar mendapat apresiasi khusus pada peningkatan pendapatan daerah dari digitalisasi,” kata Danny Pomanto.

“Jadi Makassar bersama empat kota lainnya mendapatkan penghargaan karena dengan digitalisasinya bisa memberi manfaat terutama dalam hal peningkatan pendapatan daerah,” tambahnya.

Danny Pomanto pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut bekerja keras dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju Rp2 triliun.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan ekspose media terhadap kinerja pemerintah daerah membantu kementerian dalam mengawasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Kategori-kategori yang masuk dalam apresiasi ini sangat berhubungan dengan apa yang kami evaluasi dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri,” kata Tito.

Apresiasi untuk pemerintah daerah ini bukan sebuah kompetisi. Namun demikian, Tempo mempertimbangkan berbagai indikator dan menggunakan data sekunder dari sejumlah lembaga.

Seperti Badan Pusat Statistis (BPS), data Indeks Masyarakat Digital Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pengecekan pada Indeks Elektronifikasi Transaksi Keuangan Daerah yang dilansir Bank Indonesia melalui kantor-kantor perwakilannya di berbagai daerah, dan berbagai sumber lainnya untuk mengetahui perkembangan kinerja pemerintah daerah.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

23 jam ago

21 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.