Danny Pomanto Dampingi KASAU-Danlanud Resmikan Baseops Baru Lanud Sulhas

Published

2 tahun ago

30 Agustus 2023

Kitasulsel–MAROS,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendampingi Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Benny Arfan meresmikan Baseops Lanud Sultan Hasanuddin (Sulhas), Rabu, (30/08/2023).

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menemani mulai dari penjemputan KASAU hingga peresmian kantor baru Lanud Sulhas itu.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (DISPENAU) Marsma TNI R. Agung Sasongkojati mengatakan Baseops ini berfungsi sebagai penerbangan militer juga pembuatan flight plan penerbangan dan latihan.

Selain itu dapat digunakan untuk briefing cuaca dan brief penerbangan.

Termasuk, sebagai ruang tunggu bagi penumpang dan awak pesawat. Tempat cargo yang dilengkapi dengan pemeriksaan X Ray dan keperluan angkutan barang logistik untuk kebencanaan dan sebagainya.

“Intinya kepentingan pertahanan dan penerbangan sipil,” katanya.

Jadi, tujuannya memiliki multifungsi yang mengatur kegiatan penerbangan bagi pangkalan udara.

Baseops pula bekerjasama dengan Baseops sipil Sulhas yang sama-sama mengatur penerbangan agar aman dan selamat.

Peresmian kantor Baseops Lanud Sulhas yang baru itu ditandai dengan pemencetan tombol bersama. Selain itu, juga ditandai dengan atraksi tiga pesawat jet di udara.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

8 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.