Danny Pomanto: Pesta Adat Je’ne-Je’ne Sappara Ibarat Menjaga Akar Pohon Kebudayaan
Kitasulsel–MAKASSAR,– Wali Kota Makasar Moh Ramdhan mengapresiasi pagelaran Pesta Adat Je’ne-Je’ne Sappara di Kecamatan Tarowang, Jeneponto.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan pesta adat itu ibarat upaya menjaga akar pohon kebudayaan sehingga selalu kuat dan lestari.
“Budaya itu seperti akar pohon. Jika pohon tanpa akar maka rawan tumbang. Maka sangat tepat jika panggung ini menjaga tradisi dan budaya di Tarowang,” kata Danny pada sela-sela acara di Rumah Adat Balang Loe Tarowang, Rabu, (30/08/2023).
Danny katakan, masyarakat tidak perlu menjadi orang lain tetapi tetaplah menjadi diri sendiri dengan menjaga dan menjunjung tinggi identitasnya.
Langkah itu, sejalan dengan apa yang dilakukannya pada Makassar F8. Di situ, pihaknya membuka seluas-luasnya ruang bagi budaya dan tradisi untuk dipertunjukkan.
“Kenapa saya buat F8? Itu karena saya ingin perlihatkan bahwa kebudayaan Sulsel jika disandingkan dengan dunia internasional maka kita tidak kalah. Maka banggalah dengan budaya kita,” ucapnya.
Wali kota dua periode ini juga mengungkapkan selamat kepada pemuda-pemudi yang menjadi finalis dalam acara yang dirangkaikan dengan Grand Final Pemilihan Taurungka-Taulolo Tarowang 2023.
Pria berlatar pendidikan arsitektur ini juga mengaku merasa terhormat karena dapat hadir bersilaturahmi dengan masyarakat dan pemangku adat.
Sementara itu, Pemangku Adat Tarowang Muh Arif Sonda Karaeng Kulle menyampaikan kekagumannya kepada Danny Pomanto karena menaruh perhatian besar pada kebudayaan.
Terutama, ingat dia, saat menghadiri pernikahan putri sulung Danny.
Dia mengakui, perlakuan dan nuansa kebudayaan pada momen itu begitu kuat.
“Dia tahu bagaimana memperlakukan para raja, pemangku adat. Dari penjemputan, pengantaran itu benar-benar seperti zaman kerajaan dahulu,” akunya.
Olehnya dia mengajak masyarakat agar lebih kenal dan cinta kepada Danny Pomanto. Hal itu agar aspek kebudayaan Sulsel berkembang dan terjaga.
Sedangkan, perihal asal usul pesta adat ini, ia menyebut, merupakan bagian dari hari kemenangan Kerajaan Tarowang pada zaman dahulu ketika menaklukkan jazirah selatan.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login