Pemkot Makassar Raih Penghargaan Infrastruktur Penunjang Fasilitas Publik Terbaik
Kitasulsel–JAKARTA – Berkat optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang fasilitas publik, Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan gemilang di panggung nasional dalam ajang “Gatra Apresiasi Infrastruktur Daerah Tahun 2023.
Acara prestisius yang diinisiasi Gatra Media Group (GMG) berlangsung di Soehanna Hall, The Energy Building SCBD, Jakarta Selatan pada Sabtu malam (30/8).
Pemerintah kota makassar mendapatkan penghargaan dalam kategori daerah dengan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Fasilitas Publik. Empat daerah lain juga menerima penghargaan dalam kategori yang sama, yakni Pemerintah Kabupaten Gowa, Kota Padang, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Pasuruan.
Penghargaan itu didapatkannya sebagai apresiasi terhadap upaya pemimpin daerah dalam merancang, membangun, dan memelihara fasilitas untuk membentuk pondasi bagi masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.
Beberapa indikator penilaian mencakup keindahan taman kota, kemudahan transportasi umum, kualitas jembatan, mobilitas berkelanjutan, keteraturan jalan raya, fasilitas olahraga dan perpustakaan yang baik, serta megahnya gedung-gedung publik. Penghargaan ini merupakan hasil dari riset mendalam yang melibatkan berbagai ahli dan pengamat di sektor infrastruktur.
GMG selaku penyelenggara penghargaan bergengsi tersebut, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah yang berhasil memanfaatkan infrastruktur sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh. Ansar menerima penghargaan ini, menunjukkan kebanggaan dan pengakuan atas upaya keras yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
“Dengan meraih penghargaan bergengsi ini, Pemerintah Kota Makassar semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kota yang berkomitmen untuk mendorong perkembangan infrastruktur dan fasilitas publik untuk menuju Makassar Kota Dunia,” ucapnya.
Penghargaan ini menjadi bukti konkret dari dedikasi Pemerintah Kota Makassar dalam memajukan kualitas hidup warga melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdampak positif.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login