Pemkot Makassar Raih Penghargaan Infrastruktur Penunjang Fasilitas Publik Terbaik
Kitasulsel–JAKARTA – Berkat optimalisasi pengembangan infrastruktur penunjang fasilitas publik, Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan gemilang di panggung nasional dalam ajang “Gatra Apresiasi Infrastruktur Daerah Tahun 2023.
Acara prestisius yang diinisiasi Gatra Media Group (GMG) berlangsung di Soehanna Hall, The Energy Building SCBD, Jakarta Selatan pada Sabtu malam (30/8).
Pemerintah kota makassar mendapatkan penghargaan dalam kategori daerah dengan Pengembangan Infrastruktur Penunjang Fasilitas Publik. Empat daerah lain juga menerima penghargaan dalam kategori yang sama, yakni Pemerintah Kabupaten Gowa, Kota Padang, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Pasuruan.
Penghargaan itu didapatkannya sebagai apresiasi terhadap upaya pemimpin daerah dalam merancang, membangun, dan memelihara fasilitas untuk membentuk pondasi bagi masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.
Beberapa indikator penilaian mencakup keindahan taman kota, kemudahan transportasi umum, kualitas jembatan, mobilitas berkelanjutan, keteraturan jalan raya, fasilitas olahraga dan perpustakaan yang baik, serta megahnya gedung-gedung publik. Penghargaan ini merupakan hasil dari riset mendalam yang melibatkan berbagai ahli dan pengamat di sektor infrastruktur.
GMG selaku penyelenggara penghargaan bergengsi tersebut, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah yang berhasil memanfaatkan infrastruktur sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh. Ansar menerima penghargaan ini, menunjukkan kebanggaan dan pengakuan atas upaya keras yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar.
“Dengan meraih penghargaan bergengsi ini, Pemerintah Kota Makassar semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kota yang berkomitmen untuk mendorong perkembangan infrastruktur dan fasilitas publik untuk menuju Makassar Kota Dunia,” ucapnya.
Penghargaan ini menjadi bukti konkret dari dedikasi Pemerintah Kota Makassar dalam memajukan kualitas hidup warga melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berdampak positif.
KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.
Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.
Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.
Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.
Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login