Sepekan, Pemkot Makassar Raih Empat Penghargaan Nasional

Published

3 tahun ago

31 Agustus 2023

Kitasulsel—JAKARTA – Beragam prestasi ditorehkan Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto bersama Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi.

Dalam sepekan, Pemkot Makassar bahkan memboyong empat penghargaan nasional sekaligus.

Pada 28 Agustus kemarin, Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi meraih penghargaan dari portal media Indonesia dream.co.id kategori Pemimpin Perempuan Berpengaruh.

Apresiasi itu diserahkan langsung Deputi V Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramdhawardani kepada Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi, di Hotel Aryaduta Menteng Jakarta.

Sehari setelah itu, pada 29 Agustus giliran Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang meraih penghargaan dari media Tempo.

Penghargaan tersebut diberikan karena Pemkot Makassar dinilai telah berhasil mengembangkan digitalisasi dalam mendorong peningkatan PAD.

Makassar satu dari lima kota yang mendapat apresiasi dari media Tempo. Empat kota lainnya adalah Tarakan, Medan, Malang, dan Padang Panjang.

Mendapat apresiasi dari media Tempo, Pemkot Makassar langsung menunjukkan eksistensinya tidak hanya di Indonesia tapi juga di kancah dunia.

Terbukti, Makassar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang diundang Asian Development Bank (ADB) sebagai pembicara dalam workshop perpajakan di Tokyo.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar Firma Pagarra di hadapan 10 negara peserta akan memaparkan aplikasi Pakinta atau Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi yang telah mampu mendongkrak peningkatan PAD.

Penghargaan selanjutnya diberikan Gatra Media Grup (GMG) dan diterima oleh Sekretaris Kota Makassar M Ansar, di Soehana Hall The Energy Building SCBD Jakarta Selatan pada 30 Agustus kemarin.

Pemkot Makassar mendapatkan penghargaan kategori Pengembangan Infrastruktur Penunjang Fasilitas Publik.

Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam merancang, membangun, dan memelihara fasilitas untuk membentuk pondasi bagi masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

Terakhir adalah Indonesia Awards 2023 kategori Outstanding Award For Integrated Initiative dari INews Media Grup untuk inovasi program Lorong Wisata.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Makassar Danny Pomanto di Jakarta Concert Hall INews Tower, 31 Agustus 2023.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merasa bangga dengan banyaknya raihan penghargaan yang diterima Pemkot Makassar.

“Tentunya ini memacu dan memicu pemerintah daerah untuk terus memberikan inovasi bagi masyarakatnya, juga memberikan dampak dan manfaat bagi sebuah pemerintahan dengan sebuah terobosan-terobosan baru,” kata Danny Pomanto.

Program Lorong Wisata bukan kali pertama meraih penghargaan. Pada Februari 2023 lalu, program ini meraih penghargaan Inovasi Membangun Negeri dari TV One.

Juga pada November 2022, program Lorong Wisata pernah meraih penghargaan Indonesia Smart Nation Awards (ISNA) kategori Inovasi Smart Branding Terbaik Kategori Kota.

Menariknya, Lorong Wisata yang dikembangkan Pemkot Makassar hingga saat ini sudah banyak dikunjungi. Tidak hanya wisatawan domestik tapi juga mancanegara.

Terakhir, Dubes Singapura Mr Kwok Fook Seng datang dan melihat langsung keunggulan Lorong Wisata Zurich yang terletak di Kompleks Dewi Kumala Sari Tamalanrea pada 3 Agustus lalu.

Mr Kwok Fook Seng bahkan memberi apresiasi bagaimana program yang diinisiasi Wali Kota Danny Pomanto ini mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

6 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.