Rapat Paripurna, Fatmawati Sampaikan Poin Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak
Kitasulsel–MAKASSAR, — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menghadiri Rapat Paripurna Pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2023/2024, Jumat (01/9/2023).
Rapat ini terkait penjelasan pimpinan Pansus Raperda Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Ada beberapa poin yang disampaikan Fatmawati dihadapan seluruh fraksi DPRD Kota Makassar.
Diantaranya, pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggungjawab bersama yang harus menjadi komitmen bersama sebagai implementasi dari Konvensi Hak Anak.
“Oleh karena itu, sejak periode awal kepemimpinan kami, sudah menetapkan komitmen terhadap kebijakan pembangunan yang berbasis hak anak melalui Visi Kota Makassar yang Inklusif, yaitu percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas yang Kuat untuk Semua,” ucapnya.
Fatmawati menyebutkan anak sebagai generasi penerus Bangsa, investasi masa depan, sehingga dibutuhkan kualitas tumbuh kembang anak yang baik dan berkualitas, sehingga kita bisa mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik pula.
Untuk mendapatkan kualitas tumbuh kembang anak yang baik, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak dan mengedepankan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Hal ini jelas dalam dokumen RPJMD melalui program ”Jagai Anakta” yang merupakan bagian dari visi bersama Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dalam memimpin Kota Makassar.
Sebuah upaya mitigasi sosial yang mendorong semua pihak memberi ruang tumbuh kembang anak dengan perlindungan yang maksimal dalam mendorong penciptaan ruang kreativitas dan partisipasi anak dalam pembangunan.
“Kita bisa lihat salah satu yang menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap kebijakan dengan diperolehnya kembali penghargaan Kota Layak Anak pada tahun 2023 ini yaitu pada level Nindya,” sebutnya.
Kota Layak Anak diharapkan dapat mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 sesuai dengan Dokumen Nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Dengan Ranperda ini, Fatmawati berharap kualitas penyelenggaraan KLA akan semakin baik melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh.
“Semoga dengan Ranperda KLA ini, kita bisa bersama membawa Kota Makassar pada level yang lebih tinggi dalam menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak,” harapnya.
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri bedah buku “Penebar Benih Kebangsaan” tentang sosok Pontjo Sutowo yang digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.
Dalam forum tersebut, Menag berbagi sejumlah kisah pribadi dan kilas balik pertemuannya dengan Pontjo Sutowo, tokoh yang tidak hanya dikenal sebagai pengusaha, tetapi juga seorang intelektual dengan visi kebangsaan yang luas.
Menurut Menag, Pontjo Sutowo mengajarkan tentang hal fundamental yang harus dikejar sebagai bangsa Indonesia, yakni kebermanfaatan ilmu dan karya bagi masyarakat.
“Seorang cendekiawan atau ilmuwan tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi bertanggung jawab agar keilmuannya berdampak positif bagi lingkungannya,” ungkap Menag, Selasa (16/9/2025).
Lebih jauh, Menag menuturkan bahwa di balik kiprahnya sebagai pebisnis, Pontjo adalah seorang intelektual sejati. Ia membentuk kelompok yang menghimpun cendekiawan dari berbagai latar belakang, baik Muslim maupun non-Muslim, sebagai wujud komitmennya pada keragaman intelektual.
Salah satu kontribusi penting Pontjo bagi PTIQ adalah inisiasinya dalam pembentukan Fakultas Kebudayaan. “Agama tanpa budaya tidak akan terasa indah. Sejarah Islam di Indonesia juga membuktikan hal ini, seperti Walisongo yang menyebarkan ajaran Islam melalui budaya lokal,” jelas Menag.
Menag juga menyinggung pandangan Pontjo terhadap Pancasila. Baginya, Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi juga simbol budaya, religi, dan nilai-nilai sosial bangsa Indonesia. “Pontjo melihat Pancasila sebagai melting point yang mampu menghimpun berbagai konfigurasi budaya di tanah air,” ujar Menag.
Pontjo Sutowo sendiri dikenal luas sebagai penggagas dan tokoh Festival Istiqlal. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pelaksana Festival Istiqlal 1991, dengan tujuan meningkatkan kesadaran umat Islam, serta menjadi Ketua Harian Festival Istiqlal pada periode berikutnya. Selain itu, Pontjo juga merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Qur’an (YPA), yang menaungi PTIQ Jakarta.
“Kiprah beliau memberi teladan bahwa ilmu, budaya, dan agama dapat menyatu untuk memperkuat jati diri bangsa,” tutup Menag. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login