Connect with us

Rapat Paripurna, Fatmawati Sampaikan Poin Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR, — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menghadiri Rapat Paripurna Pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2023/2024, Jumat (01/9/2023).

Rapat ini terkait penjelasan pimpinan Pansus Raperda Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Ada beberapa poin yang disampaikan Fatmawati dihadapan seluruh fraksi DPRD Kota Makassar.

Diantaranya, pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggungjawab bersama yang harus menjadi komitmen bersama sebagai implementasi dari Konvensi Hak Anak.

“Oleh karena itu, sejak periode awal kepemimpinan kami, sudah menetapkan komitmen terhadap kebijakan pembangunan yang berbasis hak anak melalui Visi Kota Makassar yang Inklusif, yaitu percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas yang Kuat untuk Semua,” ucapnya.

Fatmawati menyebutkan anak sebagai generasi penerus Bangsa, investasi masa depan, sehingga dibutuhkan kualitas tumbuh kembang anak yang baik dan berkualitas, sehingga kita bisa mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik pula.

Untuk mendapatkan kualitas tumbuh kembang anak yang baik, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak dan mengedepankan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Hal ini jelas dalam dokumen RPJMD melalui program ”Jagai Anakta” yang merupakan bagian dari visi bersama Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dalam memimpin Kota Makassar.

Sebuah upaya mitigasi sosial yang mendorong semua pihak memberi ruang tumbuh kembang anak dengan perlindungan yang maksimal dalam mendorong penciptaan ruang kreativitas dan partisipasi anak dalam pembangunan.

“Kita bisa lihat salah satu yang menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap kebijakan dengan diperolehnya kembali penghargaan Kota Layak Anak pada tahun 2023 ini yaitu pada level Nindya,” sebutnya.

Kota Layak Anak diharapkan dapat mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 sesuai dengan Dokumen Nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dengan Ranperda ini, Fatmawati berharap kualitas penyelenggaraan KLA akan semakin baik melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh.

“Semoga dengan Ranperda KLA ini, kita bisa bersama membawa Kota Makassar pada level yang lebih tinggi dalam menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Menag Nasaruddin Umar: Moderasi Nahdlatul Ulama Jadi Kunci Diterimanya Islam Indonesia di Dunia

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA– Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kekuatan utama Nahdlatul Ulama (NU) terletak pada karakter moderatnya yang mampu menjembatani peradaban Timur dan Barat. Hal ini disampaikan dalam momentum Halal Bihalal PB IKA PMII yang menjadi ajang konsolidasi strategis alumni dalam membaca arah kepemimpinan NU ke depan.

Menurut Menag, hubungan historis antara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan NU menjadi landasan kuat bagi alumni untuk turut berkontribusi dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

“Wajar jika Alumni PMII membahas dan mempersiapkan kepemimpinan NU ke depan, karena keduanya memiliki hubungan historis yang sangat dekat. NU dikenal sebagai paham yang tidak kekiri atau kekanan, tapi di tengah-tengah. Pemahaman wasathiyah inilah yang membuat NU diterima di Timur dan di Barat,” ujar Nasaruddin Umar.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi PMII sebagai salah satu rahim kaderisasi strategis NU. Secara historis dan ideologis, PMII tidak hanya menjadi basis reproduksi kepemimpinan, tetapi juga ruang dialektika intelektual yang menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman moderat ala Ahlussunnah wal Jamaah.

Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan Nasaruddin Umar dinilai mencerminkan model kepemimpinan intelektual yang mengakar sekaligus progresif. NU di era kontemporer dituntut untuk mengintegrasikan kapasitas keilmuan, pengalaman birokrasi, dan kedalaman spiritual dalam satu kesatuan kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Salah satu capaian konkret yang menegaskan orientasi global tersebut adalah pengembangan program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI). Program ini tidak hanya mencetak ulama dengan basis keilmuan yang kuat, tetapi juga berwawasan internasional melalui kemitraan strategis dengan berbagai institusi global seperti Universitas Al-Azhar, University of California Riverside (UCR), dan Hartford International University (HIU).

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa narasi Islam moderat Indonesia tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga memiliki daya tawar di panggung global. NU, melalui kepemimpinan yang inklusif dan progresif, dinilai mampu tampil sebagai representasi Islam rahmatan lil ‘alamin yang diterima lintas peradaban.

Sementara itu, kegiatan Halal Bihalal PB IKA PMII yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan menteri kabinet menjadi ruang konsolidasi penting dalam memperkuat sinergi alumni. Forum ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum strategis untuk membaca arah kepemimpinan NU ke depan di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Dengan fondasi wasathiyah yang kokoh, jejaring kader yang luas, serta kepemimpinan intelektual yang progresif, NU dinilai memiliki modal sosial dan kultural yang besar untuk terus memainkan peran strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

Continue Reading

Trending