Fatmawati Rusdi Tinjau Wilayah Kekeringan di Kecamatan Ujung Tanah
Kitasulsel–MAKASSAR, – Dampak kekeringan mulai dirasakan warga Kota Makassar, sulitnya mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi melakukan peninjauan ke titik wilayah berdampak kekeringan yakni di Kecamatan Ujung Tanah, Sabtu (02/09/2023).
Fatmawati Rusdi, secara langsung menemui warga dan menanyakan kisaran kebutuhan air bersih harian mereka, agar dapat didistribusikan oleh pihak PDAM.
Didampingi oleh Direktur Umum PDAM Makassar, Indira Mulyasari, melakukan distribusi air bersih di sejumlah titik di kota Makassar.
“Kita berharap kekeringan ini akan segera berlalu, bukan hanya Makassar, beberapa daerah lainnya pun merasakan hal yang sama, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar apa yang dirasakan saudara kita dapat lebih ringan,” ujarnya.
Indira Mulyasari dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa saat ini PDAM telah menerima titik-titik wilayah yang membutuhkan suplai air bersih, yakni di 66 titik se kota Makassar.
Lurah Camba Berua, Ahmad Irianto menyampaikan bahwa untuk daerah wilayahnya terdiri dari 1.021 KK, yang terbagi dalam 4 RW, dan hampir merata merasakan kesulitan air bersih.
“Dari 18 RT, hanya sekitar 4RT yang masih mendapatkan air bersih, sedangkan lainnya dapat dikatakan dalam sebulan ini merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengharuskan membeli air bersih jerigen. Dengan pendistribusian dari PDAM tentunya akan sangat membantu warga,” ujarnya.
Sesuai permintaan warga, untuk wilayah Kelurahan Camba Berua, akan didistribusikan air bersih sebanyak 4 tangki, dengan debit air 5 kubik setiap harinya.
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login