Fatmawati Rusdi Tinjau Wilayah Kekeringan di Kecamatan Ujung Tanah

Published

3 tahun ago

2 September 2023

Kitasulsel–MAKASSAR, – Dampak kekeringan mulai dirasakan warga Kota Makassar, sulitnya mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi melakukan peninjauan ke titik wilayah berdampak kekeringan yakni di Kecamatan Ujung Tanah, Sabtu (02/09/2023).

Fatmawati Rusdi, secara langsung menemui warga dan menanyakan kisaran kebutuhan air bersih harian mereka, agar dapat didistribusikan oleh pihak PDAM.

Didampingi oleh Direktur Umum PDAM Makassar, Indira Mulyasari, melakukan distribusi air bersih di sejumlah titik di kota Makassar.

“Kita berharap kekeringan ini akan segera berlalu, bukan hanya Makassar, beberapa daerah lainnya pun merasakan hal yang sama, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar apa yang dirasakan saudara kita dapat lebih ringan,” ujarnya.

Indira Mulyasari dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa saat ini PDAM telah menerima titik-titik wilayah yang membutuhkan suplai air bersih, yakni di 66 titik se kota Makassar.

Lurah Camba Berua, Ahmad Irianto menyampaikan bahwa untuk daerah wilayahnya terdiri dari 1.021 KK, yang terbagi dalam 4 RW, dan hampir merata merasakan kesulitan air bersih.

“Dari 18 RT, hanya sekitar 4RT yang masih mendapatkan air bersih, sedangkan lainnya dapat dikatakan dalam sebulan ini merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengharuskan membeli air bersih jerigen. Dengan pendistribusian dari PDAM tentunya akan sangat membantu warga,” ujarnya.

Sesuai permintaan warga, untuk wilayah Kelurahan Camba Berua, akan didistribusikan air bersih sebanyak 4 tangki, dengan debit air 5 kubik setiap harinya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kunjungi Sidrap, Kepala BPS RI Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Sulsel Capai 7,71 Persen

Published

6 menit ago

12 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP –– Kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kamis, 12 Maret 2026, menjadi momentum untuk melihat langsung aktivitas ekonomi riil yang mendorong pertumbuhan daerah tersebut.

Dalam kunjungannya, Amalia menjelaskan bahwa Sidrap mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan, yakni mencapai 7,71 persen. Angka tersebut menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang sangat baik dibandingkan kabupaten lainnya di provinsi tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sidrap terutama ditopang oleh sektor pertanian serta industri pengolahan hasil pertanian. Kedua sektor ini menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi daerah.

“Dari pertumbuhan 7,71 persen tersebut, yang menjadi pendorong utamanya adalah sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian. Ini menunjukkan kekuatan kompetensi daerah yang perlu terus didorong ke depan,” ujar Amalia.

Ia menambahkan, capaian tersebut sudah sangat dekat dengan angka 8 persen, yang menjadi target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurutnya, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sektor-sektor produktif.

Amalia menegaskan bahwa data yang dirilis oleh BPS merupakan hasil pencatatan berdasarkan fakta di lapangan. Karena itu, Sidrap dinilai sebagai salah satu daerah yang menarik untuk diamati secara langsung sebagai contoh pertumbuhan ekonomi yang kuat di tingkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan bahwa peran BPS bukan menjalankan program pembangunan, melainkan menghasilkan data statistik yang berkualitas, bermakna, dan berdampak. Data tersebut kemudian dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan.

BPS Kabupaten Sidrap, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan bupati, untuk memberikan berbagai insight berbasis data mengenai langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pembangunan sosial.

“BPS bertugas menghasilkan statistik yang bermakna, berdampak, dan berkualitas. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun daerah berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Ia berharap sinergi antara BPS dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat sehingga pembangunan di Sidrap maupun secara nasional dapat berjalan lebih terarah dan berbasis pada informasi yang akurat.