Kementan RI Beri Bantuan Bibit Cabai, Fatmawati Rusdi : Terima Kasih Sudah Dukung Pengembangan Lorong Wisata
Kitasulsel–MAKASSAR, — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menghadiri jalan santai Tani On Stage yang digelar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, di Anjungan Pantai Losari, Minggu (03/9/2023).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kota Makassar dan beberapa bupati dan wakil bupati di Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi membahas terkait Lorong Wisata Kota Makassar yang tahun ini bertambah jumlahnya menjadi sekitar 2.000 lorong. Dari tahun sebelumnya hanya 1.096 lorong.
Peningkatan tersebut sesuai target Pemerintah Kota Makassar satu tahun seribu lorong.
Tak lupa ia juga berterima kasih kepada pihak Kementan RI karena selama ini telah memberikan dukungan dan apresiasi kepada Lorong Wisata.
“Tak henti-hentinya kita ganggu dirjen hortikultura, perkebunan. Melalui program Longwis ini pak Mentan, kita bisa memenuhi pangan keluarga, lahan-lahan bisa kita manfaatkan untuk hasil tani,” ucap Fatmawati.
Pada kesempatan yang sama, Fatmawati Rusdi tak lupa berterima kasih karena telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian berupa bibit cabai sebanyak 1 juta Polybag.
“Alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya. Saya dengan tadi kita dapat bantuan 1 juta bibit cabai. Sekedar penyampaian pak Mentan kegiatan Lorong Wisata melibatkan 2.000 Kelompok Wanita Tani (KWT),” sebutnya.
Sementara, Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengatakan kesehatan itu yang utama. Makan hasil pertanian jauh lebih menyehatkan.
“Tentunya kita pilih sehat. Kita makan hasil olahan pertanian sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan kita khususnya warga Makassar, Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Jalan Santai On Stage ini mengangkat tema “Jago Pertanian dan Kokoh Bangsa” diikuti oleh ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Tak hanya jalan santai, kegiatan ini juga ada sesi talk show dengan pelaku usaha perkebunan, peternakan dan usaha tanaman pangan. Serta banyak doorprize yang disediakan seperti sepeda gunung, listrik dan tiket umroh.
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login