Connect with us

Momentum Hari Keluarga Nasional, Danny Pomanto: Penyuluh KB Ujung Tombak Zero Stunting

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terus berupaya mewujudkan Makassar Zero Stunting 2024.

Danny Pomanto mengatakan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 menjadi momentum perkuatan menuju Zero Stunting.

Apalagi penanganan stunting bukan menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) semata, tetapi juga seluruh pihak.

Baik itu Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, hingga masyarakat. Khususnya para orang tua dalam memerhatikan tumbuh kembang anak.

“Marilah di Hari Keluarga Nasional ke-30 ini kita satukan kekuatan menuju zero stunting, dan saya berharap Makassar adalah kota pertama yang bisa mencapai zero stunting,” kata Danny Pomanto dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional di Anjungan Toraja-Mandar, Senin (4/09/2023).

Dengan beragam program yang dimiliki Pemkot Makassar, mulai dari branding Kota Makan Enak hingga Lorong Wisata Danny Pomanto optimistis Makassar bisa menuju zero stunting.

Terlebih Danny baru saja melantik bapak dan ibu asuh anak stunting dari seluruh OPD. Ada juga program satu anak stunting satu warung.

“Saya juga akan melibatkan pihak swasta, kalau kita berbagi seperti itu, Insya Allah dalam waktu yang tidak lama bahkan tidak cukup satu tahun kita bisa zero stunting,” ujarnya.

Danny Pomanto pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut bekerja sama mewujudkan Makassar menuju zero stunting. Khususnya kepada para penyuluh KB.

Apalagi menurutnya, penyuluh KB merupakan ujung tombak penanganan stunting. Sehingga ia menitip pesan kepada para penyuluh untuk menyinergikan program Jagai Anakta’ dengan penanganan stunting.

“Makassar masih jauh lebih baik dari yang lain. Laporan dinas itu 3,7%, kita bukan bicara angka tapi kenyataan di lapangan kalau kita tidak ingin anak-anak kita stunting,” tutur Danny Pomanto.

Plt Kepala Dinas PPKB Makassar Syahruddin menyampaikan terima kasih kepada penyuluh KB dan kader yang telah membantu pemerintah dalam capaian program penanganan stunting.

Dalam penanganan stunting, Dinas PPKB telah melakukan banyak hal. Salah satunya dengan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di 153 kelurahan.

“Dengan harapan kita semua dinas terkait akan bersama kita membangun Makassar melalui Kampung Berkualitas,” ucap Syahruddin.

Program lain, yakni membentuk Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan peresmian mobil operasional peduli stunting.

“Saat ini ada 3,7% anak stunting di Makassar, ini yang akan kita bagi habis untuk mempercepat penurunan angka stunting,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Parah! BBM Subsidi Tanete Diduga Dikorupsi Modus Pelangsiran, Warga Antre Tanpa Hasil

Published

on

KITASULSEL —SIDRAP — Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di wilayah Tanete. Seorang pelaku berinisial IL disebut-sebut mengalirkan solar dan pertalite dalam jumlah besar ke Morowali, memicu kelangkaan di tingkat lokal dan keresahan warga.

Keluhan masyarakat kian menguat dalam beberapa pekan terakhir. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan rutin, bahkan tidak sedikit warga yang pulang tanpa mendapatkan jatah BBM subsidi.

“Sekarang bukan lagi soal antre lama, tapi sering sudah habis sebelum kami dapat. Ini sangat menyulitkan,” ungkap salah seorang warga dengan nada kesal.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas pelangsiran tersebut diduga berlangsung sistematis dan berulang. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat setempat justru diduga dialihkan ke luar daerah dengan volume signifikan.

Situasi ini berdampak langsung pada sektor ekonomi kecil. Pengguna kendaraan roda dua hingga pelaku usaha mikro menjadi pihak paling terdampak akibat terbatasnya akses terhadap pertalite.

“Kalau begini terus, usaha kecil bisa lumpuh. Kami bergantung pada BBM subsidi untuk operasional harian,” keluh warga lainnya.

Tak hanya merugikan secara ekonomi, dugaan pengiriman BBM subsidi lintas daerah ini juga dinilai berpotensi melanggar aturan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat pun mempertanyakan lemahnya pengawasan di lapangan.

Warga mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera turun tangan. Mereka meminta adanya penelusuran menyeluruh terhadap dugaan praktik ilegal tersebut, termasuk jaringan distribusi yang terlibat.

“Jangan sampai ada pembiaran. Ini menyangkut hak masyarakat kecil,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan pelangsiran oleh IL. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah dan aparat terkait segera memperketat pengawasan distribusi BBM agar kelangkaan tidak terus berulang dan keadilan distribusi bisa dirasakan oleh warga Tanete.

Continue Reading

Trending