Bachtiar Resmi Jabat PJ Gubernur Sulsel

Published

3 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—Makassar—Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Bachtiar, M.Si., resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Shasana Bhakti Praja, Lantai 3 Gedung C, Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Bachtiar dilantik bersama sembilan Pj Gubernur lain. Ke Sembilan Pj Gubernur yang dilantik bakal bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 74/P tahun 2023 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur.

Pelantikan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly serta Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Diketahui, sembilan Pj Gubernur tersebut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah rapat Tim Penilai Akhir (TPA) pada Kamis (31/8). Kesembilan penjabat itu dipilih untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 5 September 2023.

Sementara Bahtiar Baharuddin dilantik untuk menggantikan Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatannya sebagai gubernur Sulsel telah berakhir.

Setelah dilantik, Bahtiar akan melaksanakan tugasnya sebagai Pj Gubernur Sulsel mulai 5 September 2023 hari ini. Bahtiar lahir di Bone pada 16 Januari 1973. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, Alumni STPDN tahun 1995 ini, adalah Kepala Pusat Penerangan Kemendagri pada tahun 2018.

Di Kemendagri, Bahtiar dikenal sebagai sosok pejabat yang dekat dengan kalangan LSM dan Pers. Dia juga pernah terlibat dalam penggodokan beberapa Undang-Undang di DPR yang terjkait dengan pemerintahan.

Sementara, rekam jejak rekam Bahtiar di pemerintahan cukup panjang. Ia pertama kali menjabat sebagai Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2010. Adapun jabatan yang pernah didudukinya sebagai berikut:

• Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);

• Kabag Perundang-Undangan, Sesditjen Polpum (2015);

• Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);

• Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);

• Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);

• Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019);

• Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);

• Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020);

• Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (2023).

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BRIN Jajaki Pengembangan Pusat Riset Pengelolaan Rawa di Sidrap

Published

4 menit ago

14 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Sidrap – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjajaki peluang pengembangan pusat riset pengelolaan rawa di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Langkah awal tersebut ditandai dengan audiensi tim Pusat Kolaborasi Riset Rawa di Kawasan Wallacea BRIN bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo Kendari dengan Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, Selasa (14/7/2026).

Audiensi berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Sidrap dan dihadiri jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rombongan dipimpin Dr. Triyono, yang menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi riset antara BRIN, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan kajian ilmiah berbasis potensi wilayah.

Menurutnya, Kabupaten Sidrap memiliki kawasan rawa yang strategis, khususnya di sekitar Danau Sidenreng, sehingga dinilai layak menjadi salah satu lokasi pengembangan pusat studi dan riset pengelolaan rawa di kawasan Wallacea.

“Melalui kolaborasi ini kami ingin membantu pemerintah daerah menyiapkan pusat studi yang berfokus pada potensi wilayah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan menyelaraskan program kerja sekaligus membangun sinergi riset di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya terkait pengelolaan ekosistem rawa,” ujar Dr. Triyono.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BRIN bersama LPPM Universitas Halu Oleo yang memilih Kabupaten Sidrap sebagai salah satu daerah pengembangan kolaborasi riset.

Ia menilai kerja sama tersebut akan memberikan manfaat besar dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data ilmiah dan hasil penelitian.

“Kami menyambut baik rencana kolaborasi ini. Pemerintah Kabupaten Sidrap siap mendukung pelaksanaan riset dan bersinergi dengan BRIN maupun perguruan tinggi. Kami juga berharap mendapat petunjuk dan arahan mengenai berbagai hal yang perlu dipersiapkan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Nurkanaah.

Usai audiensi, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke Kecamatan Wattang Sidenreng untuk meninjau kawasan rawa di sekitar Danau Sidenreng. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari proses identifikasi awal potensi wilayah yang akan dijadikan objek kajian dalam pengembangan pusat riset pengelolaan rawa di kawasan Wallacea.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap pengembangan pusat riset pengelolaan rawa tidak hanya menghasilkan inovasi dan rekomendasi ilmiah bagi pelestarian ekosistem, tetapi juga mampu mendukung sektor pertanian, perikanan, serta pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.