Bachtiar Resmi Jabat PJ Gubernur Sulsel

Published

2 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—Makassar—Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Bachtiar, M.Si., resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Shasana Bhakti Praja, Lantai 3 Gedung C, Kemendagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Bachtiar dilantik bersama sembilan Pj Gubernur lain. Ke Sembilan Pj Gubernur yang dilantik bakal bertugas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dengan hormat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 74/P tahun 2023 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur.

Pelantikan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly serta Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Diketahui, sembilan Pj Gubernur tersebut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah rapat Tim Penilai Akhir (TPA) pada Kamis (31/8). Kesembilan penjabat itu dipilih untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir 5 September 2023.

Sementara Bahtiar Baharuddin dilantik untuk menggantikan Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatannya sebagai gubernur Sulsel telah berakhir.

Setelah dilantik, Bahtiar akan melaksanakan tugasnya sebagai Pj Gubernur Sulsel mulai 5 September 2023 hari ini. Bahtiar lahir di Bone pada 16 Januari 1973. Sebelum menjabat sebagai Dirjen Polpum Kemendagri, Alumni STPDN tahun 1995 ini, adalah Kepala Pusat Penerangan Kemendagri pada tahun 2018.

Di Kemendagri, Bahtiar dikenal sebagai sosok pejabat yang dekat dengan kalangan LSM dan Pers. Dia juga pernah terlibat dalam penggodokan beberapa Undang-Undang di DPR yang terjkait dengan pemerintahan.

Sementara, rekam jejak rekam Bahtiar di pemerintahan cukup panjang. Ia pertama kali menjabat sebagai Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2010. Adapun jabatan yang pernah didudukinya sebagai berikut:

• Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);

• Kabag Perundang-Undangan, Sesditjen Polpum (2015);

• Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);

• Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);

• Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);

• Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019);

• Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);

• Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020);

• Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (2023).

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Dorong Sinergi BKMT Perkuat Pembinaan Keagamaan, Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan

Published

6 jam ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Selasa, 16 September 2025.

Audiensi ini menjadi ajang perkenalan sekaligus penyampaian program unggulan BKMT Sulsel, khususnya Kampung Thayyibah yang berfokus pada pembinaan keagamaan, penguatan pendidikan, ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosial berbasis masyarakat.

Ketua PW BKMT Sulsel, Andi Rosnani Smith Pabbola, menjelaskan pihaknya ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Kampung Thayyibah adalah bentuk nyata kontribusi BKMT Sulsel dalam memperkuat ketahanan keluarga muslimah dan peran perempuan dalam pembangunan sosial.

“Salah satunya kami ingin memperkenalkan program kerja BKMT, khususnya Kampung Thayyibah. Program ini berfokus pada pembinaan keagamaan, penguatan pendidikan, dan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan berbasis majelis taklim,” ujarnya.

Rosnani memaparkan, inisiasi Kampung Thayyibah telah berjalan sejak pertengahan tahun.

Sebagai langkah awal, telah dilaksanakan pelatihan bagi para pelaksana Kampung Thayyibah dari kabupaten/kota pada 5 Juli 2025 di Makassar, serta Kick Off Pencanangan Gerakan Seribu Masjid dan Kampung Thayyibah Digital pada 15 Juli 2025 di Kabupaten Barru.

Menurut Rosnani, BKMT Sulsel akan mengunjungi setiap kabupaten/kota untuk menyosialisasikan program Kampung Thayyibah.

Dukungan pemerintah menjadi kunci keberhasilan Kampung Thayyibah sehingga program ini bisa berkembang menjadi gerakan bersama masyarakat Sulsel.

“Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari Ibu Wagub. Nantinya pemerintah provinsi akan menginstruksikan kepada kabupaten/kota untuk mendukung program ini. Kampung Thayyibah juga bagian dari gerakan kami, yakni Muslimah Bergerak,” katanya.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program Kampung Thayyibah.

“Kami berharap program ini bisa menjadi model kehidupan Islami, di mana masyarakat hidup bersih, sehat, religius, dan harmonis sesuai tuntunan Islam,” ujarnya.

Fatmawati menekankan pentingnya integrasi program BKMT dengan agenda prioritas pemerintah daerah.

“Kampung Thayyibah perlu bersinergi dengan program pemerintah, mulai dari peningkatan gizi keluarga, penanggulangan stunting, pemberdayaan perempuan, hingga pengembangan ekonomi umat berbasis desa,” tegasnya.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda. Mereka perlu dilibatkan sejak awal agar program ini berkelanjutan lintas generasi.

“Kampung Thayyibah tidak hanya ruang bagi orang tua, tetapi juga wadah pembinaan remaja dan anak-anak agar terbiasa dengan nilai Qur’ani, kebersihan lingkungan, serta etika sosial,” jelas Fatmawati.

Selain itu, Wagub mengajak BKMT melibatkan berbagai pihak.

“Kami mendorong adanya kolaborasi multipihak, mulai dari PKK, tokoh agama, perguruan tinggi, hingga lembaga sosial. Bahkan, pemanfaatan teknologi digital juga penting agar Kampung Thayyibah dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.

Fatmawati menambahkan program ini harus berkelanjutan dan mandiri.

“Kampung Thayyibah harus memiliki program kemandirian, seperti pengelolaan kebun sehat, UMKM berbasis syariah, atau koperasi umat. Mekanisme evaluasi juga harus dibuat agar keberhasilan bisa direplikasi ke daerah lain,” kata Fatmawati.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Wagub Sulsel menyerahkan bantuan ratusan Alquran kepada BKMT Sulsel. (*)