Kitasulsel–BATAM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penataan ruang yang baik menjadi kunci dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurutnya, tata ruang yang terencana akan mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam menjalankan program prioritas nasional serta program di sektor pertanahan dan tata ruang di Provinsi Kepulauan Riau, yang berlangsung di Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (8/7/2026).

Menurut Bima, pengelolaan tata ruang harus dilakukan secara terintegrasi dengan koordinasi yang kuat antarpemangku kepentingan, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik lahan yang dapat menghambat pembangunan.

“Tentu tata ruangnya harus kita pastikan bisa terkendali, dan kita garap bersama-sama menjadi sumber pendapatan daerah,” ujar Bima Arya.

Ia menjelaskan, Kepulauan Riau merupakan provinsi yang didominasi wilayah perairan dengan luas daratan yang relatif terbatas. Namun demikian, Kepri memiliki potensi besar di berbagai sektor strategis, seperti industri manufaktur, perdagangan, kemaritiman, sumber daya alam, hingga pariwisata berbasis sejarah dan budaya.

Karena itu, menurutnya, pemanfaatan ruang daratan yang terbatas harus dirancang secara optimal agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

Bima mengungkapkan terdapat empat tantangan utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni degradasi lingkungan, kerentanan terhadap bencana, konflik tata ruang, serta tingginya arus masuk penduduk, khususnya di Kota Batam.

Ia menegaskan Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi II DPR RI akan memastikan seluruh regulasi daerah, termasuk perencanaan APBD, selaras dengan potensi dan tantangan yang dihadapi Kepulauan Riau.

“Kemendagri memastikan bahwa seluruh perda terkait dengan perencanaan APBD mempertimbangkan potensi dan tantangan tersebut. Regulasi-regulasi yang ada juga kami pastikan sinkron,” katanya.

Selain memiliki potensi ekonomi yang besar, Bima juga menyoroti kekayaan sejarah dan budaya Kepulauan Riau yang dinilai menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan daerah lain.

Ia mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membangun Museum Bahasa di Pulau Penyengat sebagai upaya memperkuat wisata sejarah sekaligus melestarikan warisan budaya Melayu. Pulau Penyengat dikenal sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Riau pada abad ke-19 dan tempat lahirnya Raja Ali Haji, tokoh penyusun pedoman bahasa Indonesia serta penulis Gurindam Dua Belas.

“Kemendagri bersama ATR/BPN dan Kementerian Pariwisata akan bersama-sama mendukung,” ungkapnya.

Selain wisata sejarah, Bima juga mendorong pengembangan sektor sport tourism di Kepulauan Riau. Menurutnya, Batam dan sejumlah daerah lainnya memiliki potensi besar menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga nasional maupun internasional yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya yakin Batam dan Kepri memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan sport tourism, mulai dari triathlon hingga maraton bertaraf internasional,” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan penataan ruang di Kepulauan Riau dapat semakin optimal sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.