Danny Pomanto Apresiasi DPRD Inisiasi Perda Kota Layak Anak

Published

3 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR, – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Layak Anak yang merupakan inisiasi DPRD Kota Makassar sementara digodok.

Agendanya sudah masuk pada Jawaban Fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Pendapat Wali Kota Makassar atas Penjelasan Pimpinan Pansus Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto hadir dalam Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2023/2023 DPRD Kota Makassar dan mendengar langsung pandangan fraksi, Senin (4/09/2023).

Usai mengikuti Rapat Paripurna, Danny Pomanto mengapresiasi pembentukan Ranperda Kota Layak Anak inisiasi DPRD Kota Makassar.

Menurutnya, inisiasi ini merupakan bentuk kerja sama yang baik eksekutif dan legislatif, dalam hal ini Pemkot Makassar dan DPRD.

“Perda Kota Layak Anak itu luar biasa inisiasi dari DPRD, inilah partner yang baik pemerintah,” kata Danny Pomanto.

Pemerintah kota memiliki beragam kebijakan berbasis pada hak-hak anak melalui visi Kota Makassar yang Inklusif.

Hal juga itu tertuang melalui program Jagai Anakta’, Semua Harus Sekolah, dan Sekolah Ramah Anak.

“Apa yang kita buat Jagai Anakta dasarnya cuma di RPJMD. Nah dengan adanya perda siapapun wali kotanya harus jalan ini,” ujar Danny Pomanto.

Sementara itu, sembilan fraksi DPRD Makassar telah memberikan tanggapannya terhadap Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Fraksi PDIP DPRD Makassar melalui juru bicara Al Hidayat Syamsu mengapresiasi pemerintah kota atas support dan kerja sama yang baik dalam menghadirkan jaminan pemenuhan hak-hak anak.

“Perlu ada perlindungan anak lewat perda penyelenggaraan kota layak anak,” singkat Al Hidayat Syamsu.

Program-program pemerintah kota seperti Jagai Anakta’, Semua Harus Sekolah, hingga Sekolah Ramah Anak merupakan upaya mitigasi sosial dalam mendorong semua pihak memberikan perhatian dan ruang tumbuh kembang anak dan perlindungan yang maksimal.

Fraksi PDIP mendorong agar ada tambahan digitalisasi dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Misalnya, aplikasi pengawasan anak secara digital. Jadi itu kontrol orang tua anak di sekolah dan dimanapun.

“Paling penting adalah kita mengamankan internet anak-anak kita di Kota Makassar,” tutupnya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Wabup Sidrap Paparkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Musrenbang Sulsel 2026

Published

2 menit ago

20 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Nurkanaah, memaparkan strategi dan program unggulan penanggulangan kemiskinan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (20/4/2026).

Musrenbang tematik tersebut mengusung agenda penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulsel tahun 2027. Kegiatan dipimpin Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mewakili Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi. Turut hadir para wakil bupati dan wakil wali kota selaku ketua TKPK di daerah masing-masing.

Dalam pemaparannya, Nurkanaah mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sidrap berhasil ditekan hingga mencapai 4,91 persen. Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi program pro-rakyat di bawah kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif.

“Penurunan ini didukung oleh peningkatan hasil pertanian, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga memaparkan sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya bantuan ternak itik bagi warga pesisir danau. Program ini memanfaatkan potensi lokal seperti eceng gondok dan ikan sapu-sapu yang diolah menjadi pakan.

“Langkah ini tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat,” ujar Nurkanaah.

Lebih lanjut, ia menekankan dampak sosial program tersebut, khususnya dalam memberdayakan perempuan dan ibu rumah tangga.

“Ketika suami mencari ikan, para istri kini memiliki aktivitas produktif melalui pengelolaan budidaya itik,” tambahnya.

Selain itu, Nurkanaah turut menyoroti program “Bermalam di Desa” yang dinilai efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membuka akses infrastruktur, terutama jalan desa.

Pemerintah Kabupaten Sidrap juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan kalangan pengusaha, dalam memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu.

Nurkanaah menegaskan komitmen Pemkab Sidrap untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

“Melalui forum ini, diharapkan lahir kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Nurkanaah mengikuti seluruh rangkaian agenda, mulai dari pemaparan kebijakan, diskusi kelompok lintas sektor, hingga penyusunan rencana aksi tahunan yang terintegrasi antardaerah.