Connect with us

Waspada Kemarau Ekstrim, Wali Kota Makassar Gelar Rakor Khusus Dampak El Nino

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ditengah makin banyaknya keluhan masyarakat Kota Makassar yang tidak mendapatkan suplai air bersih dari Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar terkhusus wilayah utara dan timur, membuat Wali Kota Makassar langsung menggelar Rapat Kordinasi dengan mengumpulkan seluruh SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Moh. Ramdhan Pomanto Wali Kota Makassar memimpin langsung Rakor didampingi oleh Wakil Wali Kota, para Asisten, dan Staf Ahli, bertempat di DP hall Jalan Amirullah, Senin (04/09/2023).

Wali Kota dalam pemaparannya menyampaikan bahwa saat ini kita butuh tindakan nyata, bukan hanya sekedar prihatin dan hanya menyampaikan wacana untuk penyelesaian masalah.

Seluruh SKPD harus ikut turun tangan membantu PDAM Makassar dalam melayani masyarakat yang saat ini sangat kesulitan air.

“Kita harus mendata berapa saat ini kebutuhan masyarakat akan air bersih, semua harus terlibat khususnya Camat dan Lurah yang wilayahnya ada yang tidak dapat air,” ucap Danny.

Wali Kota juga memerintahkan semua Camat untuk membantu mobilisasi pengantaran air ke masing-masing daerahnya dengan menggunakan mobil dump truck dan mengangkut tandon air berisi 5-6 meter kubik.

“Kalau kita sudah petakan kebutuhan masyarakat tiap hari tiap rumah atau By Name by Home, maka bisa dibagi berapa kali armada bisa bolak balik mengambil dan mengantar air ke rumah warga,” tuturnya lagi.

Ini yang bertanggung jawab adalah Camat dan Lurah dengan menunjuk penanggung jawab setiap lorong atau lokasi pengantaran.

“Jangan ada lagi laporan kalau kacau atau tidak teratur apalagi saling berebut karena sudah dihitung secara cermat berapa kebutuhan mereka, ini penting dan kita harus serius membahasnya,” tambah Danny.

Sementara itu Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Beni Iskandar melaporkan bahwa armada yang mereka miliki dan digunakan khusus untuk mengantar bantuan air bersih adalah 9 mobil tangki yang menjangkau daerah utara dan timur kota.

“Di utara kota saja lokasi yang terdaftar sudah ada 64 titik belum lagi yang di timur kota,” ujar Beni.

Selain ini, Beni juga melaporkan bahwa saat ini Perumda Air Minum Kota Makassar telah berkolaborasi dengan Damkar dan Brimob Polda Sulsel untuk membantu mengantar air ke Masyarakat.

“Memang sebaran pengantaran air ini makin meluas, jadi kami sangat apresiasi atas bantuan armada yang diberikan karena sangat membantu kami dalam perluasan jangkauan pengantaran air ke Masyarakat,” tambahnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Wabup Sidrap Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri dan Menkeu

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025). Rakor tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Nurkanaah mengikuti rakor secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya. Turut mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sidrap Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan, pemaparan realisasi pendapatan dan belanja daerah semula dijadwalkan awal Oktober, namun pelaksanaannya digelar bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Sebetulnya rencana di awal Oktober karena waktu itu Bapak (Purbaya) menjadi inspektur upacara HUT Bea Cukai, sehingga akhirnya kita laksanakan hari ini, 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Tito.

Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Keuangan. “Ini kebanggaan bagi kami bisa mendengar langsung arahan beliau, apalagi beliau dikenal sebagai media darling,” tambah Tito.

Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas.

“Untuk memastikan inflasi terkendali, pemerintah daerah perlu menjaga agar harga berbagai komoditas, terutama beras, tetap stabil,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, dengan inflasi yang terjaga rendah, keterjangkauan harga di berbagai wilayah akan lebih mudah dicapai.

“Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antardaerah semakin efisien. Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil,” tutup Purbaya.

Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27 persen atau senilai Rp949,97 triliun. Capaian ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 67,82 persen.

Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp770 triliun atau 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp817 triliun.

Sementara itu, Wabup Nurkanaah menyampaikan, kehadiran Pemkab Sidrap dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen mendukung langkah pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.

“Kita perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah agar pengendalian inflasi lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya usai rakor. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel