Waspada Kemarau Ekstrim, Wali Kota Makassar Gelar Rakor Khusus Dampak El Nino

Published

2 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—Makassar—Ditengah makin banyaknya keluhan masyarakat Kota Makassar yang tidak mendapatkan suplai air bersih dari Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar terkhusus wilayah utara dan timur, membuat Wali Kota Makassar langsung menggelar Rapat Kordinasi dengan mengumpulkan seluruh SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Moh. Ramdhan Pomanto Wali Kota Makassar memimpin langsung Rakor didampingi oleh Wakil Wali Kota, para Asisten, dan Staf Ahli, bertempat di DP hall Jalan Amirullah, Senin (04/09/2023).

Wali Kota dalam pemaparannya menyampaikan bahwa saat ini kita butuh tindakan nyata, bukan hanya sekedar prihatin dan hanya menyampaikan wacana untuk penyelesaian masalah.

Seluruh SKPD harus ikut turun tangan membantu PDAM Makassar dalam melayani masyarakat yang saat ini sangat kesulitan air.

“Kita harus mendata berapa saat ini kebutuhan masyarakat akan air bersih, semua harus terlibat khususnya Camat dan Lurah yang wilayahnya ada yang tidak dapat air,” ucap Danny.

Wali Kota juga memerintahkan semua Camat untuk membantu mobilisasi pengantaran air ke masing-masing daerahnya dengan menggunakan mobil dump truck dan mengangkut tandon air berisi 5-6 meter kubik.

“Kalau kita sudah petakan kebutuhan masyarakat tiap hari tiap rumah atau By Name by Home, maka bisa dibagi berapa kali armada bisa bolak balik mengambil dan mengantar air ke rumah warga,” tuturnya lagi.

Ini yang bertanggung jawab adalah Camat dan Lurah dengan menunjuk penanggung jawab setiap lorong atau lokasi pengantaran.

“Jangan ada lagi laporan kalau kacau atau tidak teratur apalagi saling berebut karena sudah dihitung secara cermat berapa kebutuhan mereka, ini penting dan kita harus serius membahasnya,” tambah Danny.

Sementara itu Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Beni Iskandar melaporkan bahwa armada yang mereka miliki dan digunakan khusus untuk mengantar bantuan air bersih adalah 9 mobil tangki yang menjangkau daerah utara dan timur kota.

“Di utara kota saja lokasi yang terdaftar sudah ada 64 titik belum lagi yang di timur kota,” ujar Beni.

Selain ini, Beni juga melaporkan bahwa saat ini Perumda Air Minum Kota Makassar telah berkolaborasi dengan Damkar dan Brimob Polda Sulsel untuk membantu mengantar air ke Masyarakat.

“Memang sebaran pengantaran air ini makin meluas, jadi kami sangat apresiasi atas bantuan armada yang diberikan karena sangat membantu kami dalam perluasan jangkauan pengantaran air ke Masyarakat,” tambahnya.

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

1 hari ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.