Waspada Kemarau Ekstrim, Wali Kota Makassar Gelar Rakor Khusus Dampak El Nino

Published

3 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—Makassar—Ditengah makin banyaknya keluhan masyarakat Kota Makassar yang tidak mendapatkan suplai air bersih dari Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar terkhusus wilayah utara dan timur, membuat Wali Kota Makassar langsung menggelar Rapat Kordinasi dengan mengumpulkan seluruh SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Moh. Ramdhan Pomanto Wali Kota Makassar memimpin langsung Rakor didampingi oleh Wakil Wali Kota, para Asisten, dan Staf Ahli, bertempat di DP hall Jalan Amirullah, Senin (04/09/2023).

Wali Kota dalam pemaparannya menyampaikan bahwa saat ini kita butuh tindakan nyata, bukan hanya sekedar prihatin dan hanya menyampaikan wacana untuk penyelesaian masalah.

Seluruh SKPD harus ikut turun tangan membantu PDAM Makassar dalam melayani masyarakat yang saat ini sangat kesulitan air.

“Kita harus mendata berapa saat ini kebutuhan masyarakat akan air bersih, semua harus terlibat khususnya Camat dan Lurah yang wilayahnya ada yang tidak dapat air,” ucap Danny.

Wali Kota juga memerintahkan semua Camat untuk membantu mobilisasi pengantaran air ke masing-masing daerahnya dengan menggunakan mobil dump truck dan mengangkut tandon air berisi 5-6 meter kubik.

“Kalau kita sudah petakan kebutuhan masyarakat tiap hari tiap rumah atau By Name by Home, maka bisa dibagi berapa kali armada bisa bolak balik mengambil dan mengantar air ke rumah warga,” tuturnya lagi.

Ini yang bertanggung jawab adalah Camat dan Lurah dengan menunjuk penanggung jawab setiap lorong atau lokasi pengantaran.

“Jangan ada lagi laporan kalau kacau atau tidak teratur apalagi saling berebut karena sudah dihitung secara cermat berapa kebutuhan mereka, ini penting dan kita harus serius membahasnya,” tambah Danny.

Sementara itu Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Beni Iskandar melaporkan bahwa armada yang mereka miliki dan digunakan khusus untuk mengantar bantuan air bersih adalah 9 mobil tangki yang menjangkau daerah utara dan timur kota.

“Di utara kota saja lokasi yang terdaftar sudah ada 64 titik belum lagi yang di timur kota,” ujar Beni.

Selain ini, Beni juga melaporkan bahwa saat ini Perumda Air Minum Kota Makassar telah berkolaborasi dengan Damkar dan Brimob Polda Sulsel untuk membantu mengantar air ke Masyarakat.

“Memang sebaran pengantaran air ini makin meluas, jadi kami sangat apresiasi atas bantuan armada yang diberikan karena sangat membantu kami dalam perluasan jangkauan pengantaran air ke Masyarakat,” tambahnya.

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

6 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.