Connect with us

Waspada Kemarau Ekstrim, Wali Kota Makassar Gelar Rakor Khusus Dampak El Nino

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ditengah makin banyaknya keluhan masyarakat Kota Makassar yang tidak mendapatkan suplai air bersih dari Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar terkhusus wilayah utara dan timur, membuat Wali Kota Makassar langsung menggelar Rapat Kordinasi dengan mengumpulkan seluruh SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Moh. Ramdhan Pomanto Wali Kota Makassar memimpin langsung Rakor didampingi oleh Wakil Wali Kota, para Asisten, dan Staf Ahli, bertempat di DP hall Jalan Amirullah, Senin (04/09/2023).

Wali Kota dalam pemaparannya menyampaikan bahwa saat ini kita butuh tindakan nyata, bukan hanya sekedar prihatin dan hanya menyampaikan wacana untuk penyelesaian masalah.

Seluruh SKPD harus ikut turun tangan membantu PDAM Makassar dalam melayani masyarakat yang saat ini sangat kesulitan air.

“Kita harus mendata berapa saat ini kebutuhan masyarakat akan air bersih, semua harus terlibat khususnya Camat dan Lurah yang wilayahnya ada yang tidak dapat air,” ucap Danny.

Wali Kota juga memerintahkan semua Camat untuk membantu mobilisasi pengantaran air ke masing-masing daerahnya dengan menggunakan mobil dump truck dan mengangkut tandon air berisi 5-6 meter kubik.

“Kalau kita sudah petakan kebutuhan masyarakat tiap hari tiap rumah atau By Name by Home, maka bisa dibagi berapa kali armada bisa bolak balik mengambil dan mengantar air ke rumah warga,” tuturnya lagi.

Ini yang bertanggung jawab adalah Camat dan Lurah dengan menunjuk penanggung jawab setiap lorong atau lokasi pengantaran.

“Jangan ada lagi laporan kalau kacau atau tidak teratur apalagi saling berebut karena sudah dihitung secara cermat berapa kebutuhan mereka, ini penting dan kita harus serius membahasnya,” tambah Danny.

Sementara itu Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Beni Iskandar melaporkan bahwa armada yang mereka miliki dan digunakan khusus untuk mengantar bantuan air bersih adalah 9 mobil tangki yang menjangkau daerah utara dan timur kota.

“Di utara kota saja lokasi yang terdaftar sudah ada 64 titik belum lagi yang di timur kota,” ujar Beni.

Selain ini, Beni juga melaporkan bahwa saat ini Perumda Air Minum Kota Makassar telah berkolaborasi dengan Damkar dan Brimob Polda Sulsel untuk membantu mengantar air ke Masyarakat.

“Memang sebaran pengantaran air ini makin meluas, jadi kami sangat apresiasi atas bantuan armada yang diberikan karena sangat membantu kami dalam perluasan jangkauan pengantaran air ke Masyarakat,” tambahnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.

Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.

Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.

Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.

Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.

Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.

Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.

Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.

Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.

“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel