Dispora Gali Potensi Pemuda lewat Iptek Soft Skill 2023

Published

3 tahun ago

6 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR — Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar melalui bidang pemberdayaan pemuda menggelar Pelatihan IPTEK SOFT SKILL 2023 yang dilaksanakan di Hotel Swiss Belll Losari Makassar. Selasa 5 September 2023.

IPTEK SOFT SKILL ini adalah kali kedua setelah sukses dilaksanakan tahun lalu.

Hadir dalam membuka acara tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar Andi Patiware B. Djemma mengatakan pengembangan iptek ini sangat penting untuk menggali potensi mereka sehingga kedepan lebih mampu mandiri dan kreatif.

“Jadi kami mau pemuda kita ini mengembangkan dasar iptek dan dan kita gali lagi, supaya adek-adek kita ini bisa mempunyai bekal yang lebih, karena mereka adalah generasi penerus, dimana kami mau mereka mempunyai potensi lebih mandiri, kreatif kedepan,” ungkap Ware sapaan akrabnya kepada Harian Disway Sulsel.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Dispora bekerjasama dengan Binar Academi. “Kerjasama dengan Binar Academi karena ini merupakan salah satu lembaga pelatihan IT terbaik yang ada di Indonesia, dimana foundernya salah satu yang mendirikan Gojek bersama Nadiem Makarim,” ungkap Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Makassar Muhammad Dasysyara Dahyar.

Pria yang sering disapa Dee Dahyar itu menilai pelatihan ini sangat penting bagi pemuda terutama yang ada di Kota Makassar, dimana pemuda yang memiliki skill akan menjadi bekal bagi dirinya dan menjadi penunjang karirnya di masa depan.

“Dari hasil riset kita memang, bahwa skill yang dibutuhkan kedepan itu adalah skill digital, yang mana Makassar boleh dibilang masih sangat jarang, jadi kita coba bahwa ini adalah salah satu profesi yang menjanjikan masa depan dan menjadi kebutuhan pemuda untuk menunjang karir dimasa akan datang,” ujar Dee Dahyar.

Lebih lanjut, Dee Dahyar menegaskan pelatihan Iptek merupakan amanat dari salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), dimana akan menjadi bekal bagi pemuda sekarang guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Pelatihan Teknologi & Informasi untuk pemuda ini juga merupakan amanat salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yang kita sadari bahwa kebutuhan akan talenta-talenta digital sangat dibutuhkan sekarang ini terlebih di masa yg akan datang dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya

Senada dengan itu Goverment Relation Manager Binar Academi Tigo berharap dengan adanya kolaborasi ini menjadikan pemuda Makassar melek akan teknologi.

Tigo menilai Sumber Daya Manusia adalah bagian dari fasilitator untuk menuju pengembangan industri 4.0 dan teknologi digital.

“Dengan kolaborasi dengan Binar Academi dengan Dispora Makassar, harapan kami agar pemuda khususnya di Makassar bisa melek akan teknologi dan juga akan digital,” tuturnya

“Teknologi kedepan akan sangat beririsan dengan sumber daya manusia, makanya kita menginginkan bahwa sdm salah satu fasilitator dalam pengembangan industri 4.0 kedepannya beserta teknologi digital,” tambahnya

Diketahui, Iptek Soft Skill digelar Selama tiga hari dan ada tiga tema yang berbeda yakni produk manajemen, User Interface dan User Experience (UIUE) dan data sains.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

22 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.