Perkuat Sinergitas, Camat Wajo Gelar Silaturahmi Bersama Tripika dan LPM Kecamatan Wajo
Kitasulsel—Makassar—Camat Wajo Hj. Hamna Faisal, S.T., M.M., bangun sinergitas bersama Tripika dan LPM dengan menggelar silaturahmi bersama, bertempat di RM Apong, Selasa (05/09/2023).
Camat Wajo Hj. Hamna Faisal, dalam sambutannya menyampaikan, pertemuan ini menjadi ajang diskusi dan koordinasi dengan berbagai langkah nyata dalam meningkatkan Kamtibmas yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat.
Hj. Hamna Faisal juga memberikan apresiasi terhadap Kapolsek Wajo Kompol Muh. Muhktari dan Danramil 1408-03/Kec. Wajo Mayor Inf Dewa Putu Gede, dalam pelaksanaan menjaga Kamtibmas di wilayah Kecamatan Wajo Kota Makassar.
Menurutnya kinerja Kapolsek dan Danramil beserta jajarannya, dalam menjaga ketertiban keamanan masyarakat serta respon cepat sehingga program pemerintah dapat berjalan baik di Kecamatan Wajo. Sehingga silaturahmi ini mencerminkan semangat kerja sama yang solid antara berbagai unsur.
“Saya sebagai Camat merasa sangat terbantu terkait di Wilayah, karena begitu ada permasalahan di masyarakat pak Kapolsek dan Pak Danramil beserta jaaran sudah ada di TKP, itu menandakan beliau cepat respon,” tutur Hj. Hamna Faisal.
Tripika tidak akan bisa berbuat maksimal tanpa ada dukungan dari masyarakat, karena keterlibatan masyarakat kunci suksesnya program pemerintah di Kecamatan Wajo. Maka dari itu diharapkan bersinegi wujudkan keamanan dan ketertiban, termasuk ketua RT RW adalah ujung Tombak pemerintah.
Olehnya itu, pertemuan ini dalam rangka membangun komitmen strategi percepatan mendukung upaya pencegahan dan penurunan angka Stunting di wilayah Kecamatan Wajo. Untuk memberikam penyuluhan kebutuhan kecukupan gizi, dan pembinaan tumbuh kembang anak dan ketahanan keluarga.
Sementara itu, Kapolsek Wajo memberikan imbauan agar orang tua selalu menjaga dan mengawasi anak-anak terutama dalam hal pergaulan, menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan, serta menjaga Kamtibmas.
Pada kesempatan itu Kompol Muh. Muhktari mengajak seluruh elemen masyarakat Wajo agar bersama sama menjaga memelihara keamanan dan ketertiban, imbuh Kapolsek Wajo Muh. Muhktari.
Danramil 1408-03/Kec. Wajo juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan membangun lingkungan yang harmonis dan melindungi masyarakat, tutur Dewa Putu Gede Danramil 1408-03/Kec. Wajo
Untuk diketahui bersama, turut hadir pada pertemuan silaturahmi tersebut diantaranya : para Lurah Se Kecamatan Wajo, PJU Polsek Wajo, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua Pj RW/RT dan LPM Kecamatan Wajo, membahas terkait Kamtibmas wilayah Kecamatan Wajo, kekeringan air dan stunting.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login