Tuan Rumah Forum ASEAN, Danny Pomanto Dampingi Mensos Tri Rismaharini Tinjau Sentra Wirajaya Makassar
Kitasulsel—Makassar—-MAKASSAR, – Kota Makassar lagi-lagi mendapatkan penghargaan menjadi tuan rumah ASEAN High-Level Forum (AHLF) on Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto secara khusus mendampingi Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini meninjau Sentra Wirajaya Makassar, di Jalan AP Pettarani, Rabu (6/09/2023).
Sentra Wirajaya Makassar rencananya menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan ASEAN High-Level Forum Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025 di Kota Makassar pada 9-13 Oktober 2023, mendatang.
“Ada banyak yang kita benahi, mulai dari taman sampai toilet karena kita mau ramah disabilitas,” singkat Mensos Tri Rismaharini.
Sementara Wali Kota Makassar Danny Pomanto siap mendukung event International tersebut. Khususnya dalam mempercepat pembenahan-pembenahan yang ada di Kawasan Sentra Wirajaya Makassar.
“Bu Mensos sendiri yang benahi tadi, dia mau bikin di Balai Sosial (Sentra Wirajaya Makassar) dan Benteng Fort Rotterdam. Beliau sendiri yang urus teknisnya, saya tinggal mendukung apa perintah bu Mensos,” kata Danny Pomanto.
Karena itu, ia siap menjadi tuan rumah ASEAN High-Level Forum Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2024. Terlebih lagi Kota Makassar tahun ini sudah menjamu banyak tamu dari berbagai negara.
Seperti menjamu marinir dari 35 negara pada event Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) Juni lalu, 16 negara di Makassar International Eight Festival and Forum (F8), dan ASEAN Architect Congress.
“Tahun ini kita banyak menjadi tuan rumah untuk event-event baik nasional maupun Internasional,” tutupnya.
Diketahui, forum ini akan diikuti AMMSWD Ministers, Badan Sektor ASEAN, Organisasi Penyandang Disabilitas, Pusat Studi Asean dan Pusat Studi Disabilitas Universitas di Indonesia, hingga sektor Swasta.
Forum ini bertujuan mengidentifikasi tantangan di kawasan dalam memperkuat pembangunan yang inklusif disabilitas, membahas rekomendasi konkrit serta rencana aksi mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025.
Memperkuat pembangunan dan kemitraan yang inklusif disabilitas, memberdayakan penyandang disabilitas dalam kewirausahaan, pemulihan dan membangun ketahanan.
Serta berkontribusi pada perumusan narasi inklusi disabilitas yang lebih kuat dalam visi komunitas pasca 2025.
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login