7 Negara Dijadwalkan Akan Ramaikan Makassar Open Softball Tournament
Kitasulsel–Makassar–Kejuaraan Makassar Open 2023 International Men and Women Softball Tournament kembali akan digelar. Rencananya, turnamen ini akan diikuti beberapa negara diantaranya Jepang, Philipina, Papua Nugini, New Zealand, Malaysia, Kanada, dan Indonesia.
Selain jadi magnet para atlet mancanegara, Makassar Open 2023 International Softball dinilai mampu meningkatkan sport tourism bagi Makassar, Sulawesi Selatan.
Agenda berskala internasional ini akan digelar selama delapan hari, 17-24 September mendatang di Lapangan Karebosi, Kota Makassar.
Ketua Umum Pengprov Perserikatan Baseball-Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Sulsel sekaligus Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan, Makassar Open 2023 ini kembali digelar setelah tiga tahun absen akibat pandemi.
Katanya, pertandingan ini sudah menjadi seri kejuaraan yang diakui oleh dunia. Olehnya itu, banyak atlet internasional yang akan hadir dalam ajang tersebut.
“Disambut baik oleh pemain dunia, dan mereka akan hadir menunjukkan skill terbaiknya,” ucap Danny di Hotel Karebosi Premier, Minggu (10/09/2023).
Danny juga akan mengajak para pelajar SD/SMP kota Makassar untuk hadir dalam pembukaan turnamen softball ini. “Agar generasi penerus kita juga bisa melihat langsung dan siapa tau kita menemukan bibit-bibit atlet softball selanjutnya,” ungkapnya.
Untuk turnamen softball 2023 ini ada 12 tim yang akan bertanding dimana ada 6 tim laki-laki dan 6 tim perempuan yang akan berpartisipasi.
Sementara itu Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto mengungkapkan kehadiran turnamen internasional ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi atlet-atlet Indonesia umumnya dan Makassar khususnya.
Menurut Ahmad Susanto, saat ini, Makassar fokus pada pembinaan dan penjaringan atlet-atlet agar bisa berprestasi pada kejuaraan-kejuaraan yang digelar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.
Dia juga menjelaskan usai kejuaraan internasional ini, kembali akan digelar turnamen softball Wali Kota Cup u-19. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login