Hadir Dalam Kundapil Legislator DPRD Kota Makassar,Ketua HNSI Kota Makassar:Sinergitas Yang Pro Kenelayan Kita Lanjutkan
Kitasulsel—Makassar—Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Makassar(HNSI)H Arsyad,H Bua Hadir dalam Kundapil anggota DPRD Kota Makassar H Ray Suryadi Arsyad S.IP Minggu Malam 10/09/2023.
Dalam pemaparannya Ketua HNSI Kota Makassar Menekankan pentingnya Sinergitas yang selama ini terjalin antara legislatif dengan kelompok nelayan terkhusus di pelelangan ikan potere makassar.
“Satu kesyukuran kita diutara kota ini memiliki perwakilan di DPRD Kota makassar adalah Sinergitas,Banyak hal yang tahun tahun kemarin terkendala,saat ini perlahan bisa terealisasi berkat Sinergitas dengan anggota dprd kita,Apalagi legislator kita ini adalah legislator asli anak utara,jelas H. Arsyad,H Bua.
Lebih lanjut tokoh masyarakat utara kota makassar yang dikenal sebagai pengusaha ikan ekspor ini menambahkan bahwa keberadaan legislator asli utara ini sangat membantu dalam peningkatan infrastruktur di pelelangan ikan potere makassar.
“Perlahan TPI Potere kita benahi sedikit demi sedikit,kita bersyukur lewat pokir pak dewan kita bisa pelan pelan memperindah tempat kita mengais rezeki ini,satu hal yang pasti Sinergitas yang baik yang terjalin selama ini dengan legislator kita akan lanjutkan untuk kepentingan bersama,ucapnya.
Diakhir pemaparannya ketua HNSI Kota makassar yang tak lain merupakan ayahanda dari legislator DPRD Kota Makassar H Ray Suryadi Arsyad ,S.IP Meminta agar Pengusaha ikan dan Nelayan untuk sama sama menjaga keberadaan pelelangan ikan Potere agar tetap bisa menjadi pelelangan ikan dengan infrastruktur yang lebih baik.
sementara itu legislator DPRD kota makassar dari Fraksi partai Demokrat H Ray Suryadi Arsyad S.IP dalam pemaparannya dihadapan ratusan warga perwakilan dari Kecamatan yang berada di dapil 2 kota makassar menekankan capaian yang telah berhasil di kawal dalam rangka memenuhi aspirasi warga.
”Banyak hal yang masih menjadi pekerjaan rumah kami sebagai anggota dewan di dapil 2 ini,yang paling mendesak adalah pemenuhan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di utara kota ini,sementara hal hal lain seperti pendidikan dan infrastruktur perlahan kita sudah mulai nikmati hasilnya,kedepan kita akan lebih fokus kepada hal hal yang menjadi kebutuhan dasar warga,tutup legislator dengan jargon Asli Utara ini.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login