7 Negara Dijadwalkan Akan Ramaikan Makassar Open Softball Tournament
Kitasulsel—MAKASSAR,- Kejuaraan Makassar Open 2023 International Men and Women Softball Tournament kembali akan digelar.
Rencananya, turnamen ini akan diikuti beberapa negara diantaranya Jepang, Philipina, Papua Nugini, New Zealand, Malaysia, Kanada, dan Indonesia.
Selain jadi magnet para atlet mancanegara, Makassar Open 2023 International Softball dinilai mampu meningkatkan sport tourism bagi Makassar, Sulawesi Selatan.
Agenda berskala internasional ini akan digelar selama delapan hari, 17-24 September mendatang di Lapangan Karebosi, Kota Makassar.
Ketua Umum Pengprov Perserikatan Baseball-Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Sulsel sekaligus Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan, Makassar Open 2023 ini kembali digelar setelah tiga tahun absen akibat pandemi.
Katanya, pertandingan ini sudah menjadi seri kejuaraan yang diakui oleh dunia. Olehnya itu, banyak atlet internasional yang akan hadir dalam ajang tersebut.
“Disambut baik oleh pemain dunia, dan mereka akan hadir menunjukkan skill terbaiknya,” ucap Danny di Hotel Karebosi Premier, Minggu (10/09/2023).
Danny juga akan mengajak para pelajar SD/SMP kota Makassar untuk hadir dalam pembukaan turnamen softball ini.
“Agar generasi penerus kita juga bisa melihat langsung dan siapa tau kita menemukan bibit-bibit atlet softball selanjutnya,” ungkapnya.
Untuk turnamen softball 2023 ini ada 12 tim yang akan bertanding dimana ada 6 tim laki-laki dan 6 tim perempuan yang akan berpartisipasi.
Sementara itu Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto mengungkapkan kehadiran turnamen internasional ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi atlet-atlet Indonesia umumnya dan Makassar khususnya.
Menurut Ahmad Susanto, saat ini, Makassar fokus pada pembinaan dan penjaringan atlet-atlet agar bisa berprestasi pada kejuaraan-kejuaraan yang digelar baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.
Dia juga menjelaskan usai kejuaraan internasional ini, kembali akan digelar turnamen softball Wali Kota Cup u-19
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login