Kapolda Sulsel Puji Danny Pomanto Pasang Ribuan CCTV di Makassar

Published

3 tahun ago

11 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,– Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menandatangani Nota Kesepahaman dalam menjaga ketertiban lalu lintas, keamanan masyarakat juga kondusifitas tahun politik.

MoU tentang Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Command Center ini merencanakan integrasi teknologi informasi antar Pemkot Makassar dengan Polda Sulsel dalam mewujudkan kondusifitas keamanan di Kota Makassar.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi menyampaikan apresiasinya terhadap Ramdhan Pomanto lantaran sudah banyak menempatkan cctv hingga di lorong-lorong.

“Pak wali ini luar biasa karena sudah menempatkan ribuan cctv. Dengan kerja sama integrasi jaringan IT antara Makassar dengan Polda maka itu saling mendukung untuk menciptakan ketertiban di masyarakat,” kata Irjen Pol Setyo di sela-sela meninjau War Room Balai Kota, Lt 10, Senin, (11/09/2023).

Dia katakan MoU ini sudah berjalan dan kali ini merupakan ketiga kalinya selama tiga tahun.

Pihaknya mengungkapkan upaya itu membuat Polda terbantu dengan baik dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan sekaligus mendukung ETLE yang terdeteksi mengalami penurunan dalam pelanggaran lalu lintas.

“Tentunya masyarakat diuntungkan karena tingkat kejahatan menurun. Membantu mengawasi tingkat eskalasi secara langsung, deteksi dini. Jadi bisa diantisipasi dengan baik. Efektivitas jaringan IT dan penempatan cctv ini sangat membantu,” ucapnya.

Termasuk mendukung ketertiban dalam agenda Pilpres juga Pilkada mendatang.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan perpanjangan kerja sama ini sudah dilakukan tiga kali.

Sembari bekerjasama, timnya juga memanfaatkan momentum ini untuk meminta saran-saran dari Pak Kapolda.

Apalagi, Pemkot Makassar, lanjut dia, tengah membuat War Room terbaru.

“Saya minta saran, misalnya cctv nya dipasang di jalur mana lagi, angelnya bagaimana, jadi kalau dipasang face recognize bisa langsung direlay ke Polda. Jadi antisipasi, reaksi, mitigasi bisa lebih cepat,” kata Danny di sela-sela mendampingi Kapolda.

Tentunya, ujar dia, langkah ini pula untuk menjaga stabilitas keamanan seiring agenda nasional; politik tahun depan.

“Jadi harus dijaga dan dimitgasi,” ujarnya.

Untuk War Room baru itu, dia menjelaskan fasilitasnya ialah teknologi paling baru atau 8K.

Memang tidak tanggung-tanggung. Pasalnya ia ingin pembangunan itu menjadi legacy meski nanti bukan lagi menjabat wali kota.

Ditambah lagi kebermanfaatannya masih panjang dengan garansi 100 ribu jam.

Begitupun dengan coveragenya.

Kini cctv sudah terpasang di 2.007 lorong wisata dari target 5 ribu lorong. Hal itu diharapkan agar semua sisi kota termonitor dengan baik.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap Terima Tim Verifikasi BNPB, Dorong Pembangunan Permanen Jembatan Bulu Cenrana

Published

9 jam ago

21 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menerima kunjungan Tim Verifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) usai melakukan verifikasi lapangan terhadap Jembatan Botto di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Selasa (21/7/2026).

Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk mendukung pembangunan jembatan permanen di wilayah tersebut.

Audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Sidrap dipimpin Analis Kebencanaan Ahli Muda BNPB, Muhammad Salman Alfarisi, bersama tim verifikasi.

Dalam pertemuan itu, Bupati Syaharuddin Alrif berharap BNPB dapat memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Jembatan Botto secara permanen mengingat keberadaannya sangat vital bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan jembatan permanen akan meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar akses transportasi, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi warga di Desa Bulu Cenrana serta wilayah sekitarnya.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Sidrap dapat dibantu melalui dukungan BNPB untuk pembangunan jembatan secara permanen. Dengan adanya jembatan permanen, masyarakat dapat merasakan akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan lancar,” ujar Syaharuddin.

Ia juga berharap usulan pembangunan Jembatan Botto dapat memperoleh dukungan melalui program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana BNPB.

“Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti sehingga nantinya memperoleh dukungan anggaran untuk pembangunan jembatan. Ini sangat penting bagi masyarakat karena jembatan tersebut menjadi salah satu akses yang menunjang aktivitas dan mobilitas warga,” katanya.

Syaharuddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sidrap terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak bencana, sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Verifikasi BNPB yang telah turun langsung meninjau kondisi Jembatan Botto di lapangan. Menurutnya, hasil verifikasi tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penilaian usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Terima kasih kepada Tim BNPB yang telah datang langsung melihat kondisi di lapangan. Mudah-mudahan hasil verifikasi ini dapat menjadi dasar untuk mendukung usulan pembangunan jembatan permanen yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Tim Verifikasi BNPB melakukan peninjauan untuk memastikan kondisi riil infrastruktur yang diusulkan serta menilai kelayakan usulan sebagai bagian dari proses verifikasi program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidrap, Patriadi, serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat (Biciptapera) Sidrap, Abdul Rasyid.

Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap hasil verifikasi lapangan tersebut menjadi langkah positif menuju terealisasinya pembangunan Jembatan Botto secara permanen, sehingga masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.