Kapolda Sulsel Puji Danny Pomanto Pasang Ribuan CCTV di Makassar

Published

3 tahun ago

11 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,– Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menandatangani Nota Kesepahaman dalam menjaga ketertiban lalu lintas, keamanan masyarakat juga kondusifitas tahun politik.

MoU tentang Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Command Center ini merencanakan integrasi teknologi informasi antar Pemkot Makassar dengan Polda Sulsel dalam mewujudkan kondusifitas keamanan di Kota Makassar.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi menyampaikan apresiasinya terhadap Ramdhan Pomanto lantaran sudah banyak menempatkan cctv hingga di lorong-lorong.

“Pak wali ini luar biasa karena sudah menempatkan ribuan cctv. Dengan kerja sama integrasi jaringan IT antara Makassar dengan Polda maka itu saling mendukung untuk menciptakan ketertiban di masyarakat,” kata Irjen Pol Setyo di sela-sela meninjau War Room Balai Kota, Lt 10, Senin, (11/09/2023).

Dia katakan MoU ini sudah berjalan dan kali ini merupakan ketiga kalinya selama tiga tahun.

Pihaknya mengungkapkan upaya itu membuat Polda terbantu dengan baik dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan sekaligus mendukung ETLE yang terdeteksi mengalami penurunan dalam pelanggaran lalu lintas.

“Tentunya masyarakat diuntungkan karena tingkat kejahatan menurun. Membantu mengawasi tingkat eskalasi secara langsung, deteksi dini. Jadi bisa diantisipasi dengan baik. Efektivitas jaringan IT dan penempatan cctv ini sangat membantu,” ucapnya.

Termasuk mendukung ketertiban dalam agenda Pilpres juga Pilkada mendatang.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan perpanjangan kerja sama ini sudah dilakukan tiga kali.

Sembari bekerjasama, timnya juga memanfaatkan momentum ini untuk meminta saran-saran dari Pak Kapolda.

Apalagi, Pemkot Makassar, lanjut dia, tengah membuat War Room terbaru.

“Saya minta saran, misalnya cctv nya dipasang di jalur mana lagi, angelnya bagaimana, jadi kalau dipasang face recognize bisa langsung direlay ke Polda. Jadi antisipasi, reaksi, mitigasi bisa lebih cepat,” kata Danny di sela-sela mendampingi Kapolda.

Tentunya, ujar dia, langkah ini pula untuk menjaga stabilitas keamanan seiring agenda nasional; politik tahun depan.

“Jadi harus dijaga dan dimitgasi,” ujarnya.

Untuk War Room baru itu, dia menjelaskan fasilitasnya ialah teknologi paling baru atau 8K.

Memang tidak tanggung-tanggung. Pasalnya ia ingin pembangunan itu menjadi legacy meski nanti bukan lagi menjabat wali kota.

Ditambah lagi kebermanfaatannya masih panjang dengan garansi 100 ribu jam.

Begitupun dengan coveragenya.

Kini cctv sudah terpasang di 2.007 lorong wisata dari target 5 ribu lorong. Hal itu diharapkan agar semua sisi kota termonitor dengan baik.

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

5 menit ago

10 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.