Kapolda Sulsel Puji Danny Pomanto Pasang Ribuan CCTV di Makassar

Published

2 tahun ago

11 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,– Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menandatangani Nota Kesepahaman dalam menjaga ketertiban lalu lintas, keamanan masyarakat juga kondusifitas tahun politik.

MoU tentang Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Command Center ini merencanakan integrasi teknologi informasi antar Pemkot Makassar dengan Polda Sulsel dalam mewujudkan kondusifitas keamanan di Kota Makassar.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi menyampaikan apresiasinya terhadap Ramdhan Pomanto lantaran sudah banyak menempatkan cctv hingga di lorong-lorong.

“Pak wali ini luar biasa karena sudah menempatkan ribuan cctv. Dengan kerja sama integrasi jaringan IT antara Makassar dengan Polda maka itu saling mendukung untuk menciptakan ketertiban di masyarakat,” kata Irjen Pol Setyo di sela-sela meninjau War Room Balai Kota, Lt 10, Senin, (11/09/2023).

Dia katakan MoU ini sudah berjalan dan kali ini merupakan ketiga kalinya selama tiga tahun.

Pihaknya mengungkapkan upaya itu membuat Polda terbantu dengan baik dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan sekaligus mendukung ETLE yang terdeteksi mengalami penurunan dalam pelanggaran lalu lintas.

“Tentunya masyarakat diuntungkan karena tingkat kejahatan menurun. Membantu mengawasi tingkat eskalasi secara langsung, deteksi dini. Jadi bisa diantisipasi dengan baik. Efektivitas jaringan IT dan penempatan cctv ini sangat membantu,” ucapnya.

Termasuk mendukung ketertiban dalam agenda Pilpres juga Pilkada mendatang.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan perpanjangan kerja sama ini sudah dilakukan tiga kali.

Sembari bekerjasama, timnya juga memanfaatkan momentum ini untuk meminta saran-saran dari Pak Kapolda.

Apalagi, Pemkot Makassar, lanjut dia, tengah membuat War Room terbaru.

“Saya minta saran, misalnya cctv nya dipasang di jalur mana lagi, angelnya bagaimana, jadi kalau dipasang face recognize bisa langsung direlay ke Polda. Jadi antisipasi, reaksi, mitigasi bisa lebih cepat,” kata Danny di sela-sela mendampingi Kapolda.

Tentunya, ujar dia, langkah ini pula untuk menjaga stabilitas keamanan seiring agenda nasional; politik tahun depan.

“Jadi harus dijaga dan dimitgasi,” ujarnya.

Untuk War Room baru itu, dia menjelaskan fasilitasnya ialah teknologi paling baru atau 8K.

Memang tidak tanggung-tanggung. Pasalnya ia ingin pembangunan itu menjadi legacy meski nanti bukan lagi menjabat wali kota.

Ditambah lagi kebermanfaatannya masih panjang dengan garansi 100 ribu jam.

Begitupun dengan coveragenya.

Kini cctv sudah terpasang di 2.007 lorong wisata dari target 5 ribu lorong. Hal itu diharapkan agar semua sisi kota termonitor dengan baik.

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

14 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.