Connect with us

Dorong Pengembangan UMKM Kriya, Ketua Dekranasda Makassar Dukung Penyelenggaraan Pameran Kriyanusa

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Makassar, Indira Yusuf Ismail dengan tegas mendukung penyelenggaraan Pameran Kriyanusa sebagai langkah strategis untuk mendorong perkembangan UMKM kriya.

Pameran yang digelar pada 13-17 September 2023 di Jakarta Convention Center ini telah menjadi sorotan setiap tahunnya karena menjadi ajang unggulan dalam memamerkan kekayaan kriya Indonesia.

Pada kegiatan ini, Pemerintah Kota Makassar bersama Dekranasda Kota Makassar turut berpartisipasi menghadirkan booth yang memamerkan berbagai hasil kriya buatan pengrajin lokal Kota Makassar.

Indira Yusuf Ismail berharap, booth ini yang dihadirkan akan menarik perhatian para pengusaha, investor, dan konsumen yang mencari produk-produk berkualitas dengan sentuhan lokal khas Kota Anging Mammiri.

Lebih jauh, dirinya juga mengharapkan Pameran Kriyanusa menjadi platform untuk mempromosikan produk-produk kriya Indonesia, khususnya Kota Makassar kepada pasar internasional.

Hal ini disebut Indira sejalan dengan harapan Dekranasda untuk menjadikan produk kriya lokal sebagai produk unggulan yang diminati secara global.

“Kita berharap kegiatan ini akan memberikan peluang bagi pelaku UMKM kita untuk memperluas jaringan bisnis mereka dan memperoleh wawasan yang berharga dalam pengembangan produk dan pemasaran,” jelasnya, Rabu (13/9/2023).

“Semoga Pameran Kriyanusa tahun ini menjadi ajang yang sukses dalam perjalanan panjang melestarikan dan mengembangkan produk kriya Indonesia,” sambung Indira.

Mengusung tema “Kriya Unggul Indonesia Maju,” pemeran ini mengundang para pengrajin dan pelaku usaha kriya dari seluruh penjuru negeri, membentuk jembatan penting antara seniman kriya dan pasar konsumen.

Indira mengungkapkan, Pameran Kriyanusa merupakan wujud nyata komitmen Dekranas untuk melestarikan dan mengembangkan hasil produk kriya Indonesia, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi serta perluasan pasar kriya di Tanah Air.

“Pameran Kriyanusa bukan sekadar pameran biasa. Ini adalah panggung bagi para pengrajin berbakat kita untuk menunjukkan kehebatan mereka kepada dunia. Lebih dari itu, acara ini adalah langkah strategis untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor kriya,” pungkas Indira.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Potongan Timbangan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Koperasi KIM Desak PT TWP Buka Dasar Perhitungannya

Published

on

Kitasulsel-Luwu Timur – Kebijakan PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang menaikkan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari 3,5 persen menjadi 4,5 persen mendapat sorotan dari kalangan petani dan pelaku usaha perkebunan sawit di Kabupaten Luwu Timur.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan petani yang selama ini bergantung pada hasil penjualan TBS sebagai sumber penghasilan utama.

Menurut Mudatsir, hingga saat ini pihak koperasi maupun petani belum menerima penjelasan yang memadai terkait dasar penetapan kenaikan potongan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap pendapatan petani seharusnya disertai dengan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menilai kenaikan potongan dari 3,5 persen menjadi 4,5 persen sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Yang menjadi persoalan adalah hingga saat ini kami belum mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar, metode perhitungan, maupun kajian yang digunakan sehingga kebijakan tersebut diberlakukan,” ujar Mudatsir.

Ia menjelaskan bahwa dalam tata niaga kelapa sawit, aspek transparansi merupakan hal yang sangat penting, terutama terkait standar kualitas buah, mekanisme sortasi, serta besaran potongan yang dikenakan kepada petani.

Menurutnya, petani tidak mempermasalahkan adanya standar mutu maupun proses sortasi selama dilakukan secara objektif dan terbuka. Namun, kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap pengurangan hasil penjualan petani harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang merugikan.

“Kami tidak menolak adanya standar kualitas atau sortasi. Namun setiap kebijakan yang berdampak langsung pada pendapatan petani harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Petani berhak mengetahui alasan serta dasar penetapan potongan tersebut,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Koperasi KIM meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan oleh PT Teguh Wira Pratama.

Mudatsir menilai kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan tata niaga kelapa sawit berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan petani sebagai pihak yang berada di hulu rantai produksi.

“Kami meminta perhatian serius dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan instansi terkait lainnya untuk memperjelas kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru merugikan petani sawit di Luwu Timur tanpa dasar yang jelas dan transparan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog terbuka antara perusahaan, koperasi, dan perwakilan petani guna memperoleh kejelasan mengenai dasar teknis kenaikan potongan timbangan tersebut.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan akan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas hubungan kemitraan sekaligus meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem tata niaga sawit yang berlaku.

“Kami menginginkan adanya keterbukaan dan kepastian. Jika memang terdapat dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut perlu disampaikan secara resmi kepada petani. Namun jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali demi menjaga keadilan bagi seluruh pihak,” tutup Mudatsir.

Kenaikan potongan timbangan ini kini menjadi perhatian para petani sawit di Luwu Timur yang berharap adanya penjelasan resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah upaya peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan sektor perkebunan sawit daerah.

Continue Reading

Trending