Stok Beras di Makassar Aman hingga Akhir Tahun

Published

2 tahun ago

13 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan bahwa stok beras di Makassar aman hingga akhir tahun 2023 ini.

“Kami imbau kepada masyarakat bahwa stoknya cukup sampai Desember jadi jangan ada panic buying. Pemkot Makassar, Bulog, Pemprov, Forkopimda bahu-membahu mengawal ini,” kata Ramdhan Pomanto di sela-sela acara Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Kota Makassar Kerja Sama Antara: Perum Bulog Cabang Makassar dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, di Gudang Bulog Makassar, Rabu, (13/09/2023).

Acara yang dirangkaikan dengan Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan Tahap II 2023 ini pertama dimulai disalurkan ke masyarakat di Kecamatan Mariso sebanyak 2 ribu KK dengan total 42 ribu KK se-Makassar.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengungkapkan cadangan beras yang ada di kantor cabang Makassar kurang lebih ada 5 ribu ton.

Olehnya kondisinya stabil meski masuk dalam musim kemarau.

Sementara itu, dalam monitoring inflasi beras merupakan salah satu komoditas yang mengalami kenaikan.

Meski begitu, dia mengaku lebih tenang lantaran stok beras yang memadai hingga Desember.

“Jangan khawatir, stok cukup. Jangan panik karena kalau panik bisa menimbulkan harga yang tinggi dan inflasi yang tinggi,” ucapnya.

Gerakan pengadaan cadangan beras kepada 42 ribu KK ini, ia yakini mampu menekan inflasi di Kota Makassar.

Apalagi seiring dengan dampak El-Nino sehingga harga dan stok pangan dapat ikut terganggu.

Pemimpin Perum Bulog Cabang Makassar Karmilah Hasmin Maruntah mengiyakan bahwa stok beras di Makassar aman hingga 2023.

“Aman sampai akhir tahun 2023. Dan akan terus kami lakukan suplay barang khususnya beras awal tahun karena kita melihat dampak El-Nino ini pasti akan berkelanjutan sampai dengan awal tahun 2024,” ungkapnya.

Tentunya lanjut dia, pihaknya terus berkoordinasi dan saling support antar kota dan provinsi sehingga ketahanan pangan tercipta di Makassar.

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri HLM TPID dan TP2DD Sulsel, Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi dan Digitalisasi Daerah

Published

12 menit ago

13 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari 2026.

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel,Makassar Jumat (13/2/2026).

HLM tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi serta dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, Sekretaris Provinsi Sulsel, Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia, para Bupati se-Sulsel, Sekda, Asisten Perekonomian, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Forum strategis ini menjadi wadah penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi sekaligus percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam kegiatan tersebut, Irwan Bachri Syam hadir didampingi Asisten Perekonomian, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Kehadiran lengkap jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong percepatan digitalisasi daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Dalam forum TPID, dibahas berbagai strategi penguatan koordinasi pengendalian inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, memastikan kelancaran distribusi antarwilayah, serta memperkuat kerja sama antar daerah guna mengantisipasi gejolak harga.

Sementara itu, pada agenda TP2DD, penekanan diberikan pada percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi melalui ETPD juga diharapkan mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat tata kelola keuangan yang modern dan terintegrasi.

Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam HLM ini menjadi bagian dari komitmen daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat transformasi digital di tingkat daerah.