Danny Pomanto Banyak Libatkan Masyarakat Semarakkan HUT Kota Makassar ke-416

Published

3 tahun ago

14 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR – Tanggal 9 November 2023 merupakan moment yang istimewa bagi Kota Makassar. Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto itu genap berusia 416 tahun.

Sebagai seorang pemimpin, Danny Pomanto selalu punya ide sendiri dalam menyemarakkan beragam perayaan hari-hari besar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Danny Pomanto menyampaikan di Hari Jadi Kota Makassar tahun ini, pihaknya akan lebih banyak melibatkan masyarakat. Khususnya saat agenda Karnaval Budaya.

“Di ulang tahun kota pelibatan masyarakat itu lebih luas, kami libatkan seluruh RT/RW lewat kelurahannya baik secara berjenjang maupun pada saat puncak acara,” kata Danny Pomanto usai berbincang santai dengan jajaran pimpinan TV One di Amirullah, Kamis (14/09/2023) malam.

Karnaval Budaya selalu masuk dalam acara-acara besar di pemerintahan. Seperti pada saat Rakernas APEKSI XVI Juli lalu hingga Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

“Kalau di Apeksi itukan terbatas karena kita hanya mewakili satu kota dari 98 kota, tapi di ulang tahun kota kita libatkan semua,” ujarnya.

Pelibatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan komitmen kepemimpinan Danny Pomanto bersama Fatmawati Rusdi selaku Wakil Wali Kota, yang ingin menjadikan Makassar sebagai kota yang inklusif.

“Memang model kami selama memimpin Makassar adalah bagaimana Makassar untuk masyarakat, sehingga betul-betul semarak, tidak eksklusif. Jadi, semua inklusif, semua pihak dilibatkan, orang tua, anak-anak, sampai masyarakat dari bawah semua terlibat,” ujarnya.

Ini tidak lain untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang resilient, kota memiliki daya tahan yang kuat. Baik itu tahan terhadap iklim, sosial, hingga ekonomi.

“Insya Allah menjadi kota yang memiliki resiliensi yang lebih baik lagi. Kita membutuhkan sebuah social cohesion atau kohevisitas sosial yang kuat apalagi menghadapi masa-masa politik seperti sekarang,” tutur Danny Pomanto.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, beragam rangkaian kegiatan akan menyemarakkan HUT ke-416 Kota Makassar. Baik itu di lorong maupun puncak acara yang digelar secara meriah oleh Pemkot Makassar.

Mulai dengan menyemarakkan lorong-lorong lewat beragam perlombaan, salat subuh berjamaah, dan karnaval budaya yang diikuti 153 kelurahan di Kota Makassar.

“Insya Allah ada banyak hal yang akan kita laporkan kepada masyarakat tentang progres pemerintah kota. Termasuk yang menyangkut visi misi kami yang tentang kota dunia,” tutupnya.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

13 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.