Danny Pomanto Banyak Libatkan Masyarakat Semarakkan HUT Kota Makassar ke-416

Published

2 tahun ago

14 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR – Tanggal 9 November 2023 merupakan moment yang istimewa bagi Kota Makassar. Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto itu genap berusia 416 tahun.

Sebagai seorang pemimpin, Danny Pomanto selalu punya ide sendiri dalam menyemarakkan beragam perayaan hari-hari besar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Danny Pomanto menyampaikan di Hari Jadi Kota Makassar tahun ini, pihaknya akan lebih banyak melibatkan masyarakat. Khususnya saat agenda Karnaval Budaya.

“Di ulang tahun kota pelibatan masyarakat itu lebih luas, kami libatkan seluruh RT/RW lewat kelurahannya baik secara berjenjang maupun pada saat puncak acara,” kata Danny Pomanto usai berbincang santai dengan jajaran pimpinan TV One di Amirullah, Kamis (14/09/2023) malam.

Karnaval Budaya selalu masuk dalam acara-acara besar di pemerintahan. Seperti pada saat Rakernas APEKSI XVI Juli lalu hingga Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

“Kalau di Apeksi itukan terbatas karena kita hanya mewakili satu kota dari 98 kota, tapi di ulang tahun kota kita libatkan semua,” ujarnya.

Pelibatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan komitmen kepemimpinan Danny Pomanto bersama Fatmawati Rusdi selaku Wakil Wali Kota, yang ingin menjadikan Makassar sebagai kota yang inklusif.

“Memang model kami selama memimpin Makassar adalah bagaimana Makassar untuk masyarakat, sehingga betul-betul semarak, tidak eksklusif. Jadi, semua inklusif, semua pihak dilibatkan, orang tua, anak-anak, sampai masyarakat dari bawah semua terlibat,” ujarnya.

Ini tidak lain untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang resilient, kota memiliki daya tahan yang kuat. Baik itu tahan terhadap iklim, sosial, hingga ekonomi.

“Insya Allah menjadi kota yang memiliki resiliensi yang lebih baik lagi. Kita membutuhkan sebuah social cohesion atau kohevisitas sosial yang kuat apalagi menghadapi masa-masa politik seperti sekarang,” tutur Danny Pomanto.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, beragam rangkaian kegiatan akan menyemarakkan HUT ke-416 Kota Makassar. Baik itu di lorong maupun puncak acara yang digelar secara meriah oleh Pemkot Makassar.

Mulai dengan menyemarakkan lorong-lorong lewat beragam perlombaan, salat subuh berjamaah, dan karnaval budaya yang diikuti 153 kelurahan di Kota Makassar.

“Insya Allah ada banyak hal yang akan kita laporkan kepada masyarakat tentang progres pemerintah kota. Termasuk yang menyangkut visi misi kami yang tentang kota dunia,” tutupnya.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

21 jam ago

21 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.