Danny Pomanto Banyak Libatkan Masyarakat Semarakkan HUT Kota Makassar ke-416

Published

3 tahun ago

14 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR – Tanggal 9 November 2023 merupakan moment yang istimewa bagi Kota Makassar. Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto itu genap berusia 416 tahun.

Sebagai seorang pemimpin, Danny Pomanto selalu punya ide sendiri dalam menyemarakkan beragam perayaan hari-hari besar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Danny Pomanto menyampaikan di Hari Jadi Kota Makassar tahun ini, pihaknya akan lebih banyak melibatkan masyarakat. Khususnya saat agenda Karnaval Budaya.

“Di ulang tahun kota pelibatan masyarakat itu lebih luas, kami libatkan seluruh RT/RW lewat kelurahannya baik secara berjenjang maupun pada saat puncak acara,” kata Danny Pomanto usai berbincang santai dengan jajaran pimpinan TV One di Amirullah, Kamis (14/09/2023) malam.

Karnaval Budaya selalu masuk dalam acara-acara besar di pemerintahan. Seperti pada saat Rakernas APEKSI XVI Juli lalu hingga Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

“Kalau di Apeksi itukan terbatas karena kita hanya mewakili satu kota dari 98 kota, tapi di ulang tahun kota kita libatkan semua,” ujarnya.

Pelibatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan komitmen kepemimpinan Danny Pomanto bersama Fatmawati Rusdi selaku Wakil Wali Kota, yang ingin menjadikan Makassar sebagai kota yang inklusif.

“Memang model kami selama memimpin Makassar adalah bagaimana Makassar untuk masyarakat, sehingga betul-betul semarak, tidak eksklusif. Jadi, semua inklusif, semua pihak dilibatkan, orang tua, anak-anak, sampai masyarakat dari bawah semua terlibat,” ujarnya.

Ini tidak lain untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang resilient, kota memiliki daya tahan yang kuat. Baik itu tahan terhadap iklim, sosial, hingga ekonomi.

“Insya Allah menjadi kota yang memiliki resiliensi yang lebih baik lagi. Kita membutuhkan sebuah social cohesion atau kohevisitas sosial yang kuat apalagi menghadapi masa-masa politik seperti sekarang,” tutur Danny Pomanto.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, beragam rangkaian kegiatan akan menyemarakkan HUT ke-416 Kota Makassar. Baik itu di lorong maupun puncak acara yang digelar secara meriah oleh Pemkot Makassar.

Mulai dengan menyemarakkan lorong-lorong lewat beragam perlombaan, salat subuh berjamaah, dan karnaval budaya yang diikuti 153 kelurahan di Kota Makassar.

“Insya Allah ada banyak hal yang akan kita laporkan kepada masyarakat tentang progres pemerintah kota. Termasuk yang menyangkut visi misi kami yang tentang kota dunia,” tutupnya.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

17 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.