Danny Pomanto Banyak Libatkan Masyarakat Semarakkan HUT Kota Makassar ke-416

Published

2 tahun ago

14 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR – Tanggal 9 November 2023 merupakan moment yang istimewa bagi Kota Makassar. Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto itu genap berusia 416 tahun.

Sebagai seorang pemimpin, Danny Pomanto selalu punya ide sendiri dalam menyemarakkan beragam perayaan hari-hari besar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Danny Pomanto menyampaikan di Hari Jadi Kota Makassar tahun ini, pihaknya akan lebih banyak melibatkan masyarakat. Khususnya saat agenda Karnaval Budaya.

“Di ulang tahun kota pelibatan masyarakat itu lebih luas, kami libatkan seluruh RT/RW lewat kelurahannya baik secara berjenjang maupun pada saat puncak acara,” kata Danny Pomanto usai berbincang santai dengan jajaran pimpinan TV One di Amirullah, Kamis (14/09/2023) malam.

Karnaval Budaya selalu masuk dalam acara-acara besar di pemerintahan. Seperti pada saat Rakernas APEKSI XVI Juli lalu hingga Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

“Kalau di Apeksi itukan terbatas karena kita hanya mewakili satu kota dari 98 kota, tapi di ulang tahun kota kita libatkan semua,” ujarnya.

Pelibatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan komitmen kepemimpinan Danny Pomanto bersama Fatmawati Rusdi selaku Wakil Wali Kota, yang ingin menjadikan Makassar sebagai kota yang inklusif.

“Memang model kami selama memimpin Makassar adalah bagaimana Makassar untuk masyarakat, sehingga betul-betul semarak, tidak eksklusif. Jadi, semua inklusif, semua pihak dilibatkan, orang tua, anak-anak, sampai masyarakat dari bawah semua terlibat,” ujarnya.

Ini tidak lain untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang resilient, kota memiliki daya tahan yang kuat. Baik itu tahan terhadap iklim, sosial, hingga ekonomi.

“Insya Allah menjadi kota yang memiliki resiliensi yang lebih baik lagi. Kita membutuhkan sebuah social cohesion atau kohevisitas sosial yang kuat apalagi menghadapi masa-masa politik seperti sekarang,” tutur Danny Pomanto.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, beragam rangkaian kegiatan akan menyemarakkan HUT ke-416 Kota Makassar. Baik itu di lorong maupun puncak acara yang digelar secara meriah oleh Pemkot Makassar.

Mulai dengan menyemarakkan lorong-lorong lewat beragam perlombaan, salat subuh berjamaah, dan karnaval budaya yang diikuti 153 kelurahan di Kota Makassar.

“Insya Allah ada banyak hal yang akan kita laporkan kepada masyarakat tentang progres pemerintah kota. Termasuk yang menyangkut visi misi kami yang tentang kota dunia,” tutupnya.

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

18 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.