Satpol PP Makassar Gelar Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik, Ini Kata Kasatpol dan Kabid Binmas
Kitasulsel—Makassar—Di Hotel Karebosi Premier Satpol PP Makassar menggelar Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik, Kamis (14/09/2023).
Adapun yang sempat hadir dalam kegiatan tersebut yaitu ; Kasatpol PP Makassar Ikhsan NS, S.Sos., M.M., Panitia pelaksana yang juga Kabid Binmas Satpol PP Makassar Ihsan Samad, S.STP., M.Si., didampingi Firman Ibrahim, S.STP.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh lurah Se-Kota Makassar dan hadir sebagai Narasumber yaitu ; Kapolrestabes Makassar yang diwakili oleh Wakasat Intelkam Kompol Sri Darwati Azis dan Kepala Kesbangpol Kota Makassar Drs. Zainal Abidin, M.Si., serta Konsultan Aplikasi Elektronik Reeport Jaga Makassar.
Kepada awak media Ikhsan NS Kasatpol PP Makassar yang mewakili Walikota Makassar Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penyegaran kepada peserta agar dapat lebih berperan aktif terhadap pencegahan potensi konflik yang bisa saja terjadi di lingkungan kita masing – masing.

Kewaspadaan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum harus terus ditingkatkan agar terus tercipta suasana aman, tenteram, nyaman dan damai di semua wilayah di Kota Makassar.
Untuk itu kami harap, kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh – sungguh untuk selanjutnya dapat di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya masing – masing. Mengingat urusan keamanan dan ketertiban bukan hanya semata mata tugas TNI/ Polri tapi juga perangkat Pemerintahan dan Masyarakat harus berperan aktif untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban wilayah kita terutama dalam hal pencegahan dini, jelas Ikhsan NS Kasatpol PP Makassar.
Lanjutnya menjelaskan, di setiap daerah di rasa sangat penting untuk selalu menciptakan dan mengembangkan kewaspadaan dini karena potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan harus dicegah dan diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan seluruh masyarakat, khusus warga Kota Makassar sangatlah diperlukan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dini.
Mengingat Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di luar pulau jawa sebagai gerbang Indonesia bagian timur. Kompleksitas dan plural kehidupan masyarakat dapat dilihat kesehariannya karena posisi Makassar sebagai kota pusat pendidikan, pusat pemerintahan dan sebagai kota niaga atau jasa. Hal tersebut terkadang memunculkan benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi. Sehingga, kewaspadaan dini sangatlah penting untuk mengantisipasi secara dini kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (HTAG) dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu wujud peningkatan kewaspadaan dini potensi konflik, Satpol PP Kota Makassar memperkenalkan aplikasi Elektronik Reefort Jaga Makassar atau disingkat EROJAMA. Aplikasi aduan masyarakat berbasis web yang menjadi wadah atau instrumen masyarakat dalam menyampaikan aduan sekiranya terdapat potensi ataupun gangguan keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat terutama dalam.hal pelanggaran Perda dan Perkada dalam wilayah Kota Makassar, jelas Ikhsan NS Kasatpol PP Makassar.
Ditempat yang sama Ihsan Samad Kabid Binmas Satpol PP Makassar mengatakan, giat ini terlaksana sesuai Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 2723/300.05/Tahun 2023 tanggal 02 Agustus 2023 tentang “Pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik” yang akan dilaksanakan selama 2 hari, mulai pada tanggal 07 dan 14 September 2023 di Hotel Karebosi Premier Hotel (Ex. Condotel).
Adapun maksud dan tujuan sosialisasi ini ialah untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif di lingkungan masyarakat Kota Makassar. Selain itu, untuk memberikan pemahaman dan transfer pengetahuan kepada masyarakat dan aparat pemerintah akan pentingnya peningkatan kewaspadaan dini potensi konflik, ucap Ihsan Samad Kabid Binmas Satpol PP Makassar.
Ia menambahkan, untuk diketahui bersama, dalam kegiatan ini sebagai narasumber yaitu ;

1. Polrestabes Kota Makassar dengan judul materi Peningkatan kewaspadaan dini potensi konflik dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat di Kota Makassar.
2. Badan Kesbangpol Kota Makassar oleh Drs. Zainal Abidin, M.Si., dengan judul Peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik di wilayah Kota Makassar.
3. Direktur Transformasi dan Sistem Informasi PT. Celebes Cipta Karya dgn judul Sistem Pelaporan Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Elektronik Reefort Jaga Makassar (Erojama).
4. Pemateri dari Polrestabes untuk tanggal 07 oleh Bapak Kasat Intelkam dan tanggal 14 Ibu Wakasat Intelkam Polrestabes Makassar.
5. Peserta untuk tanggal 07 terdiri dari Sekcam, Kasi Trantib, perwakilan BKO Satpol Kecamatan, dan Lurah dari Kecamatan Sangkarrang dengan jumlah peserta 150 orang. Sedangkan untuk peserta tanggal 14 adalah seluruh Lurah dari 14 Kecamatan Se-Kota Makassar dengan jumlah yang sama, tutup Ihsan Samad Kabid Binmas Satpol PP Makassar.(ILHO)
KEMENHAJ-UMRAH
Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data
KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.
Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.
Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.
“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).
Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.
“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.
Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.
“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.
Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.
Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.
Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login