Connect with us

Danny Pomanto, Kapolrestabes dan Forkopimda Deklarasi Pemilu Damai dan Aman di Makassar

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib, Ketua KPU-Bawaslu dan seluruh forkopimda se-Makassar mendeklarasikan pemilu yang aman dan damai pada 2024.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan Makassar memang selalu menjadi pusat perhatian. Olehnya, pihaknya bersama seluruh jajaran juga TNI-Polri terus bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban pemilu ini nantinya.

Dirinya juga mengaku percaya diri lantaran pada agenda terakhir pemilu semuanya berjalan baik, aman dan damai.

“Yang terakhir Makassar lah yang paling damai. Jadi memberikan kita confidence yang cukup baik. Apalagi saya melihat preparasi kita betul-betul jauh lebih baik dari sebelumnya,” kata Danny dalam sambutannya di sela-sela Deklarasi Pemilu Damai Bersama Kapolrestabes, Forkopimda Makassar, Ketua KPU dan Bawaslu beserta Partai Politik Pemilu 2024 di Tribun Karebosi, Jumat, (15/09/2023).

Pun dengan kolaborasi apik Kapolrestabes, Kejari, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres Pelabuhan, ormas-ormas Islam, juga ormas keagamaan, FKUB, dan seluruh ketua partai maka, dia yakin semua pasti berjalan baik.

“Insyaallah pemilu nanti akan menjadi yang terbaik dan contoh bukan hanya di Sulsel tetapi di Indonesia,” ungkapnya.

Intinya, lanjut dia, ialah konsolidasi yang menanamkan filosofi berdemokrasi menjaga Makassar supaya aman sehingga apapun dinamikanya tercipta pemilu damai dan aman.

Termasuk, kata Danny, dirinya menyiapkan teknologi yang paling baru untuk memonitoring seluruh proses kepemiluan di Kota Makassar.

Pemantauannya pun real time, waktu ke waktu setiap tempat karena kamera yang dipasang hampir 8 ribu unit.

“Kalau ada provokasi di lorong gampang sekali dicari, ada empat kamera di situ. Kalau ada pelanggaran kepemiluan Bawaslu gampang tinggal minta cctv,” katanya.

Olehnya apa yang dicita-citakan terwujud dengan baik.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Mokhamad Ngajib mengatakan dirinya yakin pemilu di Makassar berjalan aman damai.

“Saya sudah melakukan silaturahmi ke seluruh ketua partai dan pengurus di Makassar. Mereka komitmen bersama adalah damai,” kata Kombespol Ngajib, dalam sambutannya di sela-sela acara.

Dari situ, sebut dia, secara keseluruhan masyarakat tentunya menginginkan pemilu aman dan damai.

Ditambah lagi, ia akui ciri khas persaudaraan yang tinggi di Makassar menjadikannya optimis semua itu tercipta.

“Saya yakin kita bersama dan kolaborasi seluruh pihak maka pemilu di Makassar damai,” akunya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.

Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.

Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.

Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.

Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.

Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.

Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.

Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.

Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.

“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel