Dorong Percepatan SDM,Himpunan Pengusaha KAHMI Gandeng Lazis Asfa

Published

3 tahun ago

22 September 2023

Kitasulsel—JAKARTA– Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) melakukan kunjungan ke kantor Lazis Assalam Fil Alamin (ASFA). Rombongan dipimpin oleh Ketua BPP HIPKA Ir. H. Kamarussamad, Sekjen BPP HIPKA H. Ahmad Muntaha, Bendahara Umum BPP HIPKA M. Rafil Perdana, Ketua HIPKA Care Dr. Taufan Ichsan Tuarita, dan pengurus BPP HIPKA lainnya yg turut hadir, 21 September 2023.

Rombongan diterima oleh Ketua ASFA Foundation, Komjen Pol (Purn) Dr. Syaruddin Kambo dan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Lazis ASFA; H. Mukhlis Hasim, KH Anizar Masyhadi, SS., M. Adil Triansyah BCM,, dan Pangeran Arsyad, Lc.

HIPKA Care menjalin kerjasama dengan Lazis ASFA dalam rangka ikut serta mewujudkan percepatan dan pengembangan SDM menuju bonus demografi untuk Indonesia Emas tahun 2045.

HIPKA dan ASFA Foundation memiliki pandangan yang sama tentang masa depan Indonesia yang harus dipersiapkan dengan baik melalui SDM unggul dan berkwalitas.

HIPKA merupakan perkumpulan para pengusaha KAHMI yang memiliki visi misi kebangsaan dan keummatan yang kuat.

Ketua HIPKA yang juga merupakan anggota DPR RI H. Kamarussamad dalam sambutannya mengapresiasi peran dan komitmen ASFA Foundation yang secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah konkret menyiapkan SDM unggul untuk Indonesia mendatang.

“Kerjasama ini memiliki nilai sangat strategis, yang diharapkan ke depan mampu berkolaborasi dalam memajukan lembaga pendidikan dan organisasi keislaman, karena penerima beasiswa setelah selesai studinya mereka akan kembali memperkuat lembaganya,” ungkap Ketua ASFA Foundation, Komjen Pol (Purn) Dr. Syaruddin Kambo.

Adapun kerjasama ini sangat berarti di kedua belah pihak, kerjasama ini dalam bentuk pemberian beasiswa pada jenjang pendidikan untuk santri, pelajar, dan perguruan tinggi S1-S3, pengembangan program pendidikan di lingkungan organisasi keislaman, pesantren dan lembaga pendidikan Islam, pelaksanaan program pelatihan dan workshop serta penelitian bersama dalam bidang pendidikan, sains dan teknologi.

“Kerjasama ini berharap agar sinergi dan kolaborasi dalam rangka mewujudkan SDM unggul ini dapat diperluas dalam skala yang lebih besar dengan keterlibatan lembaga filantropi yang lain bersama organisasi kemahasiswaan, dan organisasi keislaman,” uangkap Ketua Lazis ASFA, H. Muchlis Hasyim.

Turut hadir dalam acara tersebut pengurus Yayasan dan Lazis ASFA: Irjen Pol (Purn) H. Nur Windiyanto MM., H. Buyung Wijaya SE,. M. Maulana Darsono Lc, MM, M. Haedar, Lc., MM., dan Zulfikar Priangga, Lc. M. Ag. Acara diakhiri dengan takjil buka puasa bersama. (***)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

13 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.