Konsen Zero Stunting, Fatmawati Rusdi Distribusikan Bantuan Telur
Kitasulsel—MAKASSAR, — Pencanangan Zero Stunting menjadi konsen Pemerintah utamanya Pemerintah Kota Makassar.
Melalui Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi rutin melakukan grebek stunting secara langsung ke tiap-tiap puskesmas dan ke rumah-rumah warga.
Kali ini Ia bertandang langsung ke Puskesmas Tamamaung, Abdullah Daeng Sirua, Sabtu (23/9/2023).
Dalam kegiatan grebek stunting ini Fatmawati memberikan edukasi langsung kepada para orang tua yang hadir bersama anaknya terkait pentingnya memperhatikan menu isi piringku dalam setiap pemberian makan kepada anak.
Katanya, pemberian menu sesuai isi piringku sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak agar selain terhindar dari penyakit dan bebas stunting.
“Hari ini kita di Puskesmas Tamamaung, saya minta kepada orang tua untuk memperhatikan menu isi piringku itu ada protein hewani seperti telur, ikan, ada protein nabati seperti tahu, ada karbo, ada sayuran. Harus gizi seimbang. Edukasi begini yang jarang mereka dapatkan,” ucapnya.
Mendukung hal tersebut, Fatmawati mendistribusikan ratusan butir telur kepada puluhan orang tua yang hadir. Tak hanya telur, ada pula susu, dan vitamin untuk mendukung anak terbebas stunting.
Ia juga mengimbau kepada para orang tua, kader posyandu, pendamping keluarga dari puskesmas agar selalu berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memperhatikan anak- anak yang masuk daftar stunting.
“Kita juga menghimbau agar peran orang tua ini harus mendukung penuh program pemerintah. Makanya pendamping keluarga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus terus memantau dan mengedukasi masyarakat pentingnya gizi seimbang untuk anak balita,” serunya.
Fatmawati Rusdi sebagai orang tua asuh yang baru saja dibentuk berkomitmen akan memantau perkembangan anak-anak asuhnya dalam waktu kurun tiga bulan.
“Kita lihat perkembangan anak kita dalam waktu tiga bulan ke depan. Akan saya pantau terus. Ini anak asuh kita semua kita harap bisa berhasil lolos dari stunting dan gizi kurang. Kita semua bekerja keras,” pungkasnya.
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login