Wawali Makassar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Segerakan Operasi Pasar
Kitasulsel—MAKASSAR, — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diadakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual yang dipimpin langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian, di Kediaman Pribadinya Citraland Makassar, Senin (25/09/2023).
Dalam rakor tersebut Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar menyebutkan pada pekan ke tiga di Bulan September tahun 2023 berdasarkan data BPS, ada dua komoditas yang menjadi penyumbang inflasi yakni Beras dan Gula. Dua komoditi ini mengalami kecenderungan kelonjakan harga.
“Minggu ke tiga ini Beras dan gula yang menjadi penyumbang inflasi. Kakau cabai, bawang putih, bawang merah justru harganya semakin stabil. Gula naik, semoga masyarakat bisa menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi gula,” ucapnya.
Melihat hal tersebut, Wawali Makassar, Fatmawati Rusdi mengimbau untuk secepatnya melakukan operasi pasar.
“Tadi arahannya itu pak Mendagri mengimbau untuk melakukan operasi pasar dan melakukan pengecekan stok,” ungkapnya.
Fatmawati menyebutkan pada pekan ketiga September 2023 ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kecenderungan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Dimana pada pekan kedua hanya 263 Kab/kota dan pada pekan ke tiga menjadi 284 Kab/Kota.
Sementara, Kepala Dinas Perdagangan, Arlin Ariesta mengungkapkan pihaknya sudah bersurat kepada bulog untuk disiapkan stok beras dan mengadakan operasi pasar murah.
“Kita sudah surati dari minggu lalu tapi baru hari ini ada responnya. Sore ini kita akan koordinasi. Saya siap, dari segi personel dan transportasi untuk menyalurkan. Sisa disediakan ini stok berasnya,” beber Arlin.
Setelah koordinasi dengan Bulog, rencananya, kata Arlin penyaluran beras dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) akan disalurkan di kontainer-kontainer.
“HETnya itu mungkin di kisaran harga 11 ribu perkilo. Kita usahakan,” ungkapnya.
Kendati demikian, inflasi Kota Makassar masih terkendali. Berdasarkan data yang dirilis BPS, inflasi Kota Makassar periode Agustus 2023 di angka 3,71%. Masih di bawah 4%.
Provinsi Sulawesi Barat
Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar
Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.
Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.
Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.
Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.
Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.
Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.
Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.
Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.
“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login