Connect with us

Fatmawati Rusdi Paparkan Jawaban Wali Kota Makassar Tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Perubahan APBD

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi paparkan berbagai program pemkot Makassar menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar, terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga terkait perubahan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah, Selasa (26/09/2023).

Beberapa hal yang dipaparkan terkait pajak dan retribusi diantaranya menjawab pertanyaan dari Rahmat Taqwa Quraiys,SH dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait upaya Pemkot Makassar dalam optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan meningkatkan kualitas SDM diantaranya melalui pendidikan pelatihan pemeriksaan pajak daerah.

“Upaya optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi pajak terintegrasi dan terdigitalisasi (PAKINTA) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui, melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya,” tutur Fatmawati.

Selain itu, Wakil Wali Kota Makassar juga menjelaskan tentang langkah rasional dalam penyusunan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi menjawab pertanyaan dari Muchlis A Misbah, dari Fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Langkah rasional yang ditempuh melalui dua jenis pajak baru yakni Opsen PKB dan BBNKB yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan PAD.

“Hal yang menjadi perhatian pemerintah, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Makassar,” tuturnya.

Dengan adanya jawaban Wali Kota Makassar diharapkan adanya Ranperda menjadi Perda akan bermuara kepada pengalokasian anggaran yang lebih besar kepada masyarakat Kota Makassar.

Selepas memaparkan terkait pajak dan retribusi, Wakil Wali Kota Makassar melanjutkan dengan Jawaban Wali Kota terkait perubahan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah.

Salah satu hal yang dibahas yakni menjawab pertanyaan Kasrudi,SH dari Fraksi Partai Gerindra terkait upaya pemkot Makassar dalam hal pemulihan ekonomi.

“Pemkot terus berupaya untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Makassar di atas 8% seperti sebelum pandemi Covid19, untuk itu berbagai upaya digalakkan dengan pelibatan sektor swasta, masyarakat, dan kerjasama multi sektor baik itu antar daerah maupun internasional,” tuturnya.

Berbagai program strategis Pemkot Makassar diantaranya Lorong Wisata, Program 10.000 skill training gratis, dan 100.000 peluang kerja dan bisnis baru, inkubator centre, serta program Halo Makassar dan Parekma yang baru saja dilaunching guna menarik minat investor.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Dorong Keamanan Pangan Demi Sukseskan Program MBG

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekaligus pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kinerja baik tahun 2023–2024. Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (28/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros.

Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM), yang digadang menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawas pangan pertama di Indonesia.

Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa Pemkot Makassar, mendukung BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis akan memberikan tambahan wawasan kepada pemerintah daerah.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pangan,” ujarnya.

“Peran BPOM sangat penting dalam memberikan arahan dan penyuluhan, agar pemerintah daerah dapat memastikan pangan yang sehat dan aman sampai ke masyarakat,” tambah Nirman.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas.

Penyuluhan keamanan pangan ini menjadi penting agar program makan bergizi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga menjamin keamanan konsumsi masyarakat.

“Dengan adanya PoltekPOM ini, kita optimistis akan lahir tenaga-tenaga pengawas pangan yang lebih profesional di masa depan,” tuturnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum apresiasi, di mana sejumlah pemerintah daerah yang berhasil mengelola DAK non-fisik tahun 2023 dan 2024 dengan baik menerima penghargaan langsung dari BPOM.

Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah terdepan dalam penguatan sistem keamanan pangan nasional, sekaligus menjadi pilar penting dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.

Nirman mengungkapkan bahwa program Pemerintah Pusat berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pengawasan ketat, khususnya terhadap kualitas pangan yang akan diolah.

Karena itu, BPOM berperan penting sebagai pengawas bahan pangan dari sisi kesehatan. Maka peran BPOM sangat dibutuhkan, terutama melalui arahan dan penyuluhan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan dan dinas ketahanan pangan.

“Dengan adanya bimbingan teknis, wawasan dan pengetahuan para pemangku kepentingan akan semakin kuat dalam menjaga keamanan pangan,” jelas Nirman.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah dinas ahli pengawas makanan yang pertama di Indonesia tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menghasilkan tenaga ahli keamanan pangan yang lebih berkualitas di masa depan.

“Ini akan mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan, sehingga penguatan sistem keamanan pangan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, dapat lebih maksimal,” tambahnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel