Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Forum Kabupaten Sehat di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan capaian indikator Kabupaten/Kota Sehat.

Rapat dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, yang hadir mewakili Ketua Forum Kabupaten Sehat, Hj. Puspawati Husler. Turut hadir Ketua Tim Pembina, para koordinator tatanan, anggota forum kabupaten, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Aini Endis Anrika menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kabupaten/Kota Sehat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masih terdapat 20 indikator yang nilainya belum mencapai target,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti bahwa hingga saat ini Kabupaten Luwu Timur belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, yang menjadi salah satu poin penting dalam penilaian.

Aini juga mengungkapkan bahwa sebelum proses penginputan data ke dalam aplikasi SIPANTAS, seluruh koordinator tatanan telah melakukan penilaian mandiri (self assessment).

“Dengan penilaian mandiri tersebut, kita sudah mengetahui capaian nilai masing-masing indikator untuk tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa batas akhir penginputan data tahun 2025 ke dalam SIPANTAS adalah 25 April 2026, sesuai arahan Kementerian Kesehatan.

Mengakhiri sambutannya, Aini mengajak seluruh pengurus Forum Kabupaten Sehat untuk aktif melaporkan perkembangan capaian indikator kepada koordinator tim pembina di masing-masing tatanan.

“Hal ini penting agar indikator yang nilainya masih rendah dapat segera ditingkatkan dan memenuhi target yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya pembenahan tidak hanya menjadi tanggung jawab forum di tingkat kabupaten, tetapi juga harus menyentuh hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Forum Kecamatan dan Pokja Desa Sehat juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal progres kegiatan,” tambahnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di tingkat kecamatan dan desa.

Ke depan, akan dilakukan pembagian tanggung jawab wilayah kecamatan kepada masing-masing tatanan, sehingga potensi dan kelemahan tiap wilayah dapat teridentifikasi secara langsung.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Luwu Timur berharap sinergi seluruh elemen semakin kuat dalam mewujudkan daerah yang memenuhi seluruh indikator sebagai Kabupaten Sehat.