Fatmawati Rusdi Harap BUMD Ciptakan Strategi agar Bisa Bersaing dengan Badan Usaha Lainnya

Published

2 tahun ago

12 Oktober 2023

Kitasulsel—MAKASSAR, — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka resmi Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Bidang Perekonomian Kota Makassar, di Hotel The Rinra, Rabu (11/10/2023).

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menekankan empat hal penting di hadapan para petinggi BUMD Kota Makassar.

Pertama, Badan Usaha Milik Daerah, sedapat mungkin dapat memberikan keuntungan bagi daerah sesuai dengan amanat pendiriannya. Ke dua, dapat menciptakan lapangan kerja yang merupakan tujuan lain dari adanya sebuah badan usaha.

Ke tiga, menciptakan Badan Usaha Milik Daerah yang sehat dan mampu bersaing dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Ke empat bekerja keras dan membangun sinergitas kolaborasi serta tata kelola yang baik.

“Kita sama-sama tahu BUMD ini didirikan untuk memberikan kemanfaatan bagi perkembangan perekonomian daerah, memperoleh laba atau keuntungan. Harus bekerja lebih baik. Tapi saya yakin BUMD yang ada di Pemerintah Kota Makassar akan mampu menunjukkan kemampuannya,” ujar Fatmawati.

Fatmawati menyinggung ada dua BUMD yang mengalami kerugian di triwulan dua tahun 2023. Namun, dia yakin BUMD yang ada di Kota Makassar masih terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

“Saya berharap, momen rakorsus ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk sharing ilmu dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, pengawasan dan pembinaannya. Teruslah meningkatkan kompetensi untuk perbaikan kedepan, jangan berpuas diri,” pesannya.

Diketahui, Kota Makassar memiliki 6 Badan Usaha Milik Daerah, tiga diantaranya telah berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah, yakni Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya dan Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya satu BUMD telah berubah bentuk menjadi Perseroda yaitu PT. BPR Kota Makassar (Perseroda).

Sedangkan dua BUMD masih dalam tahapan proses untuk menyesuaikan bentuk sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, yaitu PD. RPH dan PD. Terminal.

Turut hadir dalam Rakorsus BUMD 2023 ini yakni Direktur BUMD, BLUD dan BMD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, H. Yudia Ramli, M.Si via zoom. Kasubdit BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bambang Ardianto, seluruh Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Kota Makassar.

Kementrian Agama RI

Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat

Published

10 jam ago

3 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.

“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.

Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.

Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).

Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.

“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.

“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)