Dampak Kemarau, PDAM Makassar Distribusi Air Hingga Dini Hari
Kitasulsel–Makassar–Fenomena kekeringan, khususnya di Kota Makassar masih berlangsung dan dampak yang timbul semakin meluas.
Perumda Air Minum Kota Makassar (PDAM) mengkonfirmasi jika saat ini Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang beroperasi tersisa IPA 1 dan IPA 5. Rabu (18/10/2023).
Sementara IPA 2 dan IPA 4 masih dalam kondisi siaga karena kadar klorida air baku dari Sungai Jeneberang naik dan melebihi ambang batas.
Direktur Umum & Pelayanan PDAM Makassar, Indira Mulyasari menyampaikan bahwa saat ini pihaknya menyuplai air bersih dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Kota Makassar, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan pihak Kecamatan yang terdampak kemarau panjang untuk pendistribusian air bersih ke masyarakat.
“Data update terkini air bersih yang sudah kami salurkan hingga 15 Oktober 2023 sebanyak 15.023.021 liter untuk 9 kecamatan,” ucap Indira.
Indira menyampaikan jika mereka tetap akan melayani pelanggan dengan maksimal sembari berharap kemarau bisa cepat berlalu dan air akan normal kembali.
“Sesuai perintah Pak Dirut, petugas kami melakukan pendistribusian air hingga dini hari baik melalui tangki ataupun tandon di wilayah pelayanan, kami memaksimalkan hal tersebut namun berharap bahwa kemarau akan cepat berlalu,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Makassar, Beni Iskandar menyampaikan permohonan maaf atas dampak yang dialami.
“Kami mohon maaf atas dampak yang terjadi, di tengah keterbatasan, kami akan berupaya maksimal melayani masyarakat,” ucap Beni.
Sebagaimana arahan Wali Kota Makassar untuk membantu pendistribusian air, Beni menyampaikan bahwa distribusi dari pihak selain PDAM adalah sebanyak 7.247.690 liter.
“Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dari berbagai instansi yang telah membantu, terlebih BPBD Kota Makassar yang setiap hari berkoordinasi dengan kami. Tiap hari kami mengirimkan data permintaan air bersih ke BPBD. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air tangki dapat menghubungi call center Pemerintah Kota Makassar di 112, call center Perumda Air Minum Kota Makassar di 1500411, atau call centre BPBD Kota Makassar di 0811417112,” tutupnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.
“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).
Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.
“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.
Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.
Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.
Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.
“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.
Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login