Connect with us

Marak Lagi Penipuan Penerimaan Pegawai PDAM, Beni Iskandar Tegas Sampaikan Ultimatum

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Adanya beberapa informasi dan laporan yang diterima tentang maraknya aksi yang disinyalir ada unsur penipuan kepada masyarakat, membuat manajemen Perumda Air Minum Kota Makassar bereaksi.

Beni Iskandar selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar dengan tegas menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak bertanggung jawab ini adalah penipuan.

Beni memberikan ultimatum bahwa sejak tahun buku 2023 dan tahun 2024 tidak ada penerimaan pegawai.
“Sekarang ini sumber daya yang ada di PDAM sudah sangat cukup untuk mengelola perusahaan sehingga sementara waktu tidak membuka penerimaan secara resmi maupun tidak resmi menjadi pegawai”, tegas Beni.

Kondisi keuangan Perumda Air Minum Kota Makassar dalam hal belanja pegawai harus sesuai dengan ketentuan yakni tidak bisa melewati 40%.
“Kita ada keterbatasan pembiayaan belanja pegawai sehingga tidak memungkinkan untuk terus menambah pegawai, jadi jika ada oknum yang mengatakan ada penerimaan itu bohong dan penipuan”, ucapnya.

Beni menambahkan, kita saat ini memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dan memang sudah sangat cukup jadi tidak perlu lagi sementara ini menerima pegawai.
“Makanya saya selaku Direktur Utama menegaskan bahwa masyarakat jangan langsung percaya dan cari dulu kebenaran informasinya apalagi menjual nama Direksi dan Pejabat PDAM”, tambahnya.

Untuk itu, Beni menyarankan jika ada masyarakat yang mengalami hal ini atau ada oknum yang meminta sejumlah Uang dengan iming-iming atau janji untuk memasukkan jadi pegawai PDAM, segeralah melapor ke Aparat Penegak Hukum karena itu sudah jelas penipuan yang memanfaatkan moment untuk mendapatkan keuntungan pribadi. (**)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

on

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel