Connect with us

Kadis Pendidikan Makassar Muhyiddin : Kalau ada Anak tidak Sekolah Sampaikan pada Saya

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim, menyampaikan komitmen penuhnya dalam memastikan setiap anak menamatkan hak pendidikannya.

Hal itu disampaikan saat silaturahmi bersama Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pj Ketua RT/RW, serta Dewan Lorong se-Kecamatan Panakkukang bersama Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Aula Dinas Pendidikan Makassar, Senin (15/1/2024), ia menekankan pentingnya kolaborasi warga dalam mewujudkan visi ini.

“Kalau ada anak yang tidak sekolah, sampaikan kepada kami. Saya akan memastikan dia kembali sekolah, di tempat yang sesuai dengan sekolah sebelumnya,” ujar Muhyiddin Mustakim, memberikan jaminan kepada warga Panakkukang. 18 Januari 2024

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kepala dinas mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berusaha mencari solusi dengan melibatkan semua pihak terkait.

Baca juga:  Kadis Pendidikan Makassar Muhyiddin Buka Friendship dan Fun Tingkat TK dan SD se Kecamatan Manggala

“Kami berupaya bagaimana semua anak menamatkan hak pendidikannya. Semua sekolah menggunakan jalur solusi,” tambahnya, menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mencapai hasil yang optimal.

Muhyiddin Mustakim juga menegaskan kesiapannya untuk langsung bertindak.

“Kalau ada anak yang tidak sekolah, bawa ke sini, saya kasih sekolah,” tandasnya dengan tegas, menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi masalah tersebut.

Pemberian akses pendidikan yang lebih luas diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masa depan generasi muda Kota Makassar.

Hal itu juga sesuai dalam visi-misi Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Published

on

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.

“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.

Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.

“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.

Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.

Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.

Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.

Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel