Firman Pagarra Harap Forum OPD DP3A Lahirkan Inovasi Pendukung Jagai Anakta

Published

2 tahun ago

21 Februari 2024

Kitasulsel—Makassar—PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra membuka resmi Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), di Hotel Melia, Selasa (20/02/2024).

Dalam sambutannya, Firman mengatakan program jagai anakta menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto sejak periode pertamanya.

Hal itu menjadi salah satu upaya pemerintah kota Makassar menjadikan Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua.

Maka dalam hal pembangunan ekonomi dan pelayan publik program jagai anakta menjadi langkah strategis meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan terhadap generasi penerus.

“DP3A ini tugas pokoknya pengarustamaan gender yang diupayakan tidak lagi menjadi hal yang tabu atau asing tetapi telah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di Kota Makassar,” ucap Firman.

Firman juga mengungkapkan forum OPD lingkup DP3A ini menjadi salah satu langkah untuk melahirkan inovasi baru demi mendukung kemajuan program jagai anakta.

“Kami harap melalui forum ini akan ada inovasi baru demi mendukung lancarnya program jagai anakta agar lebih baik kedepannya. Mungkin nanti bisa dipaparkan hasilnya pada rakorsus bulan ini,” tuturnya.

Karena, kata Firman dalam menentukan kebijakan perlu berbagai pertimbangan salah satunya kebutuhan dan kondisi pengguna yang harus responsive gender.

Dalam artian setiap perencanaan dan layanan yang diberikan harus sesuai kebutuhan dan kondisi pengguna dalam hal ini perempuan, anak dan lanjut usia.

Sementara, Kepala DP3A, Achi Solaiman menambahkan pihaknya saat ini terus membentuk shelter warga sebagai upaya pemerataan kepedulian terhadap perempuan dan anak.

“Jadi tahun ini kita akan kukuhkan lagi shelter warga karena tiap tahun ada target. Setiap kelurahan ada shelter warga untuk menjadi sarana pertama untuk penanganan jika terjadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak,” sebutnya.

Forum OPD ini pula, kata Achi akan menampung berbagai solusi baik dari DPRD, shelter warga, komunitas perempuan dan dinas terkait.

“Solusi hari ini akan kami ramu untuk menjadi inovasi kedepannya agar program-program prioritas bisa sejalan dengan apa yang dibutuhkan perempuan dan anak di Makassar,” pungkasnya. (*)

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

1 hari ago

31 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)