Connect with us

Danny Pomanto Berhasil Bawa Makassar Rebut Kembali Penghargaan Adipura 2023-2024

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kota Makassar berhasil masuk dalam deretan kota di Indonesia yang meraih penghargaan Adipura 2023-2024.

Padahal sejak 2020, Kota Makassar tidak pernah lagi tercatat menerima Adipura. Terakhir 2019, Makassar hanya menerima sertifikat Adipura.

Sedangkan Piala Adipura terakhir diterima Kota Makassar pada 2017 lalu, yaitu di periode pertama kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Mewujudkan Kota Makassar yang bersih sudah menjadi fokus seorang Danny Pomanto di awal masa pemerintahannya.

Hal itu dibuktikan dengan beragam program di bidang kebersihan. Seperti, Bank Sampah, Lihat Sampah Ambil (LISA), hingga Makassar Tidak Rantasa (MTR)

Terakhir Danny Pomanto mengukuhkan Pasukan Penindakan Anti Kotor (Pakandatto) yang disebar di 153 kelurahan untuk mengawasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang tempat.

Berbeda dengan petugas kebersihan, Pakandatto berada di bawah kepemimpinan langsung Danny Pomanto sekaligus menyempurnakan manajemen persampahan Pemkot Makassar.

Kerja-kerja keras pemerintah kota dengan tangan dingin sosok Danny Pomanto berhasil membawa Makassar merebut kembali Penghargaan Adipura.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI juga telah mengundang secara resmi Pemkot Makassar untuk menerima penghargaan di Jakarta, 5 Maret 2024, besok.

Selain Makassar, 16 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga menerima penghargaan Adipura yaitu Maros, Pangkep, Barru, Bulukumba, Sidrap, Pangkep, Soppeng, Enrekang, Bantaeng, Pintang, Luwu Timur, Bone, Wajo, Sinjai, Palopo, dan Parepare.

“Jadi kita sudah diundang untuk datang menerima penghargaan Adipura di KLKH Jakarta. Jadi besok kepastiannya,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ferdy Mochtar, Senin (4/3).

Kata Ferdy Mochtar, Makassar terakhir meraih Piala Adipura pada 2017 lalu. periode pertama kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto.

Kemudian pada 2018-2019, Kota Makassar hanya menerima sertifikat penghargaan Adipura. Lalu di 2022-2023, Kota Makassar tidak lagi menerima penghargaan Adipura KLHK.

Apalagi sebagai kota metropolitan, Kota Maksssar tentu bersaing dengan kota metropolitan lainnya yang ada di Indonesia. Seperti, Kota Surabaya, Semarang, dan Balikpapan.

“Kembali tahun ini kita sudah diundang menerima penghargaan Adipura. Mari kita doakan semoga Makassar bisa meraih Piala Adipura 2023-2024,” harapnya.

Diundangnya Makassar menerima penghargaan Adipura menunjukkan bahwa Ibu Kota Sulsel ini telah berprestasi di bidang kebersihan.

Untuk itu, Ferdy Mochtar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut mendukung Makassar meraih Piala Adipura 2023-2024.

Terkhusus kepada Wali Kota Danny Pomanto dan, Pj Sekda Firman Hamid Pagarra dan seluruh OPD yang ikut terlibat langsung mengawal penilaian Piala Adipura.

“Juga kepada Pak Wali yang terus memberikan bimbingan dan cara kerja yang terbaik dalam rangka penataan lingkungan di Kota Makassar sehingga menjamin kota itu bersih, indah, dan sesuai standar penilaian Adipura,” bebernya.

Sebelumnya, Wali Kota Danny Pomanto mengaku optimistis Makassar kembali meraih Piala Adipura 2023-2024 dari KLHK.

Sebab menurutnya apa yang menjadi indikator penilaian Tim KLHK menunjukkan progres yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Apalagi pada saat melakukan penilaian lapangan, Tim Verifikasi Adipura merespon baik perubahan pengelolaan TPA yang dinilai semakin baik saat ini.

“TPA itu sudah bagus, dan terbukti kemarin salah satu penilaian positif yaitu TPA Tamangapa yang dinilai penanganannya jauh lebih baik dari pada tahun sebelumnya,” ucap Danny Pomanto. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel